Banyumas Raya
JAKARTA, – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani meyakini kepala daerah di Jawa Tengah tetap maksimal dalam memenangkan Jokowi-Ma’ruf dalam Pemilihan Presiden 2019.
Hal ini disampaikan Arsul menyikapi putusan Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah yg menyatakan 31 kepaal daerah melanggar aturan netralitas Undang-Undang Pemerintah Daerah dalam acara deklarasi dukungan Jokowi-Ma’ruf.
“Saya percaya mulai tetap maksimal. Apalagi yg dipersoalkan Bawaslu kan cuma soal embel-embel saja. Jadi tinggal tak usah diembel-embeli jabatan saja,” ujar Arsul kepada , Minggu (24/2/2019).
Baca juga: Bawaslu Sebut Deklarasi Kepala Daerah Dukung Jokowi Melanggar, FX Rudi Siap Dipecat
Bawaslu menyatakan ada pelanggaran netralitas karena Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut kepala daerah dengan embel-embel jabatan dalam acara deklarasi itu. Menurut Arsul, memanggil nama seseorang sekaligus jabatannya telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.
“Menjadi terlalu sumir alasan hukumnya kalau situasi dengan kultur seperti itu dianggap melanggar hukum,” kata Arsul.
Dia pun mempertanyakan Bawaslu Jateng yg malah menyebut hal itu sebagai tindakan tak netral. Menurut dia, konteks aturan netralitas dalam UU Pemda adalah saat kepala daerah sedang menjalankan tugasnya.
Baca juga: Bawaslu Putuskan Deklarasi Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Arsul berpendapat tak jadi persoalan seandainya kepala daerah menunjukan sikap politiknya asalkan mengambil cuti.
TKN Jokowi-Ma’ruf pun mulai mengkaji putusan Bawaslu Jateng lebih dalam lagi.
“Kami mulai kaji dahulu secara mendalam putusan Bawaslu Jateng tersebut,” kata dia.
Putusan Bawaslu Jateng
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) menetapkan deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin yg dikerjakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan.
Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan, aturan yg dilanggar bukan aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yg sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Masuk pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini UU Pemda,” kata Rofiuddin ketika dihubungi, Sabtu (23/2/2019).
Baca juga: Ganjar Nilai Deklarasi 31 Kepala Daerah buat Jokowi-Maruf Tak Melanggar, Ini 2 Alasannya
Rofiuddin mengatakan, sebagai kepala daerah, Ganjar dan 31 kepala daerah yang lain seharusnya memperlihatkan sikap netral di tengah masyarakat.
Rofiuddin menyebut jabatan kepala daerah yaitu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yg mestinya digunakan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata.
“Nama jabatan kepala daerah tak buat kepentingan politik salah sesuatu golongan atau kelompok,” katanya.
Bawaslu sudah memeriksa 38 orang yg terlibat dalam deklarasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Hotel Alila, Solo, 26 Januari 2019, itu. Ke-38 orang tersebut meliputi beberapa pelapor, pihak hotel, dan 35 kepala daerah.
Hasilnya, Bawaslu menemukan pernyataan dalam rekaman video bahwa deklarasi Ganjar dan puluhan kepala daerah itu masih menyebut jabatan para kepala daerah yg ikut serta. Hal itu tak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemda.
“Kutipan sebagaimana dalam video rekaman acara, ‘Ya sekarang aku dengan para kepala daerah, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota se-Jawa Tengah yg mendukung Pak Jokowi-Amin Ma’ruf, hari ini kalian sepakat bagi mendukung Pak Jokowi-Amin Ma’ruf’, poin intinya di situ,” ujar Rofiuddin.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
