Pemerintah Bantah Pembahasan RKUHP Berhenti Di Tengah Jalan

Banyumas Raya

JAKARTA, – Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sekaligus tim perumus -Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP) Enny Nurbaningsih mengatakan, pembahasan RKUHP masih tetap berlangsung. Dia menyampaikan pemerintah ketika ini masih mengkaji lagi mengenai pasal-pasal yg sempat ditolak masyarakat.

“Kesannya publik kok berhenti gitu, bukan berhenti tetapi melakukan konsolidasi pada substansi bagi melihat isi-isi atau muatan-muatan rancangan yg memang menimbulkan suatu resistensi di masyarakat,” ujar Enny ketika ditemui setelah acara Pencanangan Zona Integritas dan Forum Diskusi Ilmiah di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Enny menekankan dalam setiap perumusan RKUHP, pemerintah juga terus berpatokan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yg telah ada. Sebelumnya, dalam RKUHP sempat muncul pasal penghinaan kepada presiden, meskipun pasal ini sebelumnya telah digugurkan MK.

Baca juga : Kronik KUHP: Seabad di Bawah Bayang Hukum Kolonial

Menurut Enny, pemerintah terbuka dalam setiap diskusi tentang RUU ini. Dia pun menyatakan pembahasan RKUHP paling terbuka dibandingkan rancangan undang-undang lainnya. Di dalam setiap pertemuan bersama DPR, pembahasan RUU ini bahkan tidak pernah dikerjakan tertutup.

“Ruang partisipasi publik yg terbuka, dan demokratis adalah RKUHP. Saya catat itu yg lainnya banyak yg tertutup itu kalau RKUHP tidak pernah sidangnya itu tertutup,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pembahasan RKUHP sempat menuai kontroversi di publik karena pasal-pasal di dalamnya. Beberapa yg menjadi sorotan yakni tentang penghinaan kepada presiden, pasal perzinahan, hingga larangan mempertontonkan alat kontrasepsi di hadapan umum.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com