Banyumas Raya
Ketua Satgas Politik KPK, Guntur Kusmeiyano mengaku mulai memanggil keempat calon Gubernur Jawa Barat pada 17 April 2018 di Kantor KPU Jabar. Mereka mulai dikumpulkan bagi diberi pembekalan pelaksanaan pencegahan korupsi.
- Ridwan Kamil ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon
- Aher bersiap bantu menangkan Asyik di Pilgub Jabar
- Ridwan Kamil haramkan relawan main politik uang di Pilgub Jabar
Para calon gubernur itu mulai diberitahu mengenai praktik yg masuk ke dalam korupsi kolusi dan nepotisme. Ini pun sekaligus penyadaran kepada masyarakat bahwa lembaga anti rasuah tak cuma mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT) saja.
“Kita sampaikan di hulu, di awal mana yg terlarang dan menyimpang, kemudian yg sebaiknya seperti apa,” katanya usai menggelar meeting dengan Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate, Selasa (6/3).
Para calon ini pun mulai diberikan pemaparan mengenai tata kelola pemerintahan dengan memahami risiko dan juga potensi yg mulai menjadi temuan korupsi.
Dengan begitu, KPK mulai melakukan hal serupa kepada ratusan calon bupati dan walikota serta para wakilnya di Pilkada Jabar 2018 yg diselenggarakan di 16 kabupaten dan kota.
Ia berharap hal ini tidak cuma membuat penyelenggaraan Pilkada berlangsung kondusif, tetapi mampu membuat para kepala daerah yg terpilih telah paham dan dapat menjalankan semangat anti rasuah dalam menjalankan pemerintahannya.
Bagi pasangan calon yg tak terpilih pun mendapatkan pengetahuan mengenai pencegahan korupsi.
“KPK dari awal mengatakan pendidikan ini sebagai pembekalan calon kepala daerah, karena tak semuanya milik latar belakang pemerintahan,” terangnya.
Dari data yg dimilikinya, praktik suap dalam pemerintahan berada di urutan teratas, kemudian penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta masalah penyimpangan dalam perizinan.
Tiga hal itu pula yg mulai menjadi fokus oembahasan bersama segala calon kepala daerah termasuk calon gubernur di Jawa Barat.
Jangan sampai, katanya KPK malah disalahkan karena tak memberikan pembekalan kepada para calon kepala daerah.
“Kita siapkan ini karena berdasarkan kejadian, 32 persen korupsi dikerjakan oleh aktor politik,” tandasnya.
Di tempat yg sama, Sekda Jabar Iwa Karniwa menyampaikan pembekalan itu yaitu langkah berkelanjutan dalam menciptakan pemerintahan yg bebas korupsi.
Iwa menyampaikan mulai menyusun rencana program antikorupsi di Jawa Barat dengan menganggarkannya dalam APBD Perubahan 2018. Sehingga, program ini mampu berjalan pada 2018 dan dirasakan manfaatnya pada 2019.
“Nanti Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama yg mulai melakukan penyusunan fasilitasi anggaran. Kita bangun fondasi komprehensif dalam menciptakan pemerintahan yg bersih,” pungkasnya. [rnd]
Sumber: http://www.merdeka.com
BanyumasRaya.com
