Saksi Mahkota Ungkap Aliran THR Rp265 Juta untuk Pejabat Forkopimda Cilacap

CILACAP – Persidangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman mengungkap dugaan pembagian tunjangan hari raya (THR) kepada sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap.

Total uang yang dipersoalkan dalam persidangan mencapai Rp265 juta dan disebut dibagikan menjelang Lebaran 2025.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2026). Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap Sadmoko Danardono, yang juga berstatus terdakwa, dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Syamsul Auliya Rachman.

THR Dibagikan kepada Sejumlah Pejabat

Dalam kesaksiannya, Sadmoko mengungkap adanya pemberian uang kepada sejumlah pejabat Forkopimda pada 2025.

Penerima yang disebut dalam persidangan antara lain Kapolresta Cilacap, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama.

Pada awalnya, menurut Sadmoko, hanya tiga pejabat yang menerima uang tersebut. Masing-masing mendapatkan nominal berbeda.

Rinciannya:

• Kapolresta Cilacap: Rp100 juta
• Dandim: Rp75 juta
• Kepala Kejaksaan Negeri: Rp50 juta

Belakangan, dua penerima tambahan mendapat masing-masing Rp20 juta.

Keduanya adalah Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Cilacap.

“Kemudian ditambah ketua PA dan PN masing-masing Rp20 juta. Saya antar sendiri, saya sampaikan ‘amanah dari bupati’,” ujar Sadmoko dalam persidangan.

Dengan demikian, total uang yang disebut dalam persidangan mencapai Rp265 juta.

Uang Disebut Berasal dari Iuran OPD

Salah satu fakta penting yang terungkap adalah sumber uang tersebut.

Menurut Sadmoko, dana THR itu bukan berasal dari anggaran resmi Pemerintah Kabupaten Cilacap, melainkan dihimpun melalui iuran dari sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dana tersebut kemudian disiapkan sebelum diserahkan kepada pihak yang dituju.

Sadmoko menyebut penyiapan uang dilakukan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Cilacap, Ferry Adhi Dharma.

“Setelah uang siap, lapor ke bupati, kemudian diserahkan,” kata Sadmoko.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari fakta yang sedang diuji dalam persidangan untuk mengungkap mekanisme penghimpunan dan penggunaan uang di lingkungan Pemkab Cilacap.

Ada Permintaan Dana untuk Wartawan

Dalam persidangan, Sadmoko juga mengungkap pernah meminta Ferry menyiapkan uang untuk wartawan menjelang Lebaran.

Menurutnya, uang tersebut dimaksudkan sebagai uang bensin bagi wartawan yang datang ke Sekretariat Daerah (Setda) Cilacap.

“Saya sampaikan ke Pak Ferry, barangkali bisa disiapkan untuk teman-teman wartawan kalau datang ke Setda, untuk uang bensin,” ujarnya.

Sadmoko juga menyebut pernah terdapat uang sekitar Rp5 juta yang diserahkan melalui seorang staf. Namun, uang tersebut disebut tidak sempat dibagikan dan kemudian dikembalikan.

Pola Serupa Disebut Terjadi pada 2026

Dalam persidangan juga terungkap bahwa mekanisme penghimpunan dana dari OPD disebut kembali terjadi pada 2026.

Namun, terdapat perubahan dalam jumlah penerima.

Pada 2026, jumlah pejabat Forkopimda yang disebut menerima dana bertambah menjadi enam orang. Sementara itu, Ketua DPRD Cilacap yang juga termasuk dalam unsur Forkopimda disebut tidak menerima bagian tersebut.

Sadmoko mengaku tidak mengetahui alasan Ketua DPRD tidak masuk dalam daftar penerima.

Kasus Bermula dari OTT KPK

Kasus yang menjerat Syamsul Auliya Rachman bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Cilacap pada 13 Maret 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 27 orang, termasuk Syamsul.

KPK kemudian menetapkan Syamsul dan Sadmoko sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun anggaran 2025–2026.

Dalam dakwaan, Syamsul disebut meminta atau memaksa sejumlah pimpinan OPD untuk mengumpulkan sejumlah uang yang kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk kebutuhan THR.

Keterangan Saksi Masih Diuji di Persidangan

Keterangan Sadmoko sebagai saksi mahkota menjadi bagian dari proses pembuktian perkara yang saat ini masih berjalan.

Seluruh keterangan mengenai aliran dana, sumber uang, pihak penerima, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak lain masih akan diuji melalui keterangan saksi lainnya dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan.

Status bersalah atau tidaknya para terdakwa nantinya akan ditentukan berdasarkan seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan serta putusan majelis hakim.