Banyumas Raya
JAKARTA, – Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodawardhani melihat isu kembalinya dwifungsi TNI tak lepas dari kepentingan politik menjelang pemilihan umum 2019.
Ada pihak-pihak yg ingin memengaruhi persepsi di masyarakat bahwa pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla ingin mengembalikan dwifungsi TNI seperti zaman Orde Baru.
“Pastilah (ada kepentingan politik). Karena ketika berbicara soal dwifungsi TNI, itu kan semacam mengembalikan ingatan kami ke masa dulu dan buat aktivis HAM, pasti khawatir,” ujar Jaleswari ketika berbincang dengan wartawan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (8/3/2019).
Baca juga: Moeldoko Pastikan Tidak Akan Ada Dwifungsi TNI
Meski demikian, Jaleswari menampik apabila disebutkan para aktivis hak asasi manusia dan pro demokrasi lah yg menjadi aktor-aktor bergulirnya isu tersebut. Ia enggan menyebutkan rinci siapa yg dimaksud.
Mengenai suara para aktivis, ia lebih melihat ada kesalahpahaman yg mesti diluruskan oleh pemerintah.
Ia melihat, para aktivis berpendapat indikasi kembalinya dwifungsi TNI ditandai dengan rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Menurut Jaleswari, itu adalah pemahaman yg keliru.
Baca juga: Moeldoko: Jangan Lihat Tentara dari Frame Masa Lalu
“Rencana merevisi UU TNI yg kemudian diberi cap bahwa itu adalah kembalinya dwifungsi, itu sama sekali tak benar. Salah,” ujar dia.
Ia menilai, para aktivis salah memahami karena cuma mendasarkan argumentasinya itu kepada rencana revisi Pasal 47 UU TNI semata.
Diketahui melalui revisi, Pasal 47 itu mulai mengatur mengenai prajurit aktif bisa menduduki jabatan pada sejumlah instansi, antara lain, kantor yg membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.
Disebutkan pula bahwa revisi itu bertujuan mengakomodasi perwira menengah dan perwira tinggi agar mampu berdinas di lembaga negara di luar yg sudah diatur menurut Pasal 47 ayat 2.
Baca juga: Moeldoko: Jangan Lagi Cari Gara-gara dengan TNI
Padahal, lanjut Jaleswari, pemerintah merevisi UU TNI juga didasarkan pada Pasal 7 UU TNI, yakni pasal yg mengatur tugas pokok TNI, antara yang lain operasi militer bagi perang (OMP), operasi militer selain perang (OMPS), mengatasi gerakan separatis, dan mengatasi aksi terorisme.
Lalu, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung secara dini dengan sistem pertahanan semesta, mengamankan wilayah perbatasan, menolong menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan dan lain-lain.
“Tolong bacalah Pasal 7. Karena di Pasal 7 di operasi militer selain perang yg adanya 14 item itu menyampaikan dengan jelas TNI mampu dideploy buat urusan perbatasan, SAR, terorisme, dan lain-lain,” ujar Jaleswari.
Artinya, kata dia, penempatan TNI aktif pada instansi yg disebutkan pada revisi Pasal 47 sangat relevan buat dilaksanakan.
Apalagi, lanjut Jaleswari, saat UU TNI dirancang dan disahkan tahun 2004, belum ada lembaga misalnya Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Keamanan Laut dan sebagainya yg membutuhkan pejabat struktural dengan latar belakang TNI.
“Karena selalu terang, aku melihat segera koordinasi tak gampang buat TNI. Misalnya TNI yg telah pensiun bintang beberapa (memimpin sebuah institusi) harus menggerakkan atau harus berkoordinasi dengan Panglima TNI misalnya, itu di kultur TNI sulit sekali,” ujar dia.
“Jadi, sekali lagi kalian harus cermat dalam melihat pasal per pasal sekaligus kaitannya sesuatu dengan lainnya agar kami jangan sampai memberikan stempel itu tadi, dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI kembali itu mimpi di siang bolong,” lanjut Jaleswari.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa rencana revisi UU TNI ini bukanlah sepihak ada pada pemerintah saja.
Nantinya, revisi juga mulai melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Oleh sebab itu, ia menegaskan, tidak mungkin ada proses yg luput dari pengawasan publik.
“Dan yg terpenting lagi, ini adalah masih berproses, belum final. Akan berproses pun nantinya mulai dibicarakan di DPR. Enggak mungkin ada satu di bawah mata, diam-diam,” lanjut dia.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
