Mohon tunggu, konten utama Anda akan muncul dalam 5 detik...
BANYUMASRAYA.COM, NASIONAL – Pemerintah terus memperkuat penanganan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam melalui program Hunian Sementara (Huntara). Program ini menjadi solusi tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, hanyut, tertimbun longsor, atau berada di kawasan yang tidak lagi aman untuk dihuni.
Huntara disiapkan sebagai tempat tinggal transisi sebelum masyarakat mendapatkan Hunian Tetap (Huntap) atau kembali menempati rumah yang telah diperbaiki. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu penyintas bencana keluar dari kondisi pengungsian darurat dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih layak.
Program ini melibatkan sejumlah lembaga pemerintah, di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan Huntara tidak hanya berfokus pada penyediaan bangunan fisik. Pemerintah juga perlu memperhatikan ketersediaan air bersih, sanitasi, keamanan lingkungan, akses fasilitas umum, serta kebutuhan sosial masyarakat yang terdampak bencana.
Selain mendapatkan hunian sementara, warga yang memenuhi persyaratan juga dapat memilih alternatif bantuan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH). Bantuan tersebut ditujukan bagi penyintas yang memilih tinggal bersama keluarga atau menyewa tempat tinggal secara mandiri selama proses pemulihan berlangsung.
Lantas, apa sebenarnya Huntara, siapa saja yang berhak menerimanya, bagaimana proses pendataannya, dan berapa besaran bantuan Dana Tunggu Hunian?
Poin Penting Berita :
ToggleApa Itu Huntara dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?
Hunian Sementara atau Huntara adalah tempat tinggal transisi yang disediakan bagi masyarakat terdampak bencana alam ketika rumah mereka tidak dapat ditempati lagi.
Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat berlindung yang lebih aman dan layak dibandingkan tenda pengungsian darurat. Masa penggunaannya berlangsung selama proses pemulihan hingga pembangunan atau penyediaan hunian permanen selesai.
Penerima manfaat Huntara pada prinsipnya merupakan warga yang terdampak langsung bencana dan kehilangan tempat tinggal akibat kerusakan berat, rumah hanyut, tertimbun longsor, atau berada di zona berbahaya yang tidak diperbolehkan untuk dihuni kembali.
Penentuan penerima bantuan tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah harus melakukan pendataan dan verifikasi kondisi rumah serta identitas calon penerima manfaat.
Hasil pendataan kemudian menjadi dasar penetapan penerima melalui Surat Keputusan (SK) kepala daerah.
Dengan mekanisme tersebut, bantuan diharapkan dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan menghindari terjadinya penerima bantuan ganda.
Mengapa Pemerintah Menyediakan Hunian Sementara?
Pembangunan Huntara memiliki peran penting dalam proses penanganan bencana, khususnya ketika masyarakat belum dapat kembali ke rumah masing-masing.
Dalam situasi pascabencana, pembangunan rumah permanen membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan pendataan kerusakan, penyiapan lahan, perencanaan teknis, penganggaran, hingga proses konstruksi.
Apabila penyintas harus tinggal terlalu lama di tenda pengungsian, berbagai persoalan dapat muncul, mulai dari keterbatasan fasilitas sanitasi, risiko penyakit, kurangnya privasi, hingga terganggunya aktivitas pendidikan dan ekonomi keluarga.
Karena itu, Huntara menjadi jembatan antara fase tanggap darurat dan pemulihan jangka panjang.
Ada beberapa manfaat utama penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana.
1. Memberikan tempat tinggal yang lebih aman dan layak
Huntara dirancang untuk menyediakan perlindungan dari hujan, panas, dan kondisi cuaca ekstrem. Bangunan juga perlu memperhatikan sirkulasi udara, kondisi sanitasi, serta ketersediaan akses air bersih.
2. Membantu pemulihan kondisi sosial dan psikologis
Kehilangan rumah akibat bencana dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi anggota keluarga. Dengan adanya tempat tinggal yang lebih layak dan ruang privat, masyarakat memiliki kesempatan untuk memulihkan kehidupan keluarga secara bertahap.
3. Mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
Pembangunan Huntara juga berpotensi membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar melalui keterlibatan tenaga kerja lokal dan kegiatan padat karya.
Dengan demikian, proses pembangunan hunian dapat memberikan manfaat tambahan bagi perekonomian warga terdampak.
Jenis dan Model Bangunan Huntara di Indonesia
Model pembangunan Huntara dapat berbeda-beda sesuai kondisi wilayah, ketersediaan lahan, jumlah warga terdampak, serta karakteristik bencana.
Secara umum, terdapat beberapa pendekatan pembangunan yang dapat diterapkan.
1. Huntara komunal atau barak
Model komunal merupakan hunian yang dibangun dalam satu kawasan dan terdiri atas sejumlah unit tempat tinggal untuk beberapa keluarga.
Setiap keluarga biasanya mendapatkan ruang atau kamar tersendiri dengan fasilitas umum yang digunakan bersama.
Fasilitas pendukung dapat meliputi dapur umum, toilet, tempat ibadah, area terbuka, serta sarana pendukung aktivitas masyarakat.
Model ini cocok diterapkan ketika jumlah warga terdampak cukup besar dan pemerintah memiliki lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan kawasan hunian sementara.
2. Huntara individual atau in-situ
Model individual dibangun secara terpisah di atas lahan milik warga yang dinyatakan aman dari ancaman bencana.
Pendekatan ini memungkinkan masyarakat tetap tinggal di sekitar lingkungan asalnya, termasuk dekat dengan kebun, lahan pertanian, tempat usaha, maupun sumber mata pencaharian.
Model tersebut dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang memiliki lahan sendiri dan tidak harus dipindahkan ke kawasan pengungsian terpusat.
3. Huntara dengan sistem knockdown dan material lokal
Model lainnya menggunakan konstruksi modular atau knockdown yang memungkinkan komponen bangunan dirakit lebih cepat.
Penggunaan material lokal juga dapat menjadi alternatif untuk menyesuaikan pembangunan dengan kondisi wilayah dan ketersediaan bahan.
Salah satu contoh inovasi yang pernah dilakukan adalah pemanfaatan kayu hanyutan pascabanjir untuk pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak di Aceh.
Perguruan tinggi dan berbagai lembaga juga dapat dilibatkan dalam pengembangan desain bangunan yang memperhatikan keamanan, efisiensi konstruksi, dan kearifan lokal.
Berapa Besaran Dana Tunggu Hunian atau DTH?
Selain menyediakan bangunan Huntara, pemerintah memiliki alternatif bantuan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH).
DTH merupakan bantuan uang tunai yang diberikan kepada penyintas bencana yang memilih untuk tidak menempati Huntara dan lebih memilih tinggal bersama keluarga atau menyewa rumah secara mandiri.
Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan BNPB Nomor 15 Tahun 2025 sebagaimana dirujuk dalam bahan informasi, besaran bantuan DTH yang disebutkan adalah Rp600.000 per kepala keluarga setiap bulan selama tiga bulan.
Rincian Dana Tunggu Hunian:
| Keterangan | Besaran |
|---|---|
| Bantuan per bulan | Rp600.000 |
| Lama pemberian | 3 bulan |
| Total bantuan | Rp1.800.000 |
| Penerima | Per kepala keluarga |
Dengan skema tersebut, masyarakat memiliki pilihan untuk menempati hunian sementara yang disediakan pemerintah atau menggunakan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal secara mandiri.
Namun, penerapan DTH tetap mengikuti ketentuan dan hasil verifikasi pemerintah. Besaran serta jangka waktu bantuan harus mengacu pada regulasi atau keputusan resmi yang berlaku untuk penanganan bencana terkait.
Penerima bantuan juga harus dipastikan tidak memperoleh bantuan hunian ganda dalam periode penanganan bencana yang sama.
Apa Perbedaan Huntara dan Dana Tunggu Hunian?
Meskipun sama-sama bertujuan membantu masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana, Huntara dan DTH memiliki bentuk bantuan yang berbeda.
Huntara diberikan dalam bentuk fasilitas bangunan fisik yang dapat ditempati selama masa transisi. Sementara itu, DTH diberikan dalam bentuk bantuan uang tunai agar masyarakat dapat mengatur sendiri kebutuhan tempat tinggalnya.
Perbedaan keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut.
| Aspek | Huntara | DTH |
|---|---|---|
| Bentuk bantuan | Bangunan fisik | Uang tunai |
| Lokasi tinggal | Kawasan hunian sementara atau lahan aman milik warga | Rumah sewa atau rumah kerabat |
| Pengelolaan tempat tinggal | Disediakan melalui program pemerintah | Diatur penerima |
| Sasaran | Penyintas yang membutuhkan hunian fisik | Penyintas yang memilih tinggal mandiri |
| Tujuan | Menyediakan tempat tinggal transisi | Membantu biaya tempat tinggal sementara |
Masyarakat perlu memahami bahwa kedua skema tersebut merupakan alternatif bantuan hunian pada masa transisi, bukan bantuan yang otomatis diterima secara bersamaan.
Pilihan bantuan juga harus disesuaikan dengan ketentuan pemerintah dan hasil pendataan penerima manfaat.
Apa Syarat untuk Mendapatkan Bantuan Huntara?
Penyaluran bantuan Huntara dilakukan melalui proses pendataan dan verifikasi agar bantuan tepat sasaran.
Berdasarkan ketentuan yang dirujuk dalam Petunjuk Pelaksanaan BNPB Nomor 15 Tahun 2025, sejumlah kriteria yang perlu diperhatikan calon penerima manfaat meliputi:
- Warga Negara Indonesia yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga.
- Merupakan masyarakat yang terdampak langsung bencana alam.
- Rumah tinggal utama mengalami kerusakan berat, hanyut, tertimbun longsor, atau berada di kawasan yang tidak aman untuk dihuni kembali.
- Belum menerima bantuan hunian serupa untuk kejadian bencana yang sama.
- Telah melalui proses pendataan dan verifikasi pemerintah daerah.
Perlu diperhatikan bahwa status penerima bantuan tidak cukup hanya berdasarkan pengakuan pribadi bahwa rumah mengalami kerusakan.
Pemerintah perlu melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan tingkat kerusakan dan kondisi keamanan lokasi tempat tinggal.
Calon penerima juga harus masuk dalam daftar yang telah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah sesuai mekanisme penanganan bencana.
Bagaimana Cara Mendapatkan Bantuan Huntara?
Masyarakat yang terdampak bencana dan membutuhkan hunian sementara perlu mengikuti proses pendataan yang dilakukan pemerintah daerah.
Secara umum, mekanisme penyaluran bantuan meliputi beberapa tahapan.
1. Pendataan awal oleh pemerintah desa atau kelurahan
Aparat desa atau kelurahan bersama BPBD dan petugas terkait melakukan pendataan warga terdampak.
Pada tahap ini, informasi mengenai identitas keluarga, alamat tempat tinggal, dan kondisi kerusakan rumah mulai dikumpulkan.
2. Verifikasi kondisi rumah
Petugas melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan tingkat kerusakan bangunan.
Pemeriksaan ini penting untuk menentukan apakah rumah masuk kategori rusak berat, hilang, atau berada di kawasan yang tidak aman untuk dihuni.
Pendataan dilakukan dengan prinsip by name by address agar identitas dan lokasi penerima dapat dipastikan.
3. Penetapan penerima melalui SK kepala daerah
Setelah proses pendataan dan verifikasi selesai, pemerintah daerah menetapkan daftar penerima manfaat melalui Surat Keputusan kepala daerah.
Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar administrasi dalam pelaksanaan program bantuan hunian.
4. Penyiapan lahan dan pembangunan Huntara
Pemerintah menyiapkan lahan yang secara hukum jelas dan dinilai aman dari potensi bencana susulan.
Selanjutnya, pembangunan dilakukan melalui koordinasi instansi terkait, termasuk BNPB dan kementerian yang menangani bidang perumahan serta pekerjaan umum.
5. Penyerahan hunian kepada masyarakat
Setelah pembangunan selesai dan fasilitas dasar tersedia, unit Huntara diserahkan kepada keluarga penerima manfaat.
Proses penyerahan dilakukan sesuai mekanisme pemerintah dan tidak seharusnya disertai pungutan liar.
Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pendataan dan persyaratan melalui pemerintah desa, kelurahan, atau BPBD setempat.
Lembaga Pemerintah yang Bertanggung Jawab dalam Program Huntara
Pembangunan Huntara membutuhkan koordinasi lintas lembaga karena program ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bangunan, tetapi juga penanganan bencana, infrastruktur, administrasi kependudukan, dan pemulihan masyarakat.
Beberapa instansi yang memiliki peran dalam pelaksanaan program antara lain:
BNPB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana berperan dalam koordinasi penanganan bencana, pendataan dan verifikasi kebutuhan bantuan, serta pengelolaan dukungan pendanaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian PKP berperan dalam aspek penyediaan hunian dan pengembangan kebijakan perumahan pascabencana.
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian PU berperan dalam dukungan teknis pembangunan, penyiapan infrastruktur dasar, serta pembangunan sarana pendukung kawasan hunian.
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri mendukung koordinasi pemerintahan daerah serta aspek administrasi yang diperlukan dalam penanganan masyarakat terdampak.
Pemerintah daerah dan BPBD
Pemerintah daerah menjadi unsur penting dalam pendataan warga, verifikasi kondisi lapangan, penetapan penerima bantuan, serta koordinasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Kolaborasi berbagai lembaga tersebut diperlukan agar pembangunan Huntara tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara aman dan layak oleh masyarakat.
Apakah Huntara Menjadi Hak Milik Permanen Warga?
Tidak. Huntara merupakan tempat tinggal sementara yang digunakan selama masa transisi pemulihan pascabencana.
Ketika hunian tetap telah tersedia atau masyarakat sudah mendapatkan solusi tempat tinggal permanen, penggunaan Huntara akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan status lahan yang digunakan.
Untuk hunian komunal yang dibangun di atas lahan pemerintah, pengelolaannya dapat dikembalikan kepada pemerintah daerah atau bangunan dibongkar sesuai peruntukan lahan.
Sementara itu, mekanisme untuk hunian individual menyesuaikan dengan status kepemilikan tanah dan ketentuan program yang diterapkan.
Karena itu, masyarakat perlu memahami perbedaan antara Huntara dan Huntap. Huntara berfungsi sebagai tempat tinggal transisi, sedangkan Huntap merupakan solusi tempat tinggal permanen bagi masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana.
Pentingnya Pengawasan agar Bantuan Tepat Sasaran
Program hunian pascabencana membutuhkan pengawasan yang baik karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang sedang berada dalam kondisi rentan.
Proses pendataan, penentuan penerima, pembangunan, hingga penyerahan unit harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai persyaratan bantuan, mekanisme pengajuan, serta perkembangan pembangunan.
Apabila ditemukan permintaan biaya yang tidak sesuai ketentuan atau dugaan pungutan liar, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat pemerintah maupun instansi berwenang.
Pengawasan juga perlu memastikan lokasi pembangunan tidak berada di kawasan yang memiliki risiko bencana tinggi. Hal ini penting agar masyarakat tidak kembali menghadapi ancaman yang sama setelah dipindahkan ke hunian sementara.
Dengan demikian, keberhasilan program Huntara bukan hanya ditentukan oleh jumlah unit yang berhasil dibangun, tetapi juga kualitas bangunan, keamanan lokasi, ketersediaan fasilitas dasar, serta ketepatan sasaran penerima bantuan.
Program ini diharapkan menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana, sekaligus memastikan setiap keluarga memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan manusiawi selama menunggu pembangunan hunian permanen.


