Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Ini 5 Tahapan MPR untuk Memilih Penggantinya

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut membuka proses ketatanegaraan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden hingga akhir masa pemerintahan periode 2024–2029.

Gibran tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.36 WIB setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa surat tersebut telah diterima pimpinan MPR. Ia juga menyampaikan bahwa surat serupa telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Mas Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR,” kata Muzani kepada wartawan.

Muzani kemudian membacakan bagian isi surat yang menyatakan bahwa Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.

Dalam surat tersebut, Gibran menyebut keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Ketika ditanya mengenai alasan spesifik pengunduran diri, Muzani mengatakan tidak ada penjelasan tambahan yang dicantumkan dalam surat tersebut.

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran

Beberapa jam setelah menyerahkan surat kepada pimpinan MPR, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Negara, Jakarta.

Dalam pernyataan kepada wartawan, Prabowo mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan pengunduran diri secara langsung kepadanya dan kepada pimpinan MPR.

Presiden mengatakan menerima keputusan tersebut dengan berat hati serta menghormati pilihan yang diambil Gibran.

“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyebut Gibran telah menunjukkan sikap bertanggung jawab dan negarawan melalui keputusan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyinggung polemik persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi persoalan hukum di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Menurut Prabowo, terdapat putusan hukum yang menyebut adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan pendidikan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.

Prabowo mengatakan keputusan Gibran untuk mundur diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.

Ia juga menyampaikan dukungan serta doa agar Gibran dan keluarganya diberi kekuatan menghadapi situasi tersebut.

MPR Siapkan Rapat untuk Menindaklanjuti Pengunduran Diri

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan pimpinan MPR akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut dijadwalkan melibatkan fraksi-fraksi di MPR dan perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ada sejumlah agenda yang akan dibahas, mulai dari penjadwalan sidang paripurna hingga pembentukan tim verifikasi calon Wakil Presiden.

MPR juga akan menyiapkan mekanisme untuk meminta Presiden mengusulkan dua nama calon pengganti Gibran.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut proses pengisian jabatan Wakil Presiden telah memiliki dasar konstitusional yang jelas.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, kekosongan jabatan Wakil Presiden harus ditindaklanjuti melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Lima Tahapan untuk Memilih Wakil Presiden Pengganti Gibran

Pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta membuat jabatan tersebut langsung diisi oleh pejabat lain. Ada tahapan konstitusional yang harus dijalankan sebelum Wakil Presiden baru ditetapkan.

Berikut lima tahapan yang perlu diketahui.

1. Surat pengunduran diri disampaikan kepada Presiden dan MPR

Tahap pertama adalah penyampaian surat pengunduran diri secara resmi.

Gibran telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).

Penyampaian surat kepada kedua lembaga tersebut menjadi bagian penting dari proses pengunduran diri Wakil Presiden.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden perlu dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada MPR.

2. MPR menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden

Setelah menerima surat pengunduran diri, MPR perlu menindaklanjuti status kekosongan jabatan melalui mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi.

Pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada ketentuan bahwa jabatan Wakil Presiden secara otomatis dialihkan kepada pejabat lain hanya karena terjadi pengunduran diri.

Proses selanjutnya adalah menyiapkan pemilihan Wakil Presiden pengganti melalui MPR.

3. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih.

Kedua calon tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dokumen persyaratan calon juga akan diperiksa melalui mekanisme verifikasi yang disiapkan MPR.

Yusril menjelaskan bahwa MPR akan menyampaikan surat kepada Presiden agar mengajukan dua nama calon pengganti Gibran beserta berkas pencalonannya.

4. MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden

UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dalam sidang tersebut, MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.

Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.

Apabila hasil pemungutan suara menunjukkan jumlah suara yang sama, pemilihan dapat diulang sesuai ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

5. MPR menetapkan dan melantik Wakil Presiden terpilih

Setelah proses pemilihan selesai, MPR menetapkan calon terpilih melalui ketetapan MPR.

Wakil Presiden terpilih kemudian dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden, melainkan melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Gibran Jadi Wapres Kedua yang Mundur dalam Sejarah Indonesia

Pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ia tercatat sebagai Wakil Presiden kedua yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Sebelumnya, Mohammad Hatta atau Bung Hatta menjadi Wakil Presiden pertama yang mengakhiri jabatannya melalui pengunduran diri.

Hatta menyampaikan keinginan mundur kepada Ketua DPR saat itu, Sartono, pada 1955. Keputusan tersebut dilatarbelakangi perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno mengenai arah penyelenggaraan pemerintahan.

Permintaan awal Hatta sempat ditolak DPR. Namun, ia tetap pada pendiriannya dan kembali menyampaikan surat pada 23 November 1956.

DPR akhirnya menyetujui pengunduran diri tersebut pada 30 November 1956. Melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957, Hatta diberhentikan dengan hormat dari jabatan Wakil Presiden terhitung sejak 1 Desember 1956.

Dengan pengunduran diri Gibran, Indonesia kembali menghadapi proses pengisian jabatan Wakil Presiden di tengah masa pemerintahan yang sedang berjalan.

Jokowi: Jabatan Politik Bersifat Sementara

Mantan Presiden Joko Widodo turut memberikan tanggapan atas keputusan putranya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Saat ditemui di kediamannya di Solo, Kamis (12/11/2026), Jokowi mengatakan telah mengingatkan Gibran bahwa jabatan politik bukan sesuatu yang bersifat permanen.

“Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran, bahwa jabatan itu sementara, jabatan itu adalah sementara,” kata Jokowi.

Ia menilai dinamika politik merupakan hal yang biasa terjadi dalam perjalanan seseorang yang menduduki jabatan politik.

Jokowi juga menegaskan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama program-program yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Siapa Kandidat Pengganti Gibran?

Pengunduran diri Gibran diperkirakan membuka dinamika politik baru di lingkungan partai-partai pendukung pemerintah.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai posisi Wakil Presiden untuk sisa masa jabatan sekitar tiga tahun menjadi peluang politik yang penting bagi partai-partai.

Menurutnya, jabatan tersebut dapat meningkatkan pengaruh partai dalam pemerintahan sekaligus memperkuat posisi politik menjelang agenda pemilu berikutnya.

Sejumlah tokoh partai pendukung pemerintah berpotensi masuk dalam pembicaraan politik, di antaranya Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia.

Namun, proses penentuan calon tidak hanya berkaitan dengan kapasitas individu. Presiden juga perlu mempertimbangkan keseimbangan kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan.

Arifki menilai, apabila partai-partai politik sulit mencapai kesepakatan, Presiden Prabowo tidak menutup kemungkinan mempertimbangkan figur dari lingkaran dekatnya.

Beberapa nama yang disebut dalam analisis tersebut antara lain Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Meski demikian, nama-nama tersebut masih sebatas kemungkinan dalam analisis politik dan belum merupakan calon resmi yang diajukan Presiden.

Penentuan Wapres Baru Jadi Perhatian Politik Nasional

Pengunduran diri Gibran bukan hanya menyangkut pergantian pejabat negara, tetapi juga membuka proses politik dan konstitusional yang melibatkan Presiden, MPR, serta partai-partai politik.

Keputusan akhir mengenai siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden berada pada mekanisme pemilihan di MPR berdasarkan dua nama yang diusulkan Presiden.

Publik kini menantikan tindak lanjut rapat gabungan MPR dan langkah Presiden dalam mengajukan calon pengganti.

Proses tersebut akan menjadi salah satu perkembangan penting dalam perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan pada 2029.