Regulasi “Recall” Kemenhub, Bukan Ancaman Buat APM

Banyumas Raya

JAKARTA, –  Aturan recall atau penarikan kembali produk otomotif bagi perbaikan massal, lantaran ada komponennya yg cacat produksi, akhirnya terbit lewat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 /2018.

Ini membawa babak baru, di mana pemerintah akan ikut turun tangan mengawasi kualitas mobil dan motor yg beredar, sekaligus menjaga keselamatan konsumen Indonesia.

Jika ini baik untuk konsumen atau rakyat Indonesia, bagaimana dengan pelaku industri atau Agen Pemegang Merek (APM). Pasalnya recall bukan satu yg menguntungkan, bahkan pada dua kasus, sampai rugi besar.

Pertanyaannya kemudian, apakah regulasi ini menjadi ancaman tersendiri bagi APM? Sudah kalian ketahui, selama ini recall di Indonesia dikerjakan secara sukarela, bahkan pemerintah sendiri tidak tahu menahu terkait kegiatan tersebut.

Baca juga: Hindari Pertentangan, Kemenhub Gandeng Asosiasi Soal ?Recall?

Aditya Maulana – Otomania TAM mengumumkan sudah melakukan recall pada empat model yakni Camry, Corolla, Vios dan Yaris.

Merespon terkait hal tersebut, Johannes Nangoi Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia ( Gaikindo) mengatakan, pihaknya menyambut baik aturan tersebut dan sebagai sebuah niat baik.

“Ini bukan ancaman karena niat baik dikerjakan dengan baik hasilnya mulai baik. Namun harusnya APM memberikan implementasi jangan jadi memperlambat, seharusnya mempercepat,” ujar Nangoi, Rabu (4/7/2018).

“Namanya recall itu niat baik dari APM bagi memperbaiki kendaraannya. Kalau niat baiknya itu diregulasi agar jadi lebih baik lagi, kalian menyambutnya sangat positif,” tutur Nangoi.

Motorcycle.com Recall Takata Airbag merambat ke roda dua.

Nangoi mengiyakan juga, kalau regulasi recall perlu diikuti dengan pembentukan badan khusus, seperti yg ada di Amerika Serikat, merupakan National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

“Iya di luar ada badannya sendiri, betul. Namun ketika ini sekarang belum berpikir sampai ke sana, karena itu Menteri Perhubungan sedang coba mengaturnya. Mungkin ini diperlukan,” kata Nangoi.

Dewanto Purnacandra, Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sendiri menyebut, terkait pengaturan lebih jauh dan detail masih mulai dibicarakan lagi.

Kemenhub juga mulai kembali mengajak para pelaku industri melalui perwakilannya di asosiasi, bagi ikut duduk bersama melakukan pembahasan lebih lanjut.

Sumber: http://otomotif.kompas.com
BanyumasRaya.com