Banyumas Raya
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengaku memiliki kesamaan ideologi dan pandangan dengan Gerindra dan Prabowo Subianto. Fahri tak secara tegas menyatakan mendukung Prabowo. Namun, dia memprediksi, Prabowo bakal memenangi pertarungan dari Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
- Fadli Zon pastikan Gerindra koalisi dengan PKS di Pilpres 2019
- Fadli Zon sebut Prabowo belum deklarasi capres karena waktu masih panjang
- April, PPP godok nama cawapres Jokowi bersama ulama
“Ya pasti Pak Jokowi kalah lah,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3).
Fahri menilai, ketokohan dan ide-ide Prabowo layak diperjuangkan. Prabowo dianggap cukup konsisten dalam bersikap. Contohnya soal sikap politik Gerindra yg tetap bertahan sebagai oposisi dan gagasan pembangunan di DKI Jakarta.
“Apalagi dengan koalisi yg tak pernah berubah, sikap-sikapnya itu yg relatif konsisten gitu. Dalam Pilkada DKI dalam pandangannya terhadap pembangunan dan sebagainya,” tegasnya.
Selain itu, Fahri sebenarnya menginginkan Pemilu 2019 melibatkan banyak poros agar masyarakat memiliki banyak pilihan calon pemimpin. Sayang, syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen membatasi partai-partai mengusung calon presiden.
“Saya inginnya itu porosnya banyak gitu. Supaya konsentrasi idenya tuh lebih beragam. Alternatif pikiran yg ditawarkan kepada masyarakat itu lebih beragam gitu lho,” tuturnya.
Fahri memprediksi mulai ada 2 atau bahkan 1 calon presiden di Pilpres 2019. Dia menegaskan bakal menentang adanya calon tunggal.
“Kemungkinan maksimalnya itu hanya 4, tetapi kalau dilihat orang kumpul-kumpul gitu mampu hanya 2. Bahkan ada yg inginkan itu hanya 1 tiket melawan kotak kosong gitu. Yang pasti aku mulai tentang habis-habisan siapa pun dia,” ungkapnya.
Di sisi lain, Fahri mengkritik kinerja pemerintah di dua sektor, salah satunya terkait ketenagakerjaan. Dia mengaku mendapatkan laporan bahwa pemerintah melanggar UU Ketenagakerjaan dengan masuknya tenaga kerja asing yg tak memiliki keahlian.
“Pemerintah secara terang-terangan sudah melanggar UU ketenagakerjaan karena membiarkan bobolnya tenaga kerja tenaga kerja yg unsecure yg tak milik keahlian dalam jumlah yg sangat besar,” tegas Fahri.
“Bahwa yg tiba itu harus ekspert, ngerti bahas yg dapat mentransfer ilmunya itu kepada warga negara indoensia. Kita sibuk memproteksi tenaga kerja kami di luar negeri melalui uu pekerja migran tiba-tiba kalian kebobolan, nah ini bagaimana ini, mau dibiarin gitu loh,” sambungnya.
Masalah lainnya, kata Fahri, terjadi dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi. Fahri menganggap Presiden Jokowi tak mempunyai solusi alternatif dalam memberantas korupsi di Indonesia.
“Presiden kami perlu pemikiran alternatif dong, kalau persoalan hari ini sama dengan persoalan 5 tahun lalu, selalu apa yg maju, enggak ada yg maju dari kehidupan kita,” tandasnya. [rnd]
Sumber: http://www.merdeka.com
BanyumasRaya.com
