Adipala – Tak hanya tenaga honorer ataupun guru wiyata bakti, para perangkat desa juga tak bisa menikmati Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana yang diterimakan kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
Hal ini sempat dipertanyakan oleh Kepala Desa Desa Adipala Kecamatan Adipala, Sumbono saat mengikuti gelaran rapat koordinasi (rakor) Idulfitri lintas sektoral yang dilaksanakan Senin (4/6).
“Ramai di grup WhatApps (WA), THR perangkat desa siapa yang memberikan,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf langsung menjawab jika THR perangkat desa tidak ada dasarnya. Karena anggaran yang ada di APBD harus memiliki dasar hukumnya atau aturannya. Sama seperti guru wiyata bakti, berdasarkan pernyataan dari Dirjen Perimbangan Keuangan sudah menyampaikan bahwa untuk wiyata bakti, guru honorer, dan juga perangkat desa honor dibayar 12 bulan, tidak boleh bayar 13 bulan. Karena melekat di kegiatan, dan yang namanya kegiatan tidak ada 13 bulan, maksimal 12 bulan. Sehingga tidak ada gaji ke-13.
“THR perangkat desa yang ngurusi pak lurah. Karena di APBD dasarnya tidak ada. Monggo dari pak lurah bisa dilakukan dengan menabung,” ujarnya kemarin.
Seperti diberikan sebelumnya, GTT dan PTT (yang telah terverifikasi, red) hanya akan menerima bantuan transportasi (bantras). Khususnya bagi mereka yang telah mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT), bantras akan dibayarkan sebelum Lebaran ini. Pembayaran akan dilakukan secara rapel sejak bulan Januari sampai sebelum Lebaran ini.
“Sebelum Lebaran keluar, kami sudah minta izin ke dewan. Mudah-mudahan segera keluar, tapi kuncinya di P dan K (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan),” ujarnya.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kata Farid, harus cepat mengajukan Surat Perintah Pengajuan Dana (SP2D), apabila persyaratan sudah lengkap, maka akan segera dicairkan. Selain itu Sekda juga berharap agar dinas bisa bekerja keras, dan hati-hati jangan sampai salah, sehingga pencairan bisa dilakukan dengan cepat.
Bantras bagi guru wiyata bakti ini sudah dianggarkan sebanyak Rp 30 miliar dari APBD dan Rp 5 miliar dari dana bantuan pendamping BOS. Ada sebanyak 4.366 GTT PTT yang mendapatkan SPT dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap.
Besaran bantras yang dibayarkan tiap bulannya sebesar Rp 590 ribu. Anggaran Rp 500 ribu didapat dari dana APBD dan Rp 90 ribu dari dana bantuan pendamping BOS. Selain itu untuk GTT PTT di Kelurahan Kutawaru dibayarkan sebesar Rp 800 ribu/orang tiap bulannya, dan untuk GTT PTT di Kampung Laut sebesar Rp 1 juta per bulan per orang.
