Kepak Sayap Kebhinekaan Seharga Milyaran Rupiah

Mohon tunggu, konten utama Anda akan muncul dalam 5 detik...

Biaya milyaran rupiah untuk baliho Kepak Sayap Kebhinekaan bukan tanpa hitungan omong kosong. Sebagai informasi, satu baliho berukuran 4 x 6 meter memiliki nilai sewa reklame (NSR) sekitar 10-20 juta per bulan. Nilai sewa ini sudah termasuk pajak reklame dan biaya penerangan.

Biaya sewa baliho ini juga tergantung ukuran dan lokasinya. Semakin strategis lokasi baliho, harganya juga semakin mahal. Begitu pula dengan ukurannya.

Mari kita ambil hitungan kasar satu baliho ukuran 4 x 6 meter dihargai 15 juta rupiah. Bila dalam satu kota ada 45 titik baliho yang dipasangi poster Kepak Sayap Kebhinekaan, maka biaya yang harus dikeluarkan mencapai 675 juta rupiah untuk satu bulan.

Ini baru satu kota. Sekarang hitung sendiri ada berapa kota di Pulau Jawa dan Sumatera yang sudah diramaikan baliho Kepak Sayap Kebhinekaan. Bila ada 10 kota, itu berarti sudah 6,75 milyar rupiah yang harus dikeluarkan. Angka yang sangat fantastis.

Tapi, angka ini sepadan dengan tujuan yang hendak dicapai. Ya, baliho Kepak Sayap Kebhinekaan diharapkan mampu menaikkan popularitas Puan Maharani agar bisa bersaing di kontestasi pilpres 2024.

Elektabilitas Puan Maharani Masih Jauh di Bawah Ekspektasi

Selama ini, meski sudah menjabat sebagai Ketua DPR RI, nama Puan nyaris tidak terdengar. Baik popularitas maupun elektabilitas Puan masih kalah dengan beberapa nama lain yang seperti Ganjar Pranowo atau Tri Rismaharini. Dalam 2 bulan terakhir, beberapa lembaga survei menempatkan nama Puan di urutan 10 ke bawah, dengan nilai elektabilitas hanya sekitar 1-3 persen.

Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting misalnya, pada April mencatat elektabilitas Puan hanya 1,7 persen. Pada Juni, Arus Survei Indonesia (ASI) menyatakan elektabilitas hanya 2,3 persen. Kemudian lembaga Voxpol Center pada Juli mencatat elektabilitas Puan hanya 1,3 persen di posisi ke-10.

Masih rendahnya elektabilitas Puan meski sudah dibantu baliho Kepak Sayap Kebhinekaan menurut saya karena tidak ada tema atau nilai jual yang dimiliki Puan. Berbeda dengan Jokowi, yang pada pilpres 2014 mengusung tema kesederhanaan. Tema kebhinekaan terlalu normatif dan sulit untuk dipahami rakyat awam.

Bila PDIP terus memakai strategi konservatif nan kuno seperti ini, yakni hanya mengandalkan ribuan baliho yang memajang wajah Puan, hampir bisa dipastikan elektabilitas Puan tidak akan beranjak naik. PDIP hanya membakar milyaran rupiah.

Posisinya sebagai Ketua DPR RI tidak banyak membantu Puan karena jabatan ini bukan jabatan strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Berbeda dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo atau Tri Rismaharini, yang meski secara struktural posisi jabatan mereka di bawah Puan, tapi kebijakan mereka bisa dirasakan langsung oleh rakyat.