Okky Tanggapi Kisruh Kerjasama RS Dan BPJS

Banyumas Raya

Jakarta – Okky Asokawati selaku Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI Periode 2014-2018 angkat suara tentang sejumlah Rumah Sakit yg hentikan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Tanggapan tersebut diungkapkan Okky melalui pesan elektronik yg diterima, dan ditulis di Jakarta, Selasa, (08/01/2019). Beberapa rincian tanggapan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penghentian kerjasama sejumlah Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan sudah menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Persoalan yg dipicu soal akreditasi rumah sakit semestinya tak perlu terjadi seandainya sejak awal diantisipasi oleh Kementerian Kesehatan dan jajaran di daerah. Akibatnya peserta BPJS yg menjadi korban. Secara politik, pemerintahan Jokowi dirugikan atas keterangan yg bias ini di tengah masyarakat.

2. Ketentuan soal sertifkat akreditasi ini tertuang dalam Pasal 7 huruf b angka 6 Permenkes 71/2003 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Adapun soal batas akhir akreditasi sebagaimana tertuang dalam Permenkes No 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit sejak beberapa tahun Permenkes ini diudangkan yakni pada 27 Juli 2017 lalu. Dengan kata lain, batas akhir akreditasi rumah sakit dikerjakan pada 27 Juli 2019 mendatang sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Permenkes No 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

3. Jika melihat data kuantitatif rumah sakit yg bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 2.217 Rumah Sakit dan cuma 724 rumah sakit yg belum mendapat sertifikat akreditasi. Dari sisi kuantitas, tentu lebih banyak rumah sakit yg sudah mendapat sertifikat akreditasi dibanding rumah sakit yg belum mendapat sertifkat akreditasi.

4. Proses pemberian sertfikat akreditasi di bawah Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan di daerah serta Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi). Kisruh penghentian kerjasama sejumlah RS dengan BPJS Kesehatan ini tampak disebabkan rendahnya koordinasi antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan sebagai pihak yg otoritatif dalam mengeluarkan sertifikat akreditasi.

5. Pemicu penghentian kerjasama sejumlah RS dengan BPJS Kesehatan sudah menimbulkan polemik yg tidak perlu. Padahal, seandainya koordinasi antara Dinas Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan termasuk dengan BPJS Kesehatan berjalan dengan baik, penghentian kerjasama bisa dikelola dengan baik oleh para pihak sehingga tak menimbulkan polemik di tengah publik.

6. Sertifikasi akreditasi terhadap rumah sakit yaitu hal yg utama sebagai upaya peningkatan kualitas dan layanan buat masyarakat. Hanya saja, kemampuan rumah sakit di setiap wilayah memiliki tingkat perbedaan sesuatu dengan lainnya. Masalah inilah yg semestinya bisa dikelola dengan baik oleh pihak Dinas Kesehatan di setiap daerah. Peran Kementerian Kesehatan juga tidak kalah utama buat melakukan monitoring, koordinasi dan advokasi bilamana ada kendala di lapangan.

7. Peristiwa penghentian kerjasama RS dengan BPJS Kesehatan kemarin harus menjadi peristiwa terakhir yg tidak boleh terjadi lagi di waktu mendatang.Kementerian Kesehatan harus melakukan evaluasi di internal akibat kekacauan dan polemik yg muncul terkait sertifikat akreditasi ini.(tka)
Sumber: http://gayahidup.inilah.com
BanyumasRaya.com