Banyumas Raya
JAKARTA, – Program bagi-bagi sertifikat tanah oleh pemerintah mendapatkan sorotan publik setelah dikritik oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais karena dinilai tak mencerminkan agenda reforma agraria.
Lantas apalah benar pemerintahan Jokowi tak menjalankan reforma agraria sesuai dengan Nawacita? Ketua Dewan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Iwan Nurdin milik pandangan sendiri.
“Pemerintahan Jokowi melaksanakan reforma agraria dalam kadar yg sedikit,” ujarnya dalam diskusi di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Baca juga : PAN: Program Sertifikat Tanah Jokowi Jadi Jebakan Maut bagi Masyarakat
Menurutnya, apa yg dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi juga telah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya yakni ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Iwan, pemerintah belum memprioritaskan redistribusi tanah kepada rakyat. Saat ini, tutur dia, 35 juta hektar hutan diberikan kepada 500 pengusaha.
Sementara tanah kawasan hutan yg diberikan buat rakyat cuma 1,2 juta hektar. Dari situ, Iwan menilai pemerintah belum memiliki prioritas pelepasan kawasan hutan kepada rakyat.
Selain itu, kata dia, reforma agraria tak dijalankan secara menyeluruh, namun cuma berkutat dengan program sertifikasi tanah. Padahal sejatinya, reforma agraria tak sebatas bagi-bagi sertifikat tanah.
Baca juga : Ketum PAN: Pemerintah Tak Perlu Emosional Tanggapi Kritik Amien Rais
Menurut Iwan, reforma agraria harus dimulai dengan pendataan tanah secara menyeluruh. Dari situ maka pemerintah mulai memiliki gambaran tentang ketimpangan kepemilikan tanah.
Setelah itu, barulah pemerintah dapat menentukan siapa orang-orang yg dapat mendapatkan tanah dan orang yg tanahnya perlu dikurangi karena kepemilikan tanahnya yg luas.
Pasca proses tersebut, pemerintah dapat melakukan sertifikasi tanah. Jadi sertifikasi tanah dikerjakan pada bagian akhir reforma agraria, bukan di awal.
“Kalau di tempatkan di depan, dia melayani orang yg sudah bertanah. Tanah sedikit, luas, diberi sektifikat. dengan sendirinya dia tak menuju reforma agraria merupakan mengurangi ketimpangan,” kata dia.
“Bayangkan aku milik 100 meter, kamu milik 100 ribu hektar tanah, sama-sama disertifikat. Bukan kah itu justru melegalkan ketimpangan kepemilikan tanah?,” sambung dia.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
