Sejumlah kreator konten dan aktivis mengaku mengalami teror dan ancaman pembungkaman dalam waktu yang hampir bersamaan. Organisasi masyarakat sipil menilai fenomena ini sebagai indikasi menguatnya tren antikritik yang dinilai berbahaya bagi iklim demokrasi.
Salah satu kasus paling serius dialami kreator konten Ramond Dony Adam atau DJ Donny, yang melaporkan aksi teror ke kepolisian setelah rumahnya dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Ia berharap pelaku segera terungkap agar tidak memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Sebelum insiden tersebut, DJ Donny juga menerima kiriman bangkai ayam disertai pesan ancaman bernada intimidatif terkait aktivitasnya di media sosial. Menurutnya, teror mulai muncul setelah ia aktif mengkritik penanganan bencana di Sumatra.
“Saya tidak takut, tapi ini sudah membahayakan banyak orang. Karena itu saya lapor polisi agar semuanya jelas,” ujar Donny.
Polda Metro Jaya menyatakan telah menerima laporan dan tengah melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi terkait.
Selain DJ Donny, setidaknya lima kreator dan aktivis lain—Iqbal Damanik, Sherly Annavita, Chiki Fawzi, Virdian Aurellio, dan akun @pitengz_oposipit—mengaku mengalami peretasan, ancaman digital, pembunuhan karakter, hingga kiriman simbol intimidasi seperti bangkai hewan dan foto kepala babi.
Aktivis Chiki Fawzi mengungkapkan teror yang ia terima muncul setelah menyampaikan kritik soal lambannya pemulihan listrik di wilayah terdampak bencana. Ia mengaku menjadi sasaran serangan narasi dan fitnah di media sosial, serta menerima kiriman foto kepala babi ke nomor pribadinya.
Organisasi hak digital SAFEnet menilai terdapat pola yang jelas dalam rentetan teror tersebut, yakni menyasar individu yang vokal mengkritik penanganan bencana. Direktur SAFEnet, Nenden Sekar Arum, menyebut eskalasi intimidasi kini tidak hanya terjadi di ranah digital, tetapi juga merambah ke serangan fisik.
“Ini menandakan tren antikritik semakin meluas dan eskalasinya makin serius,” ujarnya.
SAFEnet mencatat lonjakan signifikan kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dan keamanan digital sepanjang 2025. Dalam tiga bulan pertama saja, tercatat 137 kasus, mayoritas menargetkan aktivis. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut mengecam keras teror terhadap para pengkritik. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menyebut pembiaran atas teror semacam ini dapat merusak demokrasi dan menciptakan impunitas bagi pelaku.
Senada, Amnesty International Indonesia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus-kasus teror tersebut. Jika dibiarkan, menurut Amnesty, negara berisiko dianggap melegitimasi budaya antikritik dan kekerasan terhadap kebebasan berekspresi.
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah RI menegaskan menolak dan mengecam segala bentuk intimidasi, ancaman, maupun teror terhadap warga negara, termasuk kreator konten dan aktivis. Pemerintah menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dilindungi undang-undang.
“Jika terdapat dugaan tindak pidana berupa ancaman atau teror, pemerintah mendorong proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo.
Pemerintah juga menegaskan bahwa imbauan pejabat untuk berkomunikasi secara bijak dalam situasi bencana tidak dimaksudkan untuk membatasi kritik, melainkan mencegah disinformasi dan kepanikan publik.
Masyarakat sipil pun mengajak publik untuk tidak takut bersuara, menolak normalisasi kekerasan, serta memperkuat solidaritas demi menjaga ruang demokrasi tetap aman dan sehat.
