Banyumas Raya
JAKARTA, – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif membantah pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yg menyebut bahwa KPK sudah diajak bicara terkait revisi UU KPK.
Laode meminta Yasonna berkata jujur kepada publik.
“Pak Laoly tak perlu membuat narasi baru dan mengaburkan fakta yg sebenarnya. Saya percaya beliau bertuhan. Jadi sebaiknya jujur saja,” kata Laode dalam pesan singkat, Rabu (18/9/2019).
Baca juga: Fraksi Kompak Revisi UU KPK, tapi Begini Faktanya…
Laode mengakui, ia pernah bertemu dengan Yasonna. Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi Pencegahan KPK Pahala Naingolan dan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang turut dalam rapat itu.
Namun, rapat itu tak secara khusus membahas mengenai daftar inventarisasi persoalan (DIM) RUU KPK yg disampaikan pemerintah kepada DPR.
Ketika revisi UU KPK masih dalam tahap pembahasan, Laode telah meminta Yasonna membahas DIM bersama-sama KPK. Sebab, pimpinan KPK berpendapat, detail DIM tak pernah dibahas bersama-sama.
Baca juga: UU KPK Hasil Revisi Bisa Dibatalkan dengan Cara Ini…
Namun, Yasonna tidak memberikan DIM tersebut dengan alasan KPK mulai diundang dalam pembahasan di DPR.
Tetapi, seperti diketahui, KPK memang tidak sekalipun dilibatkan, apalagi dipanggil ke Dewan Perwakilan Rakyat bagi membahas RUU KPK hingga UU itu disahkan pada Selasa kemarin.
“Dalam Pertemuan yg berlangsung sekitar 10 menitan tersebut Pak Laoly juga menyampaikan bahwa konsultasi publik tak dibutuhkan lagi karena pemerintah sudah mendapatkan masukan yg cukup,” ujar Laode.
Diberitakan sebelumnya, Yasonna mengklaim sudah bertemu pimpinan KPK sebelum Undang-undang KPK hasil revisi disahkan.
Baca juga: RUU Prioritas Tak Disentuh, RUU KPK Malah Dibahas Seperti Kesetanan
Dalam rapat tersebut, Yasonna mengklaim mereka sudah menyepakati sejumlah poin dalam revisi Undang-undang KPK. Namun ia tidak merinci poin apa saja yg disetujui.
“Saya berkomunikasi dengan Pak Laode. Saya menerima Pak Laode dan Pak Agus Rahardjo di kantor aku mengenai soal ini. Saya sampaikan poin-poin yg kita sepakati,” ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.
Karena itu, ia membantah bila pemerintah tidak melibatkan KPK dalam pembahasan revisi Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.
“Jadi tak ada sama sekali niatan Bapak Presiden (melemahkan),” lanjut dia.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
