Mohon tunggu, konten utama Anda akan muncul dalam 5 detik...
JAKARTA – Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap seluruh fakta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah anggota kepolisian. Permintaan tersebut akan dibahas dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai perkara tersebut, termasuk dugaan rangkaian tindakan lain yang disebut berkaitan dengan tersangka berinisial LSP.
Menurut Habiburokhman, pembahasan tidak boleh hanya berfokus pada dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum. DPR juga ingin mendalami kemungkinan adanya aktivitas lain yang diduga dilakukan secara terorganisasi.
“Rapat akan mulai pukul 08.30 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB, semua anggota konfirmasi hadir,” kata Habiburokhman.
Poin Penting Berita :
ToggleDPR Soroti Dugaan Surveilans dan Pengondisian Opini
Habiburokhman menyebut terdapat sejumlah dugaan tindakan lain yang perlu diklarifikasi oleh Kapolri. Di antaranya dugaan surveilans ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini melalui media sosial, hingga penggalangan massa aksi.
DPR ingin mengetahui apakah aktivitas-aktivitas tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal dan siapa saja pihak yang diduga terlibat.
Menurut Habiburokhman, rangkaian tindakan tersebut perlu ditelusuri karena diduga dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan kemampuan Presiden dalam menjalankan tugasnya.
Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan-tindakan itu dapat masuk dalam kategori serangan terhadap pemerintahan atau makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Meski demikian, penilaian tersebut masih berupa pandangan yang disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR. Pembuktian unsur pidana tetap harus melalui proses hukum yang berlaku.
Empat Perwira Polri Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat personel kepolisian berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum atau illegal tapping.
Perkara tersebut juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan terhadap sejumlah pihak selama periode 2025 hingga 2026. Sasaran yang disebut dalam penyidikan meliputi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta kalangan pengusaha.
Namun, rincian peran masing-masing tersangka dan pihak yang diduga memberikan perintah masih perlu diungkap melalui proses penyidikan.
Salah Satu Anggota Polri Telah Dijatuhi Sanksi Pemecatan
Perkembangan lain dalam perkara ini adalah keputusan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap anggota Polri berinisial AS.
Sanksi tersebut dijatuhkan menyusul keterlibatan yang disangkakan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
DPR ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk proses penegakan kode etik dan tindak lanjut pidananya.
Kapolri Diminta Terbuka kepada Publik
Rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri menjadi momentum penting untuk meminta penjelasan mengenai keseluruhan perkara tersebut.
DPR ingin memastikan bahwa penanganan kasus tidak berhenti pada pengungkapan dugaan penyadapan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya rangkaian aktivitas lain yang berkaitan.
Transparansi diperlukan agar publik mengetahui bagaimana teknologi penyadapan digunakan, siapa yang memiliki kewenangan mengoperasikannya, serta apakah terdapat penyalahgunaan fasilitas negara.
Kasus ini juga menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan privasi, keamanan komunikasi, dan pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum.
Komisi III DPR berharap Kapolri dapat memberikan penjelasan secara terbuka sehingga seluruh fakta dalam perkara tersebut dapat diketahui dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
