KPK Minta Bupati Tulungagung Dan Wali Kota Blitar Menyerahkan Diri

oleh -160 Dilihat

Banyumas Raya

JAKARTA, – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar bagi menyerahkan diri ke KPK.

Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait sejumlah proyek di beberapa wilayah tersebut. Namun, ketika ini KPK belum mampu menemukan keduanya.

Saut menegaskan, KPK tidak segan-segan melakukan upaya paksa seandainya keduanya tidak menyerahkan diri.

“KPK mengimbau agar Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar agar bersikap kooperatif dan langsung menyerahkan diri ke KPK,” kata Saut dalam konferensi pers di gedung KPK, Jumat (8/6/2018) dinihari.

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar sebagai Tersangka

Menurut Saut, tim KPK tidak menemukan keduanya pada ketika menggelar operasi tangkap tangan di Tulungagung dan Blitar, sejak Rabu (6/6/2018) kemarin.

“Intinya tak ketemu, kalian tak ketemu dengan beberapa orang ini. Tadi jelaskan di sini, jadi bukan lari, kalian tak ketemu,” ucap Saut.

Saut menegaskan, KPK belum menetapkan buat memasukkan Syahri dan Samanhudi dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Belum, kan kalian telah mengimbau, siapa tahu dia jadi baik selalu datang. Niat baik pasti ada, lah,” ujar Saut.

Di sisi lain, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, meski KPK belum berhasil menemui Syahri dan Samanhudi, KPK sudah memiliki bukti permulaan yg cukup bagi memutuskan keduanya sebagai tersangka.

“Maka juga turut ditetapkan sebagai tersangka di sini. Karena pihak perantaranya telah kalian amankan. Dan tentu kita telah menemukan bukti yang lain keterkaitan orang ini dengan proyek di beberapa daerah tersebut,” kata Febri.

Baca juga: Wakil Wali Kota Blitar Tidak Tahu Keberadaan Wali Kota Samanhudi

Dua masalah berbeda

Dalam konstruksi perkara, keduanya terlibat dalam kasus yg berbeda dengan sesuatu terduga pemberi hadiah atau janji, merupakan Susilo Prabowo.

Susilo yaitu pihak kontraktor yg diduga memberi hadiah atau janji kepada keduanya terkait sejumlah proyek di beberapa daerah tersebut.

Menurut Saut, di Tulungagung, Susilo diduga memberikan hadiah atau janji sebesar Rp 1 miliar kepada Syahri melalui pihak swasta bernama Agung Prayitno.

Diduga pemberian tersebut terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

“Diduga pemberian ini adalah pemberian ketiga. Sebelumnya Bupati Tulungagung diduga sudah menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar,” kata Saut.

Sementara itu, di Blitar, KPK menduga Samanhudi juga menerima pemberian dari Susilo melalui seorang swasta bernama Bambang Purnomo sekitar Rp 1,5 miliar.

Uang itu diduga terkait ijon proyek-proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

Fee diduga bagian dari 8 persen yg menjadi bagian bagi Wali Kota dari total fee 10 persen yg disepakati,” kata Saut.

Baca juga: KPK Sita Total Uang Rp 2,5 Miliar dalam OTT di Jawa Timur

Selain memutuskan Muhammad Samanhudi Anwar dan Syahri Mulyo sebagai tersangka. KPK juga memutuskan penerima, merupakan swasta Agung Prayitno dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Sutrisno sebagai tersangka.

“Sedangkan kasus di Blitar. Diduga sebagai penerima MSA (Muhammad Samanhudi Anwar) dan BP (Bambang Purnomo), sebagai tersangka” kata Saut.

KPK memutuskan terduga pemberi Susilo Prabowo sebagai tersangka dalam beberapa masalah sekaligus.

Sebagai pihak yg diduga pemberi bagi beberapa perkara, Susilo Prabowo disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 65 KUHPidana.

Dalam masalah Tulungagung, Syahri Mulyo, Agung Prayitno, dan Sutrisno disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam masalah Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

TV Komisi pemberantasan korupsi menyegel ruang kerja Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com

No More Posts Available.

No more pages to load.