Mohon tunggu, konten utama Anda akan muncul dalam 5 detik...
PURWOKERTO, BanyumasRaya.com – Kasus dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto terus berkembang. Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tidak hanya menyasar jajaran pimpinan kampus, tetapi juga menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pihak dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan DPRD Banyumas.
Perkembangan terbaru terjadi pada Jumat (13/11/2026), ketika KPK memeriksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas berinisial ME sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Berdasarkan pemberitaan RMOL, saksi tersebut bernama Muh. Erlangga Adinugraha. Selain ME, KPK juga memanggil anggota DPRD Banyumas berinisial BL dan seorang pihak swasta berinisial BR untuk dimintai keterangan dalam perkara yang sama.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mendalami perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unsoed.
Pemeriksaan terhadap pimpinan DPRD Banyumas ini menjadi perhatian karena perkara tersebut sebelumnya telah berkembang ke sejumlah lingkungan di luar kampus, termasuk aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Meski demikian, pemeriksaan sebagai saksi tidak berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terbukti melakukan tindak pidana. KPK masih melakukan pendalaman untuk mengetahui hubungan para pihak dengan dugaan praktik korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
Poin Penting Berita :
ToggleWakil Ketua DPRD Banyumas Diperiksa KPK pada 13 November
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi pada Jumat (13/11/2026). Mereka terdiri atas Muh. Erlangga Adinugraha selaku Wakil Ketua DPRD Banyumas, Bobby Listyo Widjatmoko selaku anggota DPRD Banyumas, dan Bisri Romly dari kalangan swasta.
Berdasarkan informasi KPK yang dikutip ANTARA, Muh. Erlangga memenuhi panggilan penyidik dan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.13 WIB.
Sementara itu, dua saksi lainnya belum diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan hingga informasi tersebut disampaikan.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru Unsoed.
KPK perlu menelusuri hubungan antara pihak kampus, perantara, calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, serta pihak lain yang diduga mengetahui atau berhubungan dengan proses penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri.
Keterlibatan nama pejabat daerah dalam agenda pemeriksaan menjadi perhatian masyarakat Banyumas. Namun, peran masing-masing pihak tetap harus menunggu penjelasan resmi penyidik dan perkembangan proses hukum.
Sekda Banyumas Pernah Disebut KPK dalam Pengembangan Penyidikan
Sebelum pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Banyumas, KPK juga telah menelusuri informasi yang berkaitan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Agus Nur Hadie.
Pada 11 September 2026, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik menduga Sekda Banyumas mengetahui informasi mengenai pemberian rekomendasi agar calon mahasiswa yang telah memberikan sejumlah uang dapat diterima di Unsoed.
Dugaan tersebut menjadi salah satu alasan penyidik menggeledah ruangan Sekda Banyumas dalam rangkaian penggeledahan pada 9–10 September 2026.
KPK saat itu juga menggeledah sejumlah lokasi lain yang berkaitan dengan penyidikan, termasuk rumah beberapa pimpinan kampus dan seorang guru SMA di Tasikmalaya.
Dalam keterangannya, KPK menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan praktik penitipan calon mahasiswa baru.
Informasi mengenai dugaan pengetahuan Sekda tersebut merupakan keterangan penyidik dalam tahap penyidikan. Hal itu tidak dapat disamakan dengan penetapan status tersangka ataupun putusan bersalah.
KPK Pernah Memanggil Tujuh ASN Setda Banyumas
Penelusuran KPK terhadap lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas juga terlihat dari pemeriksaan sejumlah aparatur sipil negara.
Pada Selasa (22/9/2026), KPK memanggil dua pegawai Unsoed dan tujuh ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas untuk diperiksa sebagai saksi.
Tujuh ASN yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan tersebut berinisial AS, AAP, DPM, ISR, WAS, MNF, dan EP.
Pemeriksaan dilakukan di Polresta Banyumas, Jawa Tengah.
Selain tujuh ASN, KPK juga memanggil dua pegawai Unsoed berinisial NA dan ANH.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penyidik sedang menelusuri kemungkinan adanya komunikasi, rekomendasi, atau hubungan pihak-pihak di lingkungan pemerintahan dengan proses penerimaan mahasiswa baru.
Namun, pemanggilan sebagai saksi tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Keterangan para saksi diperlukan untuk membantu penyidik menyusun rangkaian peristiwa dan menguji bukti yang telah diperoleh.
Kasus Bermula dari OTT KPK terhadap Pimpinan Unsoed
Kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unsoed bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis (20/8/2026).
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak dari lingkungan kampus dan pihak lain yang diduga berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru.
Sehari setelah OTT, pada 21 Agustus 2026, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Mereka adalah:
- Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed.
- Norman Arie Prayogo, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed.
- Eko Sumanto, Kepala Bagian Akademik Unsoed.
- Dian Mulia Wardhana, pihak swasta.
- Adhi Wiharto, pihak swasta.
- Mulyono alias Nono, pihak swasta sekaligus keponakan Rektor Unsoed.
KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru, terutama melalui jalur mandiri tahun akademik 2025–2026.
Dalam operasi tangkap tangan itu, penyidik mengamankan uang tunai sekitar Rp665 juta dan saldo rekening sekitar Rp99 juta.
Penetapan enam tersangka tersebut menjadi awal pengembangan penyidikan yang kemudian menjangkau sejumlah saksi dari lingkungan kampus, pemerintah daerah, pihak swasta, hingga masyarakat.
KPK Ungkap Dugaan Permintaan Rp650 Juta untuk Masuk Fakultas Kedokteran
Salah satu konstruksi perkara yang disampaikan KPK berkaitan dengan dugaan permintaan uang kepada orang tua calon mahasiswa yang ingin masuk Fakultas Kedokteran Unsoed.
KPK menduga Norman Arie Prayogo, melalui dua pihak perantara yakni Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto, meminta uang hingga Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa baru.
Permintaan tersebut diduga disampaikan dengan janji membantu calon mahasiswa agar dapat diterima di Fakultas Kedokteran.
Namun, menurut konstruksi perkara yang disampaikan KPK, calon mahasiswa tersebut justru dinyatakan tidak lolos seleksi meskipun uang telah diberikan.
KPK juga menduga uang tersebut digunakan oleh pihak perantara untuk kepentingan pribadi.
Untuk mengembalikan uang kepada orang tua calon mahasiswa, Norman diduga meminjam uang dari pihak swasta. Pengembalian pinjaman tersebut kemudian dikaitkan dengan rencana pencairan tiga paket pekerjaan di lingkungan Unsoed, yakni pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung.
Dugaan tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan KPK dalam perkara penerimaan mahasiswa baru.
Rektor Unsoed Diduga Menerima Pemberian hingga Rp680 Juta
Selain dugaan pemerasan terhadap orang tua calon mahasiswa, KPK juga mengungkap dugaan penerimaan uang yang melibatkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq.
Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Akhmad Sodiq memberikan arahan kepada keponakannya, Mulyono, terkait penerimaan pemberian dari orang tua calon mahasiswa baru selama 2025–2026.
Mulyono diduga menerima uang sedikitnya Rp680 juta dari sejumlah pihak.
KPK juga menduga uang tersebut digunakan untuk pembelian tiga bidang tanah yang kemudian diatasnamakan Mulyono.
Penyidik mendalami aliran uang dan hubungan antara pemberian tersebut dengan proses penerimaan mahasiswa baru di Unsoed.
Kepala Bagian Akademik Diduga Terima Rp1,12 Miliar
KPK juga menduga Kepala Bagian Akademik Unsoed, Eko Sumanto, menerima uang hingga Rp1,12 miliar dari pihak yang berperan sebagai pengepul calon mahasiswa baru selama 2025–2026.
Menurut konstruksi perkara yang disampaikan KPK, uang tersebut diduga diberikan setelah terjadi kesepakatan mengenai sejumlah pembayaran untuk membantu proses penerimaan mahasiswa.
Eko diduga melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Akhmad Sodiq.
KPK juga menduga terdapat pemberian akses persetujuan kelulusan kepada Eko melalui penggunaan akun milik Rektor Unsoed.
Dugaan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan karena berkaitan langsung dengan mekanisme administrasi dan persetujuan hasil penerimaan mahasiswa baru.
Dugaan Jual Beli Kursi Menjadi Ancaman bagi Integritas Pendidikan
Perkara yang tengah ditangani KPK menjadi perhatian karena menyangkut integritas proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri.
Penerimaan mahasiswa seharusnya dilaksanakan berdasarkan kemampuan akademik, persyaratan seleksi, dan ketentuan yang berlaku. Dugaan penggunaan uang atau rekomendasi khusus untuk memengaruhi hasil seleksi dapat merusak prinsip keadilan bagi calon mahasiswa.
Praktik semacam itu juga berpotensi merugikan calon mahasiswa yang telah mengikuti seleksi secara jujur dan memenuhi persyaratan akademik.
Kasus Unsoed memperlihatkan pentingnya transparansi dalam proses penerimaan mahasiswa baru, khususnya jalur mandiri yang mekanisme dan pengelolaannya perlu dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi masyarakat Banyumas, perkembangan penyidikan juga menjadi perhatian karena KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari lingkungan pemerintahan daerah dan DPRD.
Publik tentu menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan para pihak yang diperiksa dengan perkara tersebut.
KPK Masih Mendalami Peran Pihak di Luar Kampus
Pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Banyumas pada 13 November 2026 menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian penyidikan kasus penerimaan mahasiswa baru Unsoed.
Sebelumnya, penyidik telah memanggil ASN Setda Banyumas, pegawai kampus, pihak swasta, guru, serta sejumlah pihak lain untuk dimintai keterangan.
Rangkaian pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa KPK sedang menelusuri kemungkinan keterkaitan berbagai pihak dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
Meski demikian, masyarakat perlu membedakan status hukum setiap orang yang disebut dalam pemberitaan. Enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan pihak yang telah diumumkan KPK dalam perkara ini, sedangkan sejumlah pejabat daerah yang dipanggil atau diperiksa masih berstatus saksi berdasarkan informasi yang tersedia.
Hingga perkembangan pemeriksaan pada 13 November 2026, KPK belum mengumumkan penetapan tersangka baru dari unsur DPRD maupun ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangkaian informasi yang dirujuk artikel ini.
Pengusutan kasus tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai alur dugaan pemberian uang, peran perantara, kemungkinan keterlibatan pihak di luar kampus, serta pihak yang bertanggung jawab dalam proses penerimaan mahasiswa baru Unsoed.
Bagi dunia pendidikan, perkara ini menjadi pengingat bahwa akses masuk perguruan tinggi harus dijaga dari praktik korupsi, pemerasan, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan.
Sumber: ANTARA News, RMOL, dan keterangan penyidikan KPK yang dikutip dalam pemberitaan.
FAQ – Pertanyaan yang Sering Dicari
1. Siapa pejabat DPRD Banyumas yang diperiksa KPK dalam kasus Unsoed?
Wakil Ketua DPRD Banyumas Muh. Erlangga Adinugraha diperiksa KPK sebagai saksi pada 13 November 2026.
2. Apakah ada anggota DPRD Banyumas lain yang dipanggil KPK?
Ya. KPK juga memanggil anggota DPRD Banyumas berinisial Bobby Listyo Widjatmoko serta seorang pihak swasta bernama Bisri Romly untuk diperiksa sebagai saksi pada tanggal yang sama.
3. Apakah Sekda Banyumas terlibat dalam kasus dugaan korupsi Unsoed?
KPK pernah menyampaikan dugaan bahwa Sekda Banyumas mengetahui informasi mengenai pemberian rekomendasi bagi calon mahasiswa yang telah memberikan uang. Ruangannya juga digeledah pada September 2026. Namun, dugaan tersebut tidak sama dengan penetapan tersangka atau putusan bersalah.
4. Berapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Unsoed?
KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, terdiri atas tiga pejabat kampus dan tiga pihak swasta.
5. Berapa dugaan uang yang terkait dengan perkara penerimaan mahasiswa Unsoed?
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, terdapat dugaan permintaan Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa, penerimaan sedikitnya Rp680 juta melalui pihak perantara, dan penerimaan hingga Rp1,12 miliar oleh Kepala Bagian Akademik Unsoed.
6. Apakah pejabat DPRD Banyumas sudah ditetapkan sebagai tersangka?
Berdasarkan informasi pemeriksaan yang dirujuk hingga 13 November 2026, Wakil Ketua DPRD Banyumas diperiksa sebagai saksi. Belum ada pengumuman penetapan tersangka dari unsur DPRD dalam perkembangan tersebut.


