Banyumas Raya
JAKARTA, – Direktur Eksekutif Perkumpulan bagi Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini melihat ada anomali atas pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yg meminta KPK menunda sementara penegakan hukum terhadap calon kepala daerah.
Sejak awal, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa korupsi harus diberantas tanpa tebang pilih. Sementara bawahannya menyatakan hal berbeda.
“Ini tak sejalan dengan janji pemerintah Jokowi terkait komitmen pada pemberantasan korupsi,” ujar kepada , Senin (12/3/2018) malam.
(Baca juga: Pemerintah Dinilai Intervensi KPK, Tak Bisa Bedakan Proses Hukum dan Politik)
Titi mempertanyakan apakah sikap Wiranto yaitu representasi dari sikap Jokowi. Sebab, dua kali sikap pejabat pemerintah berbeda dengan apa yg ditegaskan Jokowi.
Ia menganggap aneh seandainya pemerintah dan penyelenggara pemilu meminta proses penegakan hukum tersebut ditunda sementara.
Direktur Eksekutif Perkumpulan buat Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di KPU RI, Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Semestinya, sebagai bagian dari pemerintahan Jokowi, mereka menjalankan perintah presiden dengan mendorong proses hukum calon bermasalah.
“Kalau pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat meminta pengehentian proses hukum, mulai jadi pertanyaan. Ini pemerintah dan penyelenggara pemilu ada agenda apa?” kata Titi.
“Lagian ini kan tak ada urusannya sama pemerintah dan penyelenggara pemilu,” lanjut dia.
(Baca juga: Pemerintah Minta KPK Tunda Penetapan Tersangka Para Calon Kepala Daerah)
Wiranto mengatakan bahwa penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK dinilai mulai berpengaruh pada pelaksanaan Pilkada dan mencampuri ranah politik.
Titi mengatakan, justru publik mulai sangat diuntungkan dengan adanya penegakan hukum terhadap calon kepala daerah yg korupsi.
“Publik kan jadi terlindungi, terselamatkan. Ada keterangan yg mampu jadi referensi mereka dalam memilih calon,” kata Titi.
Sebelumnya, pemerintah menyikapi pernyataan KPK yg menyatakan ada dua calon peserta pilkada yg hampir menjadi tersangka.
Hal itu dibahas dalam pertemuan koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018. Wiranto meminta KPK menunda sementara penegakan hukum terhadap calon kepala daerah.
(Baca juga: Pemerintah Nilai Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah Ganggu Pilkada)
“Kalau telah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kalian dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dahulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka,” ujar Winarto.
Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru mulai berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga dapat dinilai masuk ke ranah politik.
Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yg telah terdaftar bukan lagi cuma sekadar pribadi, tapi telah menjadi punya partai dan punya masyarakat sebagai pendukungnya.
Oleh karena itu, penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK dinilai mulai berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari paprol atau yg mewakili para pemilih.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
