Banyumas Raya
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan penjelasan terkait proyek rumah DP nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara yg di bangun oleh PT Nusa Kirana. Dia menyampaikan proyek itu tak dapat diklaim program pemerintah provinsi DKI.
- Ini alasan Anies irit bicara selama pimpin DKI
- Realisasi DP 0 Rupiah terburu-buru
- Tanya kesiapan rumah DP Rp 0, DPRD DKI mulai panggil Dinas Perumahan
PT Nusa Kirana telah melakukan groundbreaking pada Rabu, (28/2) kemarin. Sandiaga tak mempermasalahkan itu walau dia sendiri meminta proyek bagi ditunda. Penyebabnya memang masih ada yg harus diselaraskan antara PT Nusa Kirana dengan Pemprov DKI.
“Sementara mereka mau touch, mau akan marketingnya, aku sampaikan silakan aja berjalan tetapi itu belum dapat diklaim sebagai program Pemprov karena belum ada sinkronisasi dari program-program yg kalian luncurkan,” jelas Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/2) malam.
Salah sesuatu yg masih dibicarakan terkait harga jual, karena konsep rumah DP nol rupiah ini adalah hunian bagi warga Jakarta yg berpenghasilan rendah dengan target sasaran warga yg berpenghasilan Rp 3,5 juta sampai Rp 7 juta.
Sedangkan DP nol rupiah yg punya swasta ini mulai membentuk rumah berdesain rumah tapak dan dipasarkan dengan harga sekitar Rp 350 juta sangat berbeda jauh dengan yg di Pondok Kelapa yg dibangun oleh BUMD.
“Misalnya harga kalau FLPP kalau rumah tapak di Jakarta itu Rp 170-180 juta. Sementara mereka memasarkannya Rp 340-350 juta. Memang masuk dalam hitungan kalau dibanding Pondok Kelapa Village tetapi Pondok Kelapa Village kan tipenya vertikal. Jadi ini dua sistem skema pembiayaan yg perlu kalian selaraskan ke depan,” ujar dia.
Politisi Gerindra ini menyampaikan PT Nusa Kirana yaitu bagian pengembang yg masuk dalam organisasi REI yg ikut mendukung program DP nol rupiah.
“Mereka nanti mampu menentukan pricing pointnya seperti apa. Ini yg aku rasa 1-2 pekan ke depan mulai kalian bahas,” pungkasnya. [bal]
Sumber: http://www.merdeka.com
BanyumasRaya.com
