Mohon tunggu, konten utama Anda akan muncul dalam 5 detik...
BANYUMASRAYA.COM, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp. 126,87 miliar untuk meningkatkan dan merehabilitasi jaringan irigasi di 19 daerah irigasi. Program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi air ke lahan pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian masyarakat.
Perbaikan jaringan irigasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat infrastruktur pertanian di Kabupaten Purbalingga. Ketersediaan air yang memadai merupakan faktor utama dalam mendukung kegiatan pertanian, terutama bagi petani yang mengandalkan sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan air tanaman.
Melalui proyek tersebut, sejumlah jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan mendapatkan penanganan berupa peningkatan maupun rehabilitasi. Pekerjaan ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi saluran, meningkatkan fungsi distribusi air, serta mengurangi potensi gangguan pengairan yang selama ini dapat memengaruhi aktivitas pertanian.
Program rehabilitasi tersebut dilaksanakan melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), dengan total nilai kontrak mencapai Rp126,87 miliar. Pelaksanaannya dibagi menjadi dua paket pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan BUMN di bidang konstruksi.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa I, Jimmy Charles Roynald Ndun, menjelaskan bahwa proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersebut mencakup 19 daerah irigasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Purbalingga.
Hal itu disampaikan Jimmy dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Kewenangan Daerah di BBWS Serayu Opak Paket 3 dan Paket 5, yang digelar di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Jumat (13/11/2026).
Menurut Jimmy, sosialisasi tersebut menjadi bagian penting sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat mengetahui rencana kegiatan sekaligus memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan masukan mengenai kondisi jaringan irigasi di lapangan.
“Dengan adanya sosialisasi ini, semoga kami bisa mendapatkan masukan supaya kegiatan bisa tepat sasaran. Untuk tenaga kerja lokal, kami harapkan warga bisa ikut berpartisipasi, tentu sesuai dengan keterampilan masing-masing,” ujarnya.
Poin Penting Berita :
ToggleDua Paket Pekerjaan Melibatkan WIKA dan Adhi Karya
Proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Purbalingga dibagi menjadi dua paket pekerjaan dengan nilai kontrak yang berbeda.
Paket 3 memiliki nilai kontrak sebesar Rp84,79 miliar dan dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA. Sementara itu, Paket 5 memiliki nilai kontrak Rp42,08 miliar yang pelaksanaannya dipercayakan kepada PT Adhi Karya (Persero).
Jika digabungkan, kedua paket tersebut memiliki nilai kontrak Rp126,87 miliar yang seluruhnya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Pelibatan dua perusahaan konstruksi milik negara tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan melalui kemampuan teknis, sumber daya manusia, serta pengalaman dalam pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, besarnya nilai kontrak perlu diimbangi dengan kualitas pengerjaan dan ketepatan pelaksanaan di lapangan. Infrastruktur yang dibangun atau direhabilitasi harus benar-benar berfungsi sesuai kebutuhan pengairan masyarakat.
Pekerjaan irigasi juga membutuhkan pengawasan agar kualitas konstruksi sesuai spesifikasi teknis. Hal ini penting karena jaringan irigasi merupakan infrastruktur jangka panjang yang digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian dari musim ke musim.
Ini Daftar 19 Daerah Irigasi yang Mendapat Perbaikan
Sebanyak 19 daerah irigasi menjadi sasaran peningkatan dan rehabilitasi dalam program Kementerian Pekerjaan Umum di Kabupaten Purbalingga.
Daerah irigasi yang masuk dalam pekerjaan tersebut meliputi DI Dagan, Slinga, Larangan I, Limpakdawu, Kedung Jeruk, Larangan II, Sijati, Krenceng, Sitangkil, Kuripan, Ideng I, Kecepit, Karang Kemiri, Lebak, Jamben, Susukan I dan II, Kedung Klapa, Kalimanah, serta Trenggulasih.
Penanganan di sejumlah lokasi tersebut diharapkan mampu memperbaiki pelayanan air irigasi bagi lahan pertanian yang selama ini bergantung pada jaringan pengairan.
Keberadaan saluran irigasi yang berfungsi baik sangat penting untuk menjaga distribusi air dari sumbernya hingga mencapai lahan pertanian. Apabila terjadi kerusakan pada saluran, pintu air, maupun bangunan pendukung, distribusi air dapat terganggu dan berdampak terhadap kegiatan usaha tani.
Karena itu, rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga perlu memperhatikan efektivitas jaringan dalam mengalirkan air sesuai kebutuhan petani.
Pemerintah juga membutuhkan informasi dari masyarakat mengenai kondisi aktual di lapangan agar penanganan dapat disesuaikan dengan persoalan yang benar-benar terjadi.
Pemkab Purbalingga Sebut Proyek Hasil Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Mukodam, menyampaikan bahwa program rehabilitasi jaringan irigasi tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.
Menurutnya, kebutuhan perbaikan infrastruktur pertanian di Purbalingga membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan berbagai usulan pembangunan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.
Mukodam menjelaskan, proyek tersebut merupakan bagian dari usulan Bupati Purbalingga yang mendapatkan dukungan dari Anggota DPR RI agar kebutuhan infrastruktur pertanian masyarakat dapat direalisasikan secara bertahap.
“Ini merupakan sinergi yang sangat baik dan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Mengingat kebutuhan anggarannya cukup besar, pemerintah daerah melalui berbagai pemangku kepentingan terus berupaya mengusulkan agar kebutuhan masyarakat bisa direalisasikan secara bertahap,” katanya.
Dukungan pemerintah pusat dinilai penting karena kemampuan anggaran pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur pertanian.
Melalui kolaborasi tersebut, sejumlah kebutuhan yang belum dapat ditangani menggunakan anggaran daerah berpeluang mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
Sinergi semacam ini juga menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah yang kegiatan ekonominya masih banyak ditopang sektor pertanian.
Perbaikan Irigasi Penting untuk Menjaga Produktivitas Pertanian
Jaringan irigasi memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Air dibutuhkan tanaman sejak masa pengolahan lahan, penanaman, pertumbuhan, hingga menjelang panen.
Ketersediaan air yang terjamin dapat membantu petani mengatur jadwal tanam dan mengurangi ketergantungan terhadap curah hujan.
Sebaliknya, jaringan pengairan yang mengalami kerusakan berpotensi menyebabkan distribusi air tidak merata. Sebagian lahan dapat mengalami kekurangan air, sementara wilayah lain berpotensi menghadapi persoalan genangan apabila saluran tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko kerugian bagi petani.
Kementerian Pekerjaan Umum dalam program pembangunan infrastruktur 2026 juga menempatkan rehabilitasi jaringan irigasi sebagai salah satu prioritas untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Berdasarkan publikasi resmi Kementerian PU pada Februari 2026, pemerintah telah merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 589.605,80 hektare sepanjang 2025. Pada 2026, cakupan pembangunan dan rehabilitasi ditargetkan meningkat hingga 750.000 hektare.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur irigasi berperan langsung dalam menjaga stabilitas produksi pertanian dan mendukung upaya swasembada pangan.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jaringan irigasi bukan hanya kebutuhan pembangunan daerah, melainkan juga bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketersediaan pangan. “Publikasi Kementerian PU mengenai target rehabilitasi irigasi 2026“.
Sejalan dengan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Irigasi
Penguatan infrastruktur pengairan juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
Kebijakan tersebut menginstruksikan sejumlah kementerian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat koordinasi dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi.
Cakupan penanganannya tidak hanya meliputi saluran utama, tetapi juga bangunan pendukung seperti pintu air, tanggul, embung, instalasi pompa, jaringan distribusi, hingga sistem drainase.
Tujuannya adalah memastikan infrastruktur pengairan dapat berfungsi secara optimal dan mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengurangi persoalan kerusakan jaringan irigasi yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam pengembangan sektor pertanian.
Program di Purbalingga menjadi salah satu bentuk dukungan pembangunan infrastruktur pengairan yang diharapkan memberikan manfaat langsung bagi petani.
Tenaga Kerja Lokal Diharapkan Ikut Terlibat
Selain memberikan manfaat bagi sektor pertanian, proyek rehabilitasi jaringan irigasi senilai Rp126,87 miliar tersebut juga diharapkan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Jimmy Charles Roynald Ndun mengajak warga lokal untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.
Keterlibatan tenaga kerja lokal dapat memberikan manfaat tambahan bagi perekonomian masyarakat, terutama di sekitar lokasi proyek.
Warga yang memiliki kemampuan di bidang konstruksi maupun pekerjaan pendukung lainnya diharapkan dapat memperoleh kesempatan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, kehadiran proyek infrastruktur juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi pendukung, seperti penyediaan kebutuhan pekerja, transportasi material, dan jasa lokal.
Namun, pelibatan masyarakat tetap perlu memperhatikan kompetensi, standar keselamatan kerja, serta kebutuhan teknis masing-masing pekerjaan.
Petani dan Masyarakat Diminta Ikut Mengawasi Pekerjaan
Keberhasilan proyek irigasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun kemampuan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan konstruksi.
Partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan dan dipelihara dalam jangka panjang.
Petani yang menggunakan jaringan irigasi memiliki pengetahuan mengenai kondisi saluran, kebutuhan air, serta persoalan yang sering terjadi di wilayah masing-masing.
Informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana proyek untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Setelah rehabilitasi selesai, pemeliharaan jaringan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pembersihan saluran dari sampah dan sedimentasi, pemeriksaan bangunan pengatur air, serta koordinasi antarkelompok pengguna air dapat membantu menjaga fungsi jaringan.
Pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok tani, dan perkumpulan petani pemakai air perlu terus membangun koordinasi agar infrastruktur yang telah diperbaiki tidak kembali mengalami kerusakan akibat kurangnya pemeliharaan.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp126,87 miliar, rehabilitasi 19 daerah irigasi ini menjadi peluang penting bagi Purbalingga untuk memperkuat fondasi pembangunan pertanian.
Masyarakat kini menantikan realisasi pekerjaan yang berkualitas, distribusi air yang semakin lancar, serta manfaat nyata bagi lahan pertanian dan kesejahteraan petani.
Pada akhirnya, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran atau selesainya pekerjaan konstruksi, tetapi juga dari seberapa besar peningkatan pelayanan irigasi dapat dirasakan oleh masyarakat.


