Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, tidak menjawab dengan jelas saat ditanya awak media terkait alasan rapat revisi UU TNI di hotel Fairmont pada Sabtu (15/3/2025). Dia justru menyebut ada banyak rapat DPR yang dilakukan di hotel-hotel mewah pada beberapa kesempatan. “Ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek Undang-Undang Kejaksaan di Hotel Sheraton, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik?” katanya saat ditemui di Fairmont, Jakarta, Sabtu.
Utut kemudian menghindar dan kembali masuk ke ruang Ruby 1 dan 2 untuk melanjutkan rapat pembahasan Revisi UU TNI. Namun, sebelum masuk ruangan, dia kembali menghentikan langkah saat mendengar pertanyaan mengenai rapat di hotel saat kondisi efisiensi.
Dia mengatakan, rapat ini adalah upaya pengelompokan atau konsinyering. “Ya kalau di sini kan konsinyering, kamu tahu arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokkan gitu ya,” katanya sembari masuk ke ruang rapat kembali.
Adapun rapat revisi UU TNI di Fairmont Hotel digelar selama dua hari menjadi sorotan karena dilakukan di tengah efisiensi anggaran pemerintah. DPR dan Kementerian Pertahanan menggelar rapat selama dua hari di hotel bintang lima Fairmont, yang berjarak hanya dua kilometer dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk diketahui, Komisi I DPR tengah membahas revisi UU TNI bersama pemerintah sejak Selasa (12/3/2025). Perubahan UU TNI akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.
Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional. Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.
Update :
