Banyumas Raya
JAKARTA, – Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang menilai putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yg mengembalikan posisi Syarifuddin Sudding sebagai sekjen tak berlaku. Ia menegaskan Sekjen Hanura ketika ini tetap Hery Lontung Siregar
Hal itu disampaikan Oesman menanggapi putusan sela yg memerintahkan ditundanya pemberlakuan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) No. M.HH-01.AH.11.01, di mana posisi Sudding digantikan Hery Lontung Siregar.
“Enggak, itu enggak berlaku,” kata Oesman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Ia pun meyakini putusan sela tersebut tidak mulai mengganggu konsolidasi Hanura dalam menghadapi Pemilu 2019.
Baca juga : Putusan Sela PTUN Kembalikan Posisi Sudding sebagai Sekjen Hanura
Saat ditanya apakah Hery tetap berhak menandatangani Surat Keputusan pendaftaran calon anggota legislatif selaku sekjen, Oesman menjawab dirinya bersama Hery yg mulai menandatangani SK tersebut, bukan Sudding.
“Enggak laku (tanda tangan) dia (Sudding),” tutur Oesman.
Hal senada disampaikan Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir. Ia menilai kubu Sudding tidak mengatakan keterangan yg sesungguhnya.
Menurut dia, PTUN cuma meminta penundaan pelaksanaan SK Kementerian Hukum dan HAM terkait kepengurusan baru. Namun karena SK tersebut telah dilaksanakan maka tidak mampu lagi ditunda.
Baca juga : Pengikut Daryatmo Wajib Taubat Jika Ingin Daftar Caleg Hanura
“Anda mampu info dari kubu Sudding kan dibatalkan. Belum pernah dibatalkan. Minta pada Kemenkumham menunda dalam arti menunda pelaksanaan. Tapi telah dilaksanakan, jadi ya sudah. Tetap SK berlaku,” kata dia.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan Partai Hanura kubu Daryatmo melalui putusan sela yg memerintahkan ditundanya pemberlakuan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) No. M.HH-01.AH.11.01.
SK tersebut mengakui kepengurusan terbaru Hanura yg dipimpin Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Hery Lontung.
Putusan sela ini bernomor: 24/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 19 Maret 2018.
“Permohonan penundaan 19 Maret, tadi dikabulkan jam 14.30 WIB. Yang berjumlah sekitar 28 halaman, yg intinya, menunda pelaksanaan SK 01 ketua umumnya OSO (Oesman Sapta Odang) dan (Hery Lontung) Siregar. Kembali ke SK 22, ketumnya OSO dan (sekjen) Sudding,” kata kuasa hukum Hanura kubu Daryatmo, Adi Warman, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/3/2018) malam.
Menurut Adi, pengadilan mempertimbangkan kondisi yg dinilai mendesak yakni terkait pencalonan anggota legislatif di Pemilu 2019.
Ia mengatakan, dengan adanya putusan sela ini, maka posisi penggugat bagi mendaftar sebagai calon anggota legislatif melalui Hanura terjamin.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
