Mohon tunggu, konten utama Anda akan muncul dalam 5 detik...
JAKARTA, BanyumasRaya.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan sebanyak 1.637 sekolah dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan ulang sasaran program agar bantuan pemerintah lebih tepat diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, sebagian besar sekolah yang dikeluarkan dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai. Sekolah dengan biaya pendidikan tinggi atau tergolong elite dianggap tidak lagi menjadi kelompok prioritas penerima program MBG.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Menurut Sudaryono, keputusan mengeluarkan 1.637 sekolah tersebut berlaku secara nasional. Sekolah-sekolah yang masuk dalam daftar tersebut tidak lagi menerima layanan MBG.
“Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu,” ujar Sudaryono.
Kebijakan ini menjadi perhatian karena menyangkut perubahan sasaran salah satu program pemerintah yang selama ini menjangkau peserta didik di berbagai daerah.
Poin Penting Berita :
ToggleMengapa 1.637 Sekolah Dikeluarkan dari Program MBG?
BGN menyebut kemampuan ekonomi sekolah sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penyesuaian daftar penerima manfaat.
Sekolah yang memiliki biaya pendidikan tinggi dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan peserta didiknya sendiri tidak lagi diprioritaskan menerima bantuan makanan bergizi dari pemerintah.
Langkah tersebut bertujuan memastikan anggaran negara digunakan untuk kelompok yang lebih membutuhkan.
BGN menilai program MBG perlu menjangkau sasaran secara tepat, terutama sekolah dan kelompok masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Dengan penataan tersebut, sumber daya program diharapkan dapat diarahkan kepada penerima manfaat yang lebih sesuai dengan tujuan awal kebijakan.
Namun, BGN tidak menyampaikan dalam laporan tersebut daftar lengkap 1.637 sekolah yang dikeluarkan maupun rincian persebarannya di setiap provinsi.
Karena itu, belum dapat dipastikan apakah terdapat sekolah tertentu di Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, atau Kebumen yang masuk dalam daftar tersebut.
BGN Temukan Persoalan Dapur yang Memaksakan Penyaluran MBG
Selain mengevaluasi sekolah penerima, BGN juga menyoroti persoalan dalam operasional dapur penyedia makanan bergizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sudaryono mengungkapkan, pada tahap awal pelaksanaan MBG, salah satu persyaratan agar sebuah dapur dapat beroperasi adalah memiliki penerima manfaat.
Ketentuan tersebut dalam sejumlah kasus diduga mendorong pengelola dapur mencari sekolah yang bersedia menerima MBG, termasuk sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan program tersebut.
Akibatnya, penyaluran bantuan berpotensi tidak sepenuhnya sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan pemerintah.
“Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua,” jelas Sudaryono.
BGN kini melakukan penertiban agar layanan makanan bergizi tidak sekadar memenuhi kebutuhan operasional dapur, tetapi benar-benar menjangkau penerima yang sesuai kriteria.
Sudaryono juga menyebut sejumlah dapur yang dinilai melakukan pelanggaran telah mendapatkan tindakan, termasuk penghentian atau penutupan operasional.
“Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup,” ungkapnya.
Ada Sekolah yang Secara Sukarela Menyatakan Tidak Membutuhkan MBG
Dalam proses evaluasi, BGN juga menemukan sekolah yang secara sukarela menyampaikan bahwa mereka tidak membutuhkan program MBG.
Untuk kondisi seperti ini, BGN melakukan komunikasi dengan pihak sekolah guna mengevaluasi kelanjutan pemberian bantuan.
Menurut Sudaryono, penyesuaian sasaran tidak hanya dilakukan berdasarkan penilaian pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan komunikasi dengan pihak sekolah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program tidak diberikan secara seragam tanpa memperhatikan kebutuhan penerima.
Meski demikian, pengeluaran sekolah dari daftar penerima manfaat dalam pemberitaan ini terutama dijelaskan berdasarkan kemampuan ekonomi dan status sekolah yang dinilai mampu.
BGN belum merinci berapa banyak sekolah yang dikeluarkan karena secara sukarela menolak program dan berapa banyak yang dikeluarkan berdasarkan hasil evaluasi kemampuan ekonomi.
Bagaimana Dampaknya terhadap Siswa Penerima MBG?
Keluarnya 1.637 sekolah dari daftar penerima tentu berdampak pada keberlanjutan layanan MBG di sekolah-sekolah tersebut.
Setelah kebijakan berlaku, sekolah yang masuk dalam daftar pencoretan tidak lagi menerima layanan makanan bergizi melalui program tersebut.
Namun, kebijakan ini tidak dapat langsung diartikan bahwa seluruh siswa dari sekolah yang dikeluarkan merupakan kelompok ekonomi mampu secara individual.
Alasan yang disampaikan BGN berkaitan dengan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan ekonomi sekolah. Rincian kondisi ekonomi setiap siswa maupun mekanisme penanganan bagi siswa yang masih membutuhkan bantuan belum dijelaskan secara terperinci dalam laporan tersebut.
Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penataan penerima manfaat.
Pasalnya, kondisi ekonomi keluarga siswa dalam satu sekolah bisa saja berbeda-beda. Oleh karena itu, kejelasan kriteria dan mekanisme evaluasi menjadi penting agar kebijakan tepat sasaran serta tidak menimbulkan kesalahpahaman di lingkungan pendidikan.
BGN menegaskan bahwa tujuan penataan adalah mengarahkan anggaran kepada kelompok yang lebih membutuhkan, bukan sekadar mengurangi jumlah penerima program.
Penataan MBG Diharapkan Membuat Anggaran Lebih Tepat Sasaran
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program pemerintah yang membutuhkan pengelolaan anggaran dan distribusi secara luas.
Dengan jumlah penerima yang besar, ketepatan pendataan menjadi faktor penting agar makanan bergizi dapat disalurkan kepada kelompok yang menjadi sasaran.
Evaluasi terhadap sekolah dan dapur penyedia menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program.
Di satu sisi, sekolah yang dinilai mampu secara ekonomi tidak lagi menjadi prioritas. Di sisi lain, dapur penyedia juga dituntut menjalankan layanan sesuai ketentuan dan tidak memaksakan distribusi hanya untuk memenuhi persyaratan operasional.
Penertiban tersebut diharapkan membuat pelaksanaan MBG lebih efektif dan mengurangi potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
Bagi masyarakat, khususnya orang tua dan pihak sekolah, perkembangan kebijakan ini perlu terus dipantau. Informasi mengenai kriteria penerima, daftar sekolah yang terdampak, serta mekanisme evaluasi menjadi penting agar pelaksanaan program dapat dipahami secara transparan.
Hingga laporan ini disusun, BGN telah mengumumkan pengeluaran 1.637 sekolah dari sasaran MBG secara nasional. Pemerintah menyatakan langkah tersebut dilakukan agar program lebih tepat sasaran dan anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk membantu kelompok yang membutuhkan.
FAQ – Pertanyaan yang Sering Dicari
1. Berapa jumlah sekolah yang dikeluarkan dari program MBG?
Sebanyak 1.637 sekolah di seluruh Indonesia dikeluarkan dari daftar penerima manfaat MBG berdasarkan keterangan Kepala BGN Sudaryono pada 20 November 2026.
2. Mengapa 1.637 sekolah dikeluarkan dari sasaran MBG?
Mayoritas dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai, biaya pendidikan tinggi, dan tergolong sekolah elite sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima program.
3. Apakah sekolah yang dikeluarkan masih menerima MBG?
Menurut keterangan Kepala BGN, sekolah yang masuk dalam daftar pencoretan tidak lagi menerima layanan MBG.
4. Apakah sekolah di Banyumas Raya ikut dikeluarkan?
Belum ada rincian daftar sekolah yang dikeluarkan berdasarkan kabupaten atau provinsi dalam laporan yang menjadi sumber berita. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah ada sekolah di Banyumas Raya yang terdampak.
5. Mengapa dapur MBG ikut dievaluasi?
BGN menemukan dugaan sejumlah pengelola dapur memaksakan penyaluran MBG ke sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan program demi memenuhi persyaratan operasional dapur.
6. Apa tujuan BGN menertibkan penerima MBG?
Penataan dilakukan agar anggaran negara lebih tepat sasaran dan bantuan diprioritaskan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan.


