Pemkab Banjarnegara Raih Nilai 93,8 dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik 2026

BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara meraih nilai 93,8 dalam tahapan visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Penilaian tersebut berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Senin (9/11/2026). Capaian ini menjadi salah satu indikator penilaian terhadap upaya pemerintah daerah dalam menyediakan layanan informasi yang transparan dan mudah diakses masyarakat.

Nilai 93,8 tersebut merupakan hasil akumulasi dari tiga komponen penilaian, yakni presentasi dengan nilai 98, verifikasi 86, dan studi kasus 98.

Visitasi ini merupakan tahapan ketiga dalam rangkaian Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang dipimpin Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Bidang Penyelesaian Sengketa, Setiawan Hendra Kelana.

Komisi Informasi Lakukan Verifikasi hingga Peninjauan Fasilitas

Dalam proses visitasi, tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melakukan sejumlah pemeriksaan untuk menilai kualitas pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemkab Banjarnegara.

Tahapan tersebut meliputi verifikasi dokumen, peninjauan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, serta penyelesaian studi kasus.

Setiawan Hendra Kelana menyampaikan bahwa hasil penilaian bukan sekadar target akhir yang harus dicapai pemerintah daerah.

Menurutnya, proses monitoring dan evaluasi diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan informasi publik secara berkelanjutan.

Ia berharap perhatian dan komitmen Pemkab Banjarnegara terhadap pelayanan informasi publik terus ditingkatkan.

Pemkab Banjarnegara: Keterbukaan Informasi Bukan Sekadar Penilaian

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sagiyo, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat sekaligus sarana membangun kepercayaan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah.

Sagiyo juga menekankan bahwa pemenuhan hak masyarakat atas informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan sebagai PPID Pelaksana juga harus memiliki komitmen untuk menyediakan informasi publik secara baik.

Banjarnegara Perkuat Layanan Informasi Melalui Digitalisasi

Untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, Pemkab Banjarnegara mulai memperkuat strategi berbasis digital government.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, Suroso, memaparkan sejumlah langkah yang disiapkan untuk mempercepat pengelolaan informasi publik.

Strategi tersebut meliputi digitalisasi LPPL Radio Suara Banjarnegara, penerapan digitalisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana, serta penguatan keberagaman platform komunikasi publik.

Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan aplikasi e-Monev KIP.

Aplikasi tersebut digunakan sebagai sarana pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi publik di lingkungan perangkat daerah.

Melalui sistem digital ini, proses pemantauan diharapkan menjadi lebih tertib, terukur, dan berkelanjutan.

Targetkan Pelayanan Informasi Publik Semakin Transparan

Pemkab Banjarnegara berkomitmen untuk terus memanfaatkan teknologi digital dalam memperkuat tata kelola informasi publik.

Pengembangan berbagai platform komunikasi diharapkan dapat memperluas jangkauan penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat.

Capaian nilai 93,8 dalam visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 menjadi salah satu hasil evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Ke depan, keterbukaan informasi tidak hanya diukur melalui kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan, tetapi juga dari kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara transparan dan akuntabel.