Banyumas Raya
JAKARTA, – “Hari ini pimpinan juga mulai mengirim surat kepada DPR sebagai terakhir yg mulai membahas ini, nanti langsung kalian kirim. Mudah-mudahan kita masih mempunyai kesempatan bagi ikut bicara buat menentukan undang-undang tadi.”
Revisi Undang-Undang yg mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berjalan sangat cepat. Namun, KPK sebagai pihak yg menjadi obyek dalam undang-undang itu merasa tidak pernah dilibatkan.
Saat mengatakan pernyataan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/9/2019), Ketua KPK Agus Rahardjo masih memupuk harapan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut masih mampu didiskusikan bersama.
Meskipun, pada Jumat (13/9/2019) malam, tiga pimpinan KPK menyatakan menyerahkan mandat pengelolaan KPK secara kelembagaan kepada Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang.
Agus dan pimpinan KPK, serta pegiat antikorupsi berharap KPK tidak digembosi dengan adanya revisi UU tersebut. Ini termasuk dampak baik dan buruknya untuk lembaga antirasuah tersebut.
Baca juga: Tiga Pimpinan KPK Serahkan Mandat KPK ke Presiden, Apa Alasannya?
Agus menuturkan, KPK merasa perlu dilibatkan karena hingga kini lembaga antirasuah itu sama sekali belum menerima draf resmi revisi UU KPK.
Selain itu, Agus juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat buat tak buru-buru membahas revisi UU KPK. Menurut Agus, pembahasan UU KPK perlu melibatkan banyak supaya aturan itu mampu disusun secara matang.
“Kalau dapat jangan buru-buru supaya ada pembahasan yg lebih matang lebih baik, dan lebih banyak melibatkan para pihak,” ujar Agus.
Namun, sesuatu hari kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat mengetuk palu tanda pengesahan revisi UU KPK, Selasa (17/9/2019).
Baca juga: DPR Sahkan UU KPK Hasil Revisi
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
