Banyumas Raya
JAKARTA, – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Ferdinand Hutahaean menilai ketika ini penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari kepentingan penguasa.
Menurut Ferdinand, ketika ini pemerintah memakai kekuasaannya buat mengintervensi upaya penegakan hukum.
Baca juga: Mahfud MD: Kedua Paslon Tak Punya Strategi Baru bagi Penegakan Hukum
Pasalnya, kata dia, ada dua masalah yg melibatkan kepala daerah justru tak terdengar proses penuntasannya, setelah kepala daerah tersebut mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.
“Ada kepala-kepala daerah yg terduga atau tersangkut persoalan hukum dan kemudian mendeklarasikan dukungan dan kemudian kasusnya menjadi sunyi senyap, ya. Diduga itu ada obstruction of justice, tetapi membuktikan ini tak mudah,” ujar Ferdinand dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).
Ferdinand mencontohkan perkara yg melibatkan Wali Kota Manado, Sulawesi Utara, Vicky Lumentut.
Baca juga: Jokowi dan Prabowo Dinilai Belum Tawarkan Gagasan Visioner soal Penegakan Hukum dan HAM
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat Sulawesi Utara itu diperiksa pada Selasa (2/10/2018) sebagai saksi masalah korupsi penggunaan dana hibah penanggulangan bencana banjir di Kota Manado tahun 2004.
Namun, kata Ferdinand, proses hukum masalah tersebut tak lagi terdengar setelah Vicky menetapkan pindah ke Partai Nasdem dan mendeklarasikan dukungan ke pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Anda tahu kasusnya sekarang sampai di mana? Kalau anda tahu, hebat. Saya tak tahu sampai di mana sekarang. Padahal waktu itu beliau (Vicky) ini telah sangat khawatir mulai menjadi tersangka karena mulai dipanggil,” kata Ferdinand.
Baca juga: BPN: Penegakan Hukum Tanggung Jawab Presiden, Salah Satu Gagasan Baru Prabowo-Sandi
“Sebelum itu beliau segera deklarasi pindah dan aman sampai sekarang. Dan kasusnya pun kalian tak tahu sampai di mana,” tutur dia.
Ferdinand juga mencontohkan perkara yg menjerat Ketua Umum Partai Perindo sekaligus CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo.
Baca juga: Adu Visi, Jokowi Bicara Penegakan Hukum, Prabowo Bicara Kesejahteraan
Hary menjadi tersangka dalam perkara dugaan mengancam Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto melalui media elektronik.
“Setelah itu bergulir beliau kemudian mendeklarasikan diri mendukung Pak Jokowi. Sama kasusnya sekarang, kami tak tahu ke mana larinya. Tidak pernah Kejaksaan mengumumkan bahwa perkara ini dihentikan atau kalian tak pernah mendengar penjelasannya lagi,” ucap Ferdinand.
Ferdinand pun menegaskan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen terkait penegakan hukum.
Baca juga: Menanti Pemerintahan yg Prioritaskan Isu Penegakan Hukum dan HAM…
Ia mengatakan, seandainya terpilih pada Pilpres 2019 mendatang, Prabowo-Sandiaga mulai mendorong penegakan hukum yg berkeadilan dan jauh dari kepentingan kekuasaan.
“Kalau sekarang yg terjadi ini adalah hukum kekuasaan dan hukum penguasa. Penguasa boleh menentukan siapa yg harus dipenjarakan, penguasa boleh menentukan siapa yg harus ditangkap. Ini tak boleh tak terjadi,” ujar Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat itu.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
