Mohon tunggu, konten utama Anda akan muncul dalam 5 detik...
JAKARTA, BanyumasRaya.com – Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp28.010.228.458 atau sekitar Rp28,01 miliar dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online. Dalam perkara tersebut, penyidik juga telah memblokir 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung dan menyamarkan aliran dana hasil perjudian daring.
Pengungkapan ini disampaikan Bareskrim Polri dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11/2026). Penyidikan dilakukan untuk mengungkap jaringan keuangan yang diduga menjadi bagian dari operasional situs judi online, termasuk pihak-pihak yang menerima dan mengendalikan dana hasil perjudian.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut didasarkan pada surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026.
Kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menemukan sebuah situs yang menyediakan berbagai jenis permainan perjudian online dan menggunakan sejumlah rekening perbankan sebagai sarana penerimaan deposit.
“Pengungkapan ini bermula dari patroli siber yang dilakukan penyidik terhadap sebuah situs perjudian online,” demikian penjelasan Suhasto dalam keterangan resmi Polri.
Poin Penting Berita :
ToggleBareskrim Blokir 322 Rekening yang Diduga Menampung Dana Judi Online
Salah satu hasil penting penyidikan adalah pemblokiran 322 rekening perbankan yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian online.
Rekening-rekening tersebut diduga digunakan untuk menerima setoran atau deposit dari pengguna situs perjudian. Selanjutnya, aliran dana ditelusuri untuk mengetahui pihak yang mengendalikan rekening serta pihak yang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.
Dalam prosesnya, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama dilakukan untuk menelusuri transaksi keuangan dan mengidentifikasi pola yang diduga digunakan dalam pencucian uang.
Penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi serta memblokir situs perjudian melalui basis data Trust Positive.
Langkah tersebut dilakukan untuk memutus akses masyarakat terhadap situs yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian sekaligus mendukung proses pengungkapan jaringan di balik operasionalnya.
Sindikat Diduga Menggunakan Rekening Nominee
Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay, menjelaskan bahwa sebagian rekening yang diblokir merupakan rekening nominee.
Rekening nominee adalah rekening yang menggunakan identitas seseorang, tetapi diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain. Dalam perkara ini, penyidik menemukan dugaan praktik perekrutan warga untuk membuat rekening bank yang kemudian digunakan sebagai penampung dana.
Modus tersebut dilakukan dengan memberikan imbalan kepada orang yang bersedia membuka atau menyerahkan rekeningnya.
“Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan,” jelas Alfret.
Penggunaan rekening atas nama orang lain dapat menyulitkan proses penelusuran karena identitas pemilik rekening belum tentu menunjukkan siapa pengendali sebenarnya.
Oleh sebab itu, penyidik tidak hanya menelusuri nama pemilik rekening, tetapi juga mendalami pihak yang mengatur transaksi, mengendalikan aliran dana, dan menerima manfaat dari aktivitas perjudian online tersebut.
Sejumlah pihak di Indonesia juga telah dimintai keterangan untuk memperjelas keterlibatan masing-masing dalam jaringan keuangan yang sedang diselidiki.
Situs Judi Online Diduga Menggunakan Server di Luar Negeri
Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan bahwa situs perjudian online yang menjadi objek perkara menyediakan berbagai jenis permainan.
Jenis permainan yang tersedia antara lain:
- Slot.
- Live casino.
- Togel.
- Perjudian olahraga.
- Poker.
- E-sport.
Untuk mendukung transaksi, situs tersebut diduga menggunakan sejumlah metode pembayaran, mulai dari QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, hingga transfer pulsa.
Penyidik juga menemukan dugaan penggunaan infrastruktur server di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat.
Penggunaan server lintas negara diduga menjadi salah satu cara pengelola situs untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut membuat proses penyidikan membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan penelusuran transaksi keuangan secara lebih mendalam.
Menurut Suhasto, meskipun situs yang diselidiki telah diblokir, akses masih diduga dapat dilakukan melalui jaringan virtual private network (VPN). Pengelola juga disebut terus melakukan perubahan entitas untuk mempertahankan operasional situs.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan perjudian online tidak cukup hanya dengan memblokir alamat situs. Aparat juga perlu menelusuri rekening, sistem pembayaran, infrastruktur digital, serta pihak yang memperoleh keuntungan.
Penyidik Telusuri Pemilik dan Penerima Manfaat Rekening
Bareskrim Polri menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan. Salah satu fokus utama adalah mengidentifikasi pemilik sebenarnya atau beneficial owner dari rekening-rekening yang telah diblokir.
Penelusuran tersebut penting untuk mengetahui siapa pihak yang berada di balik pengelolaan jaringan perjudian online dan siapa yang menikmati hasil transaksi.
Dalam perkara pencucian uang, penggunaan rekening atas nama orang lain dapat menjadi salah satu cara menyamarkan hubungan antara sumber dana dan penerima manfaat.
Karena itu, penyidik perlu menggabungkan informasi transaksi perbankan, hasil analisis PPATK, keterangan saksi, serta bukti digital untuk membangun rangkaian perkara.
Polri belum menyampaikan seluruh identitas pihak yang diduga menjadi pengendali jaringan tersebut dalam keterangan yang dipublikasikan pada 16 November 2026.
Dengan demikian, status dan peran masing-masing pihak masih harus mengikuti perkembangan penyidikan serta pembuktian dalam proses hukum.
Bareskrim Terapkan Pasal TPPU dan Ketentuan Perjudian Online
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, termasuk Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Penerapan ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan aktivitas perjudian online dan pencucian uang yang sedang ditangani penyidik.
Proses hukum masih berjalan. Karena itu, dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu tetap harus dibuktikan melalui mekanisme penyidikan dan persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Polri Imbau Masyarakat Tidak Terlibat Judi Online
Suhasto mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perjudian online maupun tergiur tawaran kemenangan secara instan.
Menurutnya, perjudian online dapat menimbulkan kerugian bagi pemain, terutama ketika aktivitas tersebut berkembang menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan.
Polri juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online atau dugaan tindak pidana pencucian uang.
Pengungkapan perkara dengan penyitaan aset sekitar Rp28,01 miliar dan pemblokiran 322 rekening ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap jaringan keuangan perjudian daring.
Penanganan kasus tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya diarahkan kepada pengelola situs, tetapi juga menyasar rekening dan jalur transaksi yang diduga digunakan untuk mengalirkan serta menyamarkan uang hasil perjudian.
Bareskrim Polri masih mendalami kepemilikan rekening dan pihak yang memperoleh manfaat dari jaringan tersebut. Hasil pengembangan penyidikan selanjutnya diharapkan dapat mengungkap lebih jauh struktur dan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian online tersebut.
Sumber: Tribrata News Polri, keterangan resmi Bareskrim Polri, 16 November 2026.
FAQ – Pertanyaan yang Sering Dicari
1. Berapa aset yang disita Bareskrim dalam kasus judi online November 2026?
Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp28.010.228.458 atau sekitar Rp28,01 miliar.
2. Berapa rekening yang diblokir dalam kasus tersebut?
Penyidik memblokir sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga berkaitan dengan aliran dana perjudian online.
3. Apa modus rekening nominee dalam kasus judi online ini?
Rekening nominee diduga dibuat menggunakan identitas warga Indonesia yang kemudian dibayar sekitar Rp150.000 hingga Rp250.000. Rekening tersebut selanjutnya digunakan untuk menampung dana hasil perjudian.
4. Siapa lembaga yang bekerja sama dengan Bareskrim?
Bareskrim berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dan bekerja sama dengan Komdigi untuk mengidentifikasi serta memblokir situs perjudian online.
5. Di mana server situs judi online yang diselidiki berada?
Berdasarkan keterangan Bareskrim, infrastruktur server situs yang diselidiki diduga berada di Finlandia dan Amerika Serikat.
6. Apakah penyidikan kasus judi online tersebut sudah selesai?
Belum. Bareskrim masih mendalami kepemilikan rekening, pihak pengendali, dan penerima manfaat dari aktivitas perjudian online tersebut.


