Banyumas Raya
JAKARTA, — Badan Pemenangan Nasional (BPN) mulai mengevaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seandainya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpilih di Pilpres 2019.
Anggota tim kesehatan BPN, Hermawan Saputra, menyatakan, hal yg dievaluasi mengenai defisitnya anggaran BPJS.
Menurut dia, evaluasi tersebut mulai dipaparkan oleh Sandiaga ketika debat ketiga Pilpres pada 17 Maret 2019.
“Pak Prabowo dan Sandiaga mulai mengevaluasi besar-besaran terhadap tata kelola BPJS. Kami mulai evaluasi secara menyeluruh karena faktanya dari tahun ke tahun anggaran BPJS selalu defisit,” ujar Hermawan saat ditemui dalam diskusi Polemik bertajuk “Menakar Visi Kesehatan” menuju debat ketiga di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).
Baca juga: Ini Solusi Atasi Defisit BPJS Kesehatan Menurut Prabowo
Dia mengatakan, belum ada solusi persoalan keuangan BPJS. Pada 2014, terjadi defisit sebesar Rp 3,8 triliun. Pada 2015 naik menjadi Rp 5,9 triliun.
Kemudian pada 2016 menjadi Rp 9 triliun, 2017 kembali naik jadi Rp 9,75 triliun, dan 2018 menjadi Rp 16,5 triliun.
“Dari data ini artinya ada kesalahan berpikir, kesalahan manajemen di sini. Maka, Prabowo-Sandiaga mulai evaluasi menyeluruh, dari masalah hulunya,” ujar Hermawan.
Baca juga: Soal Kartu Indonesia Sehat, BPN Singgung Tunggakan BPJS Kesehatan
Prabowo-Sandiaga, lanjutnya, mulai memperkuat primary health care dengan fokus pada penanganan masyarakat di puskesmas dan klinik.
“Banyak pasien yg tak tertangani dengan baik. Kami mulai perbaiki dengan menuntaskan persoalan kesehatan di puskesmas dan klinik,” paparnya.
Hendarawan menambahkan, terdapat beberapa pendekatan yg mulai digunakan Prabowo-Sandiaga guna menyelesaikan persoalan BPJS, merupakan pendekatan sistem pelayanan dan pendekatan menutup kebocoran anggaran.
“Akan ada penghitungan baru terhadap premi. Nanti kita mencoba kalkulasi buat menghitung dengan menghasilkan premi yg layak dan bersahabat buat masyarakat dan tenaga kesehatan,” katanya.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
