Banyumas Raya
JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan meeting koordinasi terintegrasi dan penandatangan komitmen bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Rapat koordinasi ini dalam rangka upaya pencegahan korupsi.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat membuka meeting mengatakan, kegiatan ini bertujuan menyerap keterangan terkait keadaan yg ada di daerah.
Kegiatan ini sekaligus buat memberikan pemahaman yg sama terkait program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi.
“KPK tidak pernah berhenti melakukan upaya pencegahan, tentu kalian butuh dukungan berupa komitmen kuat dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yg bersih. Di acara ini, oleh karenanya, kalian mulai ikat komitmen tersebut dan tandatangani bersama supaya kalian tak lupa,” kata Alex di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kalbar, sebagaimana dikutip dari rilis KPK, Kamis (8/3/2018).
Beberapa bidang yg menjadi perhatian KPK meliputi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik.
Kemudian pengelolaan pelaporan gratifikasi, penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan dan kampanye, serta kajian dan studi buat memonitor sistem administrasi negara dalam berbagai bidang.
Dalam penguatan sumber daya manusia dan peningkatan integritas, KPK merekomendasikan pemerintah daerah bagi melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
Hal ini sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pengendalian gratifikasi dan LHKPN, membangun sinergitas dan partisipasi segala komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.
Kemudian melaksanakan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia dan penerapan tambahan penghasilan pegawai, melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah, dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur, dan aplikasi yg transparan dan akuntabel.
“Ada sembilan rekomendasi yg diberikan KPK kepada pemerintah daerah,” ujar Alex.
Kemudian dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, KPK merekomendasikan bagi melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yg mengakomodir kepentingan publik.
Proses itu harus bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planing dan e-budgeting. Kemudian melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik secara mandiri dan penggunaan e-procurement.
KPK juga merekomendasikan pelaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan proses penerbitan perizinan pengelolaan sumber daya alam yg terbuka.
Terakhir, yakni melaksanakan tata kelola Dana Desa yg efektif dan akuntabel.
Rapat koordinasi ini melibatkan penjabat Gubernur Kalimantan Barat Doddy Riyadmadji, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat.
Kemudian, 14 kepala pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi, dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi, dan Kepala Ombudsman Provinsi Kalimantan Barat.
Kalimantan Barat adalah sesuatu dari sepuluh provinsi yg tahun ini menjadi lokasi upaya pencegahan.
Sejak 2016 hingga akhir 2017, Unit Koordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK sudah melakukan upaya pencegahan korupsi di 24 provinsi di Indonesia.
Tahun ini, KPK melakukan perluasan daerah ke 10 provinsi. Selain Kalimantan Barat, provinsi lainnya yakni Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
