Mohon tunggu, konten utama Anda akan muncul dalam 5 detik...
BANYUMASRAYA.COM, PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan digital tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur teknologi maupun pengadaan berbagai aplikasi pelayanan. Perubahan tersebut harus diikuti dengan pembenahan pola pikir aparatur, penyederhanaan proses birokrasi, integrasi data, serta kepemimpinan yang mampu mendorong inovasi di lingkungan pemerintahan.
Komitmen tersebut disampaikan Sadewo saat membuka Forum Smart City Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dengan tema “Kepemimpinan Digital sebagai Penggerak Terwujudnya Pemerintah Digital di Kabupaten Banyumas”.
Kegiatan tersebut berlangsung di Omah Daun Cafe & Resto, Selasa (17/11/2026), dan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapan aparatur sipil negara (ASN) menghadapi perkembangan teknologi digital.
Dalam forum tersebut, Sadewo menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus memiliki tanggung jawab bersama dalam menjalankan transformasi digital. Menurutnya, perubahan menuju pemerintahan berbasis teknologi tidak boleh hanya dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) maupun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Transformasi digital bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinkominfo maupun BKPSDM. Seluruh perangkat daerah harus mengambil peran aktif agar perubahan ini berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegas Sadewo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Banyumas ingin membangun sistem pemerintahan digital yang melibatkan seluruh sektor pelayanan, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga pelayanan publik lainnya.
Poin Penting Berita :
ToggleBupati Sadewo Minta Seluruh OPD Tingkatkan Kompetensi Digital ASN
Salah satu perhatian utama dalam percepatan transformasi digital adalah kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
Sadewo meminta seluruh pimpinan OPD, termasuk direktur rumah sakit umum daerah (RSUD), untuk melakukan pemetaan terhadap kemampuan digital ASN di lingkungan kerja masing-masing.
Pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah mengetahui tingkat kecakapan aparatur dalam menggunakan teknologi, mengelola informasi, mengoperasikan sistem digital, serta memberikan pelayanan berbasis elektronik.
Dengan mengetahui kemampuan masing-masing pegawai, perangkat daerah dapat menyusun program peningkatan kompetensi yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan.
ASN yang memiliki kemampuan digital memadai diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan sistem kerja, termasuk penggunaan aplikasi pemerintahan, pengelolaan dokumen elektronik, komunikasi digital, dan pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan.
Di sisi lain, pimpinan OPD juga diminta menjadi contoh dalam penggunaan teknologi. Kepemimpinan digital tidak hanya ditunjukkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui perilaku dan kebiasaan kerja sehari-hari.
Sadewo menilai pimpinan organisasi memiliki posisi strategis untuk membangun budaya kerja yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.
Karena itu, transformasi digital harus dimulai dari perubahan cara kerja di tingkat pimpinan, kemudian diterapkan secara konsisten hingga seluruh jajaran aparatur.
Integrasi Data Jadi Kunci Membangun Pemerintahan Digital
Selain peningkatan kompetensi ASN, integrasi data menjadi salah satu agenda penting dalam pengembangan pemerintahan digital di Banyumas.
Selama ini, setiap perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga pengelolaan informasi juga dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
Namun, apabila sistem informasi tidak saling terhubung, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pengulangan proses administrasi, perbedaan data, serta kesulitan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat.
Integrasi data diperlukan agar informasi yang dikelola oleh satu perangkat daerah dapat dimanfaatkan secara tepat oleh instansi lain sesuai kewenangan dan ketentuan perlindungan data.
Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berulang kali menyerahkan dokumen atau informasi yang sebenarnya sudah dimiliki oleh instansi pemerintah.
Integrasi juga dapat membantu pimpinan daerah memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi wilayah, perkembangan pelayanan, kebutuhan masyarakat, serta capaian program pembangunan.
Dalam konteks pengambilan keputusan, ketersediaan data yang akurat dan mutakhir menjadi sangat penting. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi perlu menggunakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Karena itu, Sadewo meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memperkuat integrasi sistem data dan proses bisnis pemerintahan.
Penguatan tersebut diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih aplikasi, mempercepat koordinasi antarinstansi, serta menciptakan sistem pelayanan yang lebih efektif.
Keberhasilan Digitalisasi Bukan Diukur dari Banyaknya Aplikasi
Salah satu pesan penting yang disampaikan Bupati Banyumas adalah perlunya mengubah cara pandang terhadap keberhasilan transformasi digital.
Menurut Sadewo, pemerintah daerah tidak seharusnya hanya berfokus pada jumlah aplikasi yang dikembangkan atau teknologi yang dimiliki.
Ukuran keberhasilan yang sebenarnya adalah sejauh mana teknologi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Aplikasi yang dibangun pemerintah harus dapat menyederhanakan proses pelayanan, mempercepat penyelesaian administrasi, mempermudah akses informasi, serta mengurangi beban masyarakat ketika berurusan dengan birokrasi.
Apabila masyarakat masih harus melewati prosedur panjang, mengisi data berulang kali, atau mendatangi sejumlah kantor untuk mendapatkan satu jenis pelayanan, maka tujuan digitalisasi belum sepenuhnya tercapai.
Karena itu, transformasi digital harus berjalan beriringan dengan penyederhanaan proses bisnis pemerintahan.
Sadewo menginginkan teknologi digunakan untuk memangkas tahapan birokrasi yang tidak diperlukan sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.
“Seluruh upaya tersebut harus bermuara pada pelayanan publik yang semakin cepat dan mudah, birokrasi yang semakin sederhana, keputusan berbasis data, serta transparansi dan kepuasan masyarakat yang meningkat menuju Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera,” ujarnya.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari kebijakan digitalisasi pemerintah daerah.
Dengan kata lain, keberhasilan program Smart City tidak hanya dilihat dari kemajuan teknologi yang digunakan pemerintah, tetapi juga dari perubahan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Forum Smart City Perkuat Kepemimpinan Digital ASN
Tim Penyelenggara Forum Smart City dari Dinkominfo Kabupaten Banyumas, Maryadi, menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadapi perkembangan pemerintahan digital.
Kegiatan ini diselenggarakan melalui kolaborasi antara Dinkominfo dan BKPSDM Kabupaten Banyumas.
Menurut Maryadi, penguatan kepemimpinan digital diperlukan agar penerapan konsep Smart City tidak berhenti pada pembangunan sistem teknologi, tetapi berkembang menjadi budaya kerja baru di lingkungan pemerintahan.
Ada sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut, mulai dari pemahaman kebijakan pemerintah digital, peningkatan kecakapan digital ASN, pembentukan budaya digital, hingga penguatan etika dalam penggunaan teknologi.
Materi tersebut dinilai penting karena perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap cara pemerintah mengelola informasi dan memberikan pelayanan.
ASN tidak hanya dituntut mampu mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga harus memahami bagaimana teknologi digunakan secara bertanggung jawab.
Penggunaan sistem elektronik, misalnya, perlu memperhatikan keamanan informasi, kerahasiaan data pribadi, ketepatan penyampaian informasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, peningkatan kemampuan digital aparatur harus mencakup aspek teknis sekaligus pemahaman mengenai tata kelola dan etika digital.
Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Digital Nasional
Percepatan transformasi digital di Banyumas juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih terpadu, efektif, efisien, serta akuntabel.
Pengembangan SPBE tidak hanya berkaitan dengan pembangunan aplikasi, tetapi juga mencakup tata kelola teknologi informasi, manajemen data, infrastruktur, keamanan informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional memberikan kerangka bagi integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, serta keamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.
Kebijakan nasional tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem digital yang tidak berjalan sendiri-sendiri.
Bagi Banyumas, penerapan prinsip integrasi tersebut dapat membantu menyelaraskan berbagai sistem pelayanan yang digunakan oleh perangkat daerah.
Dengan sistem yang lebih terhubung, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas koordinasi sekaligus meminimalkan pengulangan proses administrasi.
Keamanan Data dan Etika Digital Tidak Boleh Diabaikan
Di balik berbagai manfaat transformasi digital, terdapat tantangan yang harus diperhatikan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.
Semakin banyak layanan pemerintah yang menggunakan sistem elektronik, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan data masyarakat dikelola secara aman.
Informasi kependudukan, data kesehatan, dokumen administrasi, dan informasi pribadi lainnya harus dilindungi agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
Karena itu, pengembangan pemerintahan digital perlu diikuti penerapan standar keamanan informasi, pengaturan hak akses pengguna, pencadangan data, serta peningkatan kesadaran aparatur terhadap risiko keamanan siber.
Hal ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur kewajiban dalam pemrosesan dan perlindungan data pribadi.
Peningkatan literasi digital ASN menjadi penting agar aparatur memahami risiko penggunaan teknologi, termasuk ancaman penipuan digital, pencurian akun, penyebaran informasi palsu, dan kebocoran data.
Dengan demikian, pemerintahan digital tidak hanya dituntut cepat dan mudah diakses, tetapi juga harus aman dan dapat dipercaya masyarakat.
Banyumas Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Terintegrasi
Melalui Forum Smart City Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap seluruh perangkat daerah semakin siap menghadapi perubahan pola kerja berbasis teknologi.
Peningkatan kompetensi ASN, penguatan kepemimpinan digital, integrasi data, serta penyederhanaan proses birokrasi menjadi sejumlah fondasi yang perlu dibangun secara bersamaan.
Ke depan, keberhasilan transformasi digital akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan kebijakan di masing-masing perangkat daerah.
Pemerintah perlu memastikan setiap inovasi digital memiliki tujuan yang jelas, dapat digunakan masyarakat, serta benar-benar membantu menyelesaikan persoalan pelayanan publik.
Selain itu, evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk mengetahui apakah sistem yang dikembangkan sudah berjalan efektif atau justru menambah beban administrasi.
Dengan pendekatan tersebut, konsep Smart City di Banyumas diharapkan tidak hanya menjadi program pembangunan teknologi, tetapi menjadi bagian dari perubahan tata kelola pemerintahan.
Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, mudah dijangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Transformasi digital yang berhasil bukan sekadar membuat pemerintah semakin modern secara teknologi, melainkan memastikan masyarakat Banyumas benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.


