Hakim Nyatakan Audit BPKP Sah, Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp1,56 Triliun

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menyatakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait perkara pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sah, valid, serta dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Putusan tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan putusan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, pada Selasa (30/6/2026).

Hakim anggota Mardiantos menyatakan audit BPKP yang menghitung kerugian negara sebesar Rp1.567.818.662.716,74 memenuhi standar audit investigatif dan layak dijadikan dasar pembuktian dalam perkara tersebut.

“Hasil audit BPKP yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,567 triliun adalah valid, sahih, serta dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis,” ujar Hakim Mardiantos.

Hakim Tolak Keberatan Tim Penasihat Hukum

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak seluruh keberatan yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa terkait kompetensi auditor maupun metode perhitungan kerugian negara.

Hakim menilai auditor BPKP yang dihadirkan selama persidangan memiliki kompetensi profesional di bidang audit investigatif. Selain itu, tidak ditemukan bukti yang dapat membantah hasil audit tersebut.

Majelis juga menegaskan bahwa metode audit yang digunakan BPKP merupakan standar yang selama ini digunakan dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Apabila metodologi ini dianggap tidak sahih, maka seluruh audit BPKP dalam berbagai perkara korupsi juga akan terbantahkan. Faktanya, hal tersebut tidak terjadi,” ujar hakim.

Tidak Ada Audit Pembanding

Hakim juga menolak dalil bahwa kerugian negara seharusnya dibuktikan melalui audit pembanding.

Menurut majelis, hingga persidangan berakhir, pihak terdakwa tidak mampu menghadirkan audit tandingan yang memiliki metodologi setara untuk membantah hasil audit BPKP.

“Walaupun terdakwa memiliki hak menghadirkan ahli maupun audit tandingan, faktanya tidak ada audit yang mampu menyanggah hasil audit BPKP,” kata hakim.

Pengadaan 1,15 Juta Chromebook

Majelis hakim mengungkapkan bahwa program pengadaan Chromebook berlangsung selama periode 2020 hingga 2022.

Sebanyak 1.159.327 unit Chromebook didistribusikan ke berbagai sekolah di Indonesia dengan nilai realisasi pembayaran mencapai sekitar Rp6 triliun.

Namun, majelis menilai kerugian negara dalam perkara tersebut bersifat nyata karena anggaran negara telah dikeluarkan dan tidak dapat dipulihkan.

“Kerugian aktual telah terjadi karena uang negara sudah dibayarkan dan tidak dapat dikembalikan,” tegas hakim.

Jaksa Sebut Korupsi Berdampak pada Dunia Pendidikan

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara serta denda Rp1 miliar.

Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp809,596 miliar dan Rp4,871 triliun.

Menurut jaksa, pengadaan Chromebook dilakukan demi keuntungan pribadi dan berdampak terhadap kualitas pemerataan pendidikan nasional.

Selain itu, jaksa menilai terdapat peningkatan harta kekayaan terdakwa yang tidak sebanding dengan penghasilan sah yang diterimanya.

Dalam perkara ini, Nadiem didakwa bersama sejumlah pihak lainnya, yakni konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief, mantan Direktur SD Sri Wahyuningsih, mantan Direktur SMP Mulyatsyah, serta mantan staf khusus Jurist Tan.