CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap membutuhkan basis data yang komperhensif dalam pengentasan isu strategis pembangunan daerah. Dengan basis data tersebut, arah kebijakan pembangunan dapat ditentukan berdasarkan skala prioritas.
Musrenbang juga dihadiri Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat beserta jajaran, perwakilan unsur Forkopimda, Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Hermawan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, Pimpinan BUMN/BUMD, swasta, dan perbankan, perguruan tinggi, ketua LPM serta asosiasi.
Secara umum, ada beberapa isu strategis yang menjadi pembahasan utama dalam Musrenbang RKPD 2024. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap, isu strategis tersebut yakni angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 11,02% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,62%.
Dua hal tersebut menurut Yunita erat kaitannya dengan kesejahteraan. Hal lain yang juga membutuhkan perhatian khusus yakni prevalensi stunting yang masih tinggi sebesar 17,06%, inflasi yang masih tinggi di angka 6,81%, dan bencana alam.
“Kalau semua punya database yang baik maka intervensinya jelas. Tapi kalau tidak punya data, stunting misalnya, kalau tidak punya by name by address, bagaimana mengintervensinya,” kata Yunita.
Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat menegaskan, Musrenbang membutuhkan partisipasi masyarakat yang disalurkan oleh legislatif. Tujuannya agar rencana pembangunan yang disusun Bappeda komperhensif, mengingat dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berubah
“Maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Regulasi memberikan ruang untuk itu. Pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan ‘atas kebawah, bawah keatas’, tegas Taufik.
Adapun arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yakni “Penguatan Reformasi Birokrasi dan Daya Saing SDM Didukung Inovasi Daerah dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Peningkatan Infrastruktur Berkualitas”.
Beberapa prioritas pembangunan 2024 yakni penguatan tata Kelola pemerintahan, perwujudan SDM berdaya saing, percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.(dn/kominfo)
