Banyumas Raya
JAKARTA, – Polda Jawa Timur menolak semua bentuk diintervensi dalam penanganan perkara yg menjadikan pengacara dan aktivis, Veronica Koman, sebagai tersangka.
Hal itu terkait desakan para ahli Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa buat Hak Asasi Manusia (OHCHR) buat mencabut semua tuduhan terhadap Veronica Koman.
Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera menegaskan bahwa hukum Indonesia memiliki kedaulatan sendiri sehingga tak bisa diintervensi.
“Enggak ada intervensi. Hukum di Indonesia mempunyai kedaulatan sendiri,” ujar Barung saat dihubungi , Rabu (18/9/2019).
Baca juga: PBB Turun Tangan, Desak Indonesia Bebaskan Veronica Koman
Tidak cuma itu, kata Barung, polisi mulai langsung menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) bagi Veronica.
Jika Veronica tak memenuhi panggilan bagi diminta informasi hingga Rabu hari ini, Barung menuturkan, polisi mulai menerbitkan DPO pada pekan depan.
“Mungkin pekan depan, sampai hari ini yg bersangkutan belum menghadap,” tuturnya.
Sebelumnya, para ahli Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa buat Hak Asasi Manusia (OHCHR) justru mendesak pemerintah Indonesia mencabut perkara Veronica sekaligus memberikan perlindungan terhadapnya.
“Kami mempersilakan pemerintah mengambil langkah terhadap insiden rasisme, tapi kalian mendorong agar pemerintah langsung melindungi Veronica Koman dari seluruh bentuk pembalasan dan intimidasi,” kata para ahli seperti dikutip dari laman OHCHR, Rabu (18/9/2019).
“Dan mencabut seluruh masalah terhadap dia (Veronica) sehingga dia bisa kembali melaporkan situasi mengenai HAM di Indonesia secara independen,” kata mereka.
Baca juga: Tuduhan Polisi, Bantahan Veronica Koman…
Diketahui, Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur atas tuduhan menyebarkan konten berita bohong atau hoaks dan provokatif terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat pada 4 September 2019.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
