Banyumas Raya
JAKARTA, – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani mengkritik putusan yg dibuat Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Jawa Tengah bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah Jateng lainnya.
Sebelumnya, Ganjar dan kepala daerah yang lain disebut melanggar aturan netralitas dalam acara deklarasi dukungan buat Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Arsul mengatakan, Bawaslu sudah membuat putusan dengan tafsiran soal netralitas yg sumir.
“Putusan Bawaslu Jateng bahwa deklarasi itu melanggar UU Pemda karena menyebut embel-embel jabatan mereka adalah tafsir yg sumir terhadap ketentuan netralitas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 61 ayat 2 UU Pemda,” ujar Arsul kepada , Minggu (24/2/2019).
Baca juga: Pelanggaran Netralitas Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Diserahkan kepada Kemendagri
Arsul mengatakan, Bawaslu Jateng tak mengkaji terlebih dulu maksud aturan “netralitas” dalam undang-undang tersebut.
Bawaslu tak memakai naskah akademik dan risalah pembahasan UU Pemda.
“Mereka memakai penafsiran sendiri secara sumir tanpa rujukan,” kata dia.
Arsul mengatakan, aturan netralitas dalam UU Pemda memiliki konteks saat kepala daerah sedang menjalankan tugas.
Kepala daerah dalam menjalankan kewenangan sehari-hari harus netral baik secara lisan maupun perbuatan.
“Jadi bukan terkait dengan sikap para kepala daerah tersebut sebagai pribadi warga negara mengekspresikan sikap politiknya,” ujar Arsul.
Dalam hal ini, kata Arsul, para kepala daerah memperlihatkan sikap politik bukan pada ketika sedang menjalankan tugas.
Terkait Ganjar yg menyapa para kepala daerah dengan embel-embel jabatan, Arsul menyampaikan itu adalah hal yg tidak mampu dipisahkan. Hal ini sama saat kepala daerah menghadiri sebuah acara.
“Pembawa acara pasti mengucapkan ‘ selamat tiba Bapak atau Ibu A, Gubernur/Bupati/Wali Kota’. Padahal ia tiba sebagai pribadi bukan sebagai kepala daerah,” ujar Arsul.
“Tetapi kebiasaan atau kultur kami terus menyebut nama orang dengan jabatannya,” tambah dia.
Putusan Bawaslu Jateng
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) menetapkan deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin yg dikerjakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan.
Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan, aturan yg dilanggar bukan aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yg sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Masuk pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini UU Pemda,” kata Rofiuddin ketika dihubungi, Sabtu (23/2/2019).
Baca juga: Bawaslu Sebut Deklarasi Kepala Daerah Dukung Jokowi Melanggar, FX Rudi Siap Dipecat
Rofiuddin mengatakan, sebagai kepala daerah, Ganjar dan 31 kepala daerah yang lain seharusnya memamerkan sikap netral di tengah masyarakat.
Rofiuddin menyebut jabatan kepala daerah yaitu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yg mestinya digunakan buat kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata.
“Nama jabatan kepala daerah tak bagi kepentingan politik salah sesuatu golongan atau kelompok,” katanya.
Bawaslu sudah memeriksa 38 orang yg terlibat dalam deklarasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Hotel Alila, Solo, 26 Januari 2019, itu. Ke-38 orang tersebut meliputi beberapa pelapor, pihak hotel, dan 35 kepala daerah.
Hasilnya, Bawaslu menemukan pernyataan dalam rekaman video bahwa deklarasi Ganjar dan puluhan kepala daerah itu masih menyebut jabatan para kepala daerah yg ikut serta. Hal itu tak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemda.
“Kutipan sebagaimana dalam video rekaman acara, ‘Ya sekarang aku dengan para kepala daerah, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota se-Jawa Tengah yg mendukung Pak Jokowi-Ma’ruf Amin, hari ini kami sepakat buat mendukung Pak Jokowi-Ma’ruf Amin’, poin intinya di situ,” ujar Rofiuddin.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
