Mohon tunggu, konten utama Anda akan muncul dalam 5 detik...
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah untuk merespons polemik aksi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berulang kali mendatangi kawasan pabrik mobil listrik BYD di Kabupaten Subang. Dedi berencana mengumpulkan jajaran aparat keamanan setempat dan meninjau langsung lokasi industri tersebut guna memastikan aktivitas investasi tetap berjalan kondusif.
Persoalan yang melibatkan pabrik produsen kendaraan listrik asal China itu menjadi perhatian setelah sejumlah kelompok masyarakat mendatangi kawasan industri BYD di Cipeundeuy, Subang. Aksi tersebut dipicu tuntutan agar perusahaan memberikan kesempatan kerja lebih besar kepada masyarakat lokal.
Dedi menegaskan pemerintah daerah tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi gangguan berkepanjangan yang berpotensi menghambat kegiatan industri dan investasi di Jawa Barat.
Pernyataan itu disampaikan Dedi saat memberikan keterangan di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (17/11/2026). Ia mengatakan akan mengundang seluruh unsur keamanan di Kabupaten Subang untuk membahas langkah pengamanan kawasan industri.
“Sudah. Sudah nanti kita mau datangin. Mau saya undang seluruh jajaran keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Subang-nya untuk sama-sama menjaga itu dengan cepat,” ujar Dedi, sebagaimana diberitakan ANTARA, Rabu (18/11/2026).
Rencana tersebut menjadi perhatian karena keberadaan pabrik BYD merupakan salah satu investasi industri kendaraan listrik yang cukup besar di Jawa Barat. Pemerintah berharap fasilitas manufaktur itu dapat mendorong pertumbuhan industri otomotif, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Namun, di tengah besarnya harapan terhadap investasi tersebut, muncul persoalan mengenai pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri.
Dedi mengatakan hingga saat ini dirinya belum menerima laporan bahwa aktivitas operasional perusahaan mengalami gangguan serius. Menurutnya, persoalan yang mencuat lebih banyak berkaitan dengan proses penerimaan tenaga kerja.
“Enggak sampai sekarang sih masih aman. Itu kan masalah rekrutmen tenaga kerja ya,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mencari tahu lebih jauh penyebab munculnya ketegangan tersebut. Dedi ingin persoalan antara masyarakat dan perusahaan diselesaikan melalui komunikasi serta pendekatan kemanusiaan, bukan hanya melalui penambahan pengamanan.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara hak masyarakat menyampaikan aspirasi dan kepentingan perusahaan dalam menjalankan kegiatan industri sesuai ketentuan hukum.
Poin Penting Berita :
ToggleAksi Ormas di Pabrik BYD Subang Berulang Kali Terjadi
Persoalan di kawasan industri BYD Subang bukan kali pertama menjadi sorotan publik. Sebelumnya, aksi kelompok masyarakat yang mendatangi fasilitas produksi kendaraan listrik tersebut juga sempat menjadi perhatian pada 2025.
Peristiwa kembali mencuat pada akhir Oktober 2026. Sejumlah kelompok massa, termasuk Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB), mendatangi kawasan industri BYD di wilayah Cipeundeuy.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama berkaitan dengan kesempatan kerja bagi warga Kabupaten Subang.
Mereka menilai keberadaan perusahaan berskala besar di daerah seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, termasuk melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
Selain tuntutan mengenai ketenagakerjaan, terdapat pula aspirasi terkait keterbukaan informasi lowongan pekerjaan, proses seleksi calon karyawan, serta sejumlah persoalan lain yang disuarakan kelompok masyarakat.
Aksi tersebut sempat menimbulkan ketegangan di sekitar kawasan industri. Peristiwa ini kemudian memunculkan perhatian terhadap pentingnya menjaga hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat di sekitar lokasi investasi.
Sebelumnya, pemberitaan detikOto pada 31 Oktober 2026 juga mengangkat aksi massa yang kembali mendatangi pabrik BYD di Subang. Dalam laporan tersebut, tuntutan prioritas tenaga kerja lokal menjadi salah satu isu utama yang disampaikan kelompok masyarakat.
Meski demikian, tuntutan kelompok massa tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan data ketenagakerjaan, ketentuan hukum, serta hasil komunikasi antara pihak-pihak terkait.
Dedi Mulyadi Akan Cek Langsung Akar Persoalan
Dedi Mulyadi mengatakan dirinya tidak ingin hanya melihat persoalan tersebut dari sisi keamanan. Menurutnya, perlu ada pemeriksaan lebih mendalam untuk mengetahui faktor yang menyebabkan aksi massa berulang di sekitar fasilitas produksi BYD.
Ia berencana datang langsung ke lokasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sebenarnya.
Pendekatan kemanusiaan menjadi salah satu hal yang ingin dikedepankan Dedi dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Gubernur Jawa Barat itu juga membandingkan kondisi kawasan industri otomotif di Subang dengan industri perakitan kendaraan yang berada di Kabupaten Purwakarta.
Menurut pengamatannya, kegiatan industri otomotif di Purwakarta dapat berlangsung tanpa menghadapi persoalan serupa. Karena itu, ia ingin mengetahui apakah terdapat faktor sosial, komunikasi, atau mekanisme ketenagakerjaan yang perlu diperbaiki di kawasan BYD Subang.
” Sebenarnya nanti deh saya cek langsung lebih banyak pada aspek humanity-nya sih. Misalnya di Purwakarta tuh ada juga kan industri mobil walaupun perakitan. Saya lihat enggak ada problem apa pun ya. Nah nanti mungkin ada faktor-faktor penyebab lain yang harus segera dikomunikasikan,” tutur Dedi.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi penghubung antara kepentingan perusahaan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, persoalan rekrutmen tenaga kerja tidak berkembang menjadi konflik yang berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi daerah.
BYD Beberkan Komposisi Tenaga Kerja di Pabrik Subang
Di tengah polemik tersebut, pihak BYD sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai komposisi tenaga kerja yang terserap di fasilitas manufakturnya di Subang.
Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menyampaikan bahwa jumlah pekerja di pabrik tersebut telah mencapai sekitar 6.000 orang hingga November 2026.
Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen merupakan warga negara Indonesia. Sementara itu, sekitar 80 persen dari pekerja Indonesia berasal dari Jawa Barat.
BYD juga menyebut sekitar 30 persen dari kelompok pekerja asal Jawa Barat merupakan masyarakat Subang dan wilayah sekitarnya.
Perusahaan menjelaskan bahwa perekrutan tenaga kerja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan keterampilan dan pengalaman sesuai posisi pekerjaan yang tersedia.
Sejumlah pekerjaan di industri otomotif membutuhkan kemampuan teknis khusus, mulai dari pengelasan, pengecatan, perakitan kendaraan, pengendalian kualitas, hingga pengoperasian peralatan produksi.
Beberapa posisi bahkan mensyaratkan pengalaman kerja selama satu hingga dua tahun. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja dari berbagai daerah.
Meski demikian, perusahaan menyatakan tetap berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat sekitar melalui koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan dan program peningkatan kompetensi.
Hal ini menjadi penting karena keberadaan industri berskala besar tidak hanya diharapkan menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tempat investasi berlangsung.
Menteri Perindustrian Ikut Menyoroti Persoalan Tenaga Kerja Lokal
Persoalan penyerapan tenaga kerja lokal sebelumnya juga mendapat perhatian pemerintah pusat.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji meninjau fasilitas manufaktur BYD di Subang pada 13 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan perhatian terhadap komposisi tenaga kerja yang disampaikan pihak perusahaan.
Sarmuji menilai komposisi pekerja yang berasal dari Indonesia maupun Jawa Barat sudah cukup baik.
“Jadi menurut kami ini sudah cukup fair, cukup adil,” ujarnya sebagaimana dikutip Aktualita.co.
Meski demikian, pemerintah tetap mendorong peningkatan kompetensi masyarakat Subang agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri otomotif.
Menurutnya, keberadaan pabrik kendaraan listrik perlu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di sekitarnya.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan teknis, serta kerja sama antara lembaga pendidikan dan perusahaan industri.
Dengan begitu, masyarakat lokal tidak hanya memperoleh kesempatan untuk bekerja pada posisi tertentu, tetapi juga memiliki peluang mengisi pekerjaan yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi.
Persoalan ini sekaligus menunjukkan bahwa investasi besar membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang sejalan dengan perkembangan teknologi industri.
Investasi BYD Subang dan Harapan Membuka Lapangan Kerja
Pabrik BYD di kawasan Subang Smartpolitan menjadi salah satu proyek penting dalam pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.
Fasilitas manufaktur tersebut diresmikan pada 3 September 2026 sebagai bagian dari komitmen perusahaan mengembangkan produksi kendaraan listrik di Tanah Air.
Kehadiran pabrik ini diharapkan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan usaha pendukung, hingga penguatan rantai pasok industri otomotif.
BYD juga memiliki target peningkatan kebutuhan tenaga kerja seiring dengan pengembangan kapasitas produksinya. Dalam pemberitaan Aktualita, potensi kebutuhan pekerja ke depan disebut dapat mencapai sekitar 20.000 orang.
Namun, angka tersebut merupakan proyeksi kebutuhan tenaga kerja, bukan jumlah pekerja yang sudah direkrut saat ini.
Besarnya potensi penyerapan tenaga kerja tersebut membuat persoalan hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar perlu mendapat perhatian serius.
Bagi masyarakat Subang, keberadaan pabrik BYD tentu diharapkan tidak hanya menghadirkan aktivitas industri di wilayah mereka, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan.
Di sisi lain, perusahaan membutuhkan kepastian keamanan dan iklim investasi yang kondusif agar kegiatan produksi dapat berjalan sesuai perencanaan.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan unsur ketenagakerjaan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan investasi.
Dedi Mulyadi Diminta Cari Solusi agar Tidak Terjadi Konflik Berulang
Rencana Dedi Mulyadi mengumpulkan aparat keamanan dan mendatangi pabrik BYD menjadi salah satu langkah yang dinantikan dalam penyelesaian persoalan tersebut.
Namun, pengamanan kawasan industri saja belum tentu cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan apabila persoalan utamanya berkaitan dengan kesempatan kerja dan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat.
Pemerintah daerah perlu memastikan informasi lowongan pekerjaan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Selain itu, mekanisme perekrutan juga perlu dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai persyaratan maupun peluang kerja yang tersedia.
Perusahaan juga dapat memperkuat program pelatihan bagi warga sekitar agar mereka memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri kendaraan listrik.
Sementara itu, penyampaian aspirasi oleh masyarakat harus tetap menghormati hukum, tidak menggunakan intimidasi, dan tidak membahayakan pekerja maupun aktivitas perusahaan.
Dengan demikian, kepentingan investasi dan hak masyarakat untuk memperoleh kesempatan ekonomi dapat berjalan beriringan.
Hingga Rabu (18/11/2026), Dedi Mulyadi telah menyampaikan rencana koordinasi dengan aparat keamanan dan peninjauan langsung ke kawasan pabrik BYD. Namun, belum ada konfirmasi bahwa agenda tersebut telah terlaksana.
Penyelesaian persoalan ini akan menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menjaga iklim investasi sekaligus memastikan masyarakat sekitar memperoleh manfaat nyata dari pertumbuhan industri kendaraan listrik di Jawa Barat.


