Ini Alasan Polri Ajukan Heru Winarko Sebagai Kepala BNN

Banyumas Raya

JAKARTA, – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengungkap alasan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri mengajukan nama Heru Winarko sebagai salah sesuatu kandidat Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN).

Meski tidak memiliki pengalaman spesifik menangani narkoba, namun kinerjanya di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadi pertimbangan penting Polri.

“Polri juga ingin integritas yg ada di KPK, yg baik di KPK itu dibawa ke BNN,” ujar Iqbal di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (2/3/2018) malam.

Integritas BNN di bawah Budi Waseso dianggap telah bagus. Namun, dengan adanya pengalaman Heru sebagai Deputi Penindakan KPK, diharapkan dapat lebih memperkuat BNN. Selain mempertimbangkan kredibilitas kandidat, kata Iqbal, Polri juga melihat rekam jejak yg baik.

“Maka dipilih Irjen Heru. Di samping track record-nya baik, kemampuan leadership baik, manajerial baik, nah itu yg paling diunggulkan adalah integritas di KPK kalian harapkan masuk ke BNN. Yang telah bagus, diperkuat,” kata Iqbal.

Apalagi, kata Iqbal, menjadi Kepala BNN rentan dengan godaan. Oleh karena itu, Heru diajukan dan kemudian dipilih Jokowi karena diharapkan mampu menularkan integritas KPK yg dikenal baik. Sementara itu, posisi Deputi Penindakan KPK kini kosong. KPK mulai menggelar open bidding atau lelang jabatan secara terbuka.

Iqbal memastikan Polri mulai mendorong perwira terbaik Polri bagi mengikuti lelang jabatan itu.

“Yang mulai menggantikan posisi Pak Heru juga begitu. Seorang pati yg kredibel, yg mementingkan tugas-tugas di KPK dan menyampingkan kepentingan perorangan, kelompok dan lain-lain,” kata Iqbal.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan mulai langsung mencari orang baru buat menempati jabatan Deputi Penindakan KPK.

KPK mulai langsung menggelar lelang jabatan. Proses ini bakal diikuti perwira Polri serta Kejaksaan. Jabatan Deputi Penindakan mulai diisi oleh perwira Polri atau personel kejaksaan.

“Dari dahulu Deputi Penindakan kalau enggak polisi, ya jaksa. Ganti-gantian. Nanti kalian undang kejaksaan, kami undang kepolisian, kemudian kami lihat nanti,” kata Agus.

Rangkaian proses lelang jabatan tersebut direncanakan rampung 9 Maret 2018. Jabatan itu mulai terisi sosok baru pada sesuatu atau beberapa hari setelahnya.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com