Mohon tunggu, konten utama Anda akan muncul dalam 5 detik...
BANYUMAS – Kabupaten Banyumas terus mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Melalui konsep Zero Waste to Money, pemerintah daerah berupaya mengubah sampah menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengungkapkan bahwa sekitar 77 persen sampah di wilayahnya telah tertangani melalui sistem pengelolaan yang dikembangkan pemerintah daerah bersama masyarakat.
Keberhasilan tersebut disampaikan Sadewo saat memaparkan strategi pengelolaan sampah Kabupaten Banyumas. Menurutnya, inovasi pengolahan sampah tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi dan lapangan pekerjaan.
Banyumas memiliki luas wilayah sekitar 1.329 kilometer persegi yang mencakup 301 desa dan 30 kelurahan. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta jiwa, produksi sampah daerah tersebut mencapai kurang lebih 750 ton setiap hari.
Kondisi geografis dan besarnya jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah, terutama karena kebutuhan lahan pembuangan semakin terbatas dan biaya penyediaannya terus meningkat.
Poin Penting Berita :
ToggleBerawal dari Persoalan TPA pada 2018
Pengembangan sistem pengelolaan sampah mandiri di Banyumas mulai diperkuat setelah daerah tersebut menghadapi persoalan penolakan dan penutupan sejumlah TPA pada 2018.
Situasi tersebut mendorong pemerintah daerah mencari pendekatan baru agar pengelolaan sampah tidak sepenuhnya bergantung pada tempat pembuangan akhir.
Sadewo menjelaskan bahwa Banyumas kemudian mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Pemerintah daerah memilih memperkuat pemilahan sampah dari sumbernya serta membangun fasilitas pengolahan yang tersebar di berbagai wilayah.
Menurut Sadewo, pendekatan tersebut menjadi alternatif dibandingkan hanya mengandalkan teknologi Waste to Energy atau pengolahan sampah menjadi energi.
Ia menilai teknologi tersebut perlu memperhitungkan biaya tambahan berupa tipping fee atau biaya pengolahan yang harus dibayarkan kepada pengelola fasilitas.
Jika biaya pengolahan lebih besar dibandingkan nilai energi yang dihasilkan, penerapannya dinilai belum tentu memberikan keuntungan secara ekonomi bagi daerah.
Sampah Dipilah dari Rumah hingga TPS3R
Salah satu kunci pengelolaan sampah Banyumas adalah membangun ekosistem pengolahan secara terintegrasi, mulai dari rumah tangga, tingkat desa, hingga fasilitas tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R).
Masyarakat didorong memilah sampah sebelum diangkut oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM).
KSM yang dibentuk dan diberdayakan pemerintah daerah berperan mengelola sampah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi warga setempat.
Dalam sistem tersebut, sampah organik diolah menjadi kompos dan berbagai produk turunan. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, botol mineral, kaleng, dan logam dipilah untuk dimanfaatkan kembali.
Adapun sampah residu diproses lebih lanjut melalui fasilitas pengolahan yang tersedia.
Banyumas juga mengembangkan produk olahan sampah berupa Refuse Derived Fuel (RDF), yakni bahan bakar alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan sebagian kebutuhan batu bara pada industri semen.
Selain itu, bahan bakar alternatif dari sampah juga dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Miliki 151 Fasilitas Pengolahan dan Libatkan 2.400 Pekerja
Untuk mendukung sistem tersebut, Kabupaten Banyumas telah memiliki sekitar 151 fasilitas pengelolaan sampah.
Fasilitas itu terdiri atas tempat pengolahan sampah, unit pengolahan berbasis desa, serta bank sampah yang tersebar di sejumlah wilayah.
Pengelolaan sampah tersebut juga melibatkan sekitar 2.400 tenaga kerja.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pengolahan sampah dapat menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat, bukan sekadar kegiatan menjaga kebersihan lingkungan.
Melalui keterlibatan KSM dan masyarakat, pemerintah daerah berupaya membangun sistem yang dapat berjalan secara berkelanjutan dengan dukungan warga.
Anggaran Operasional Sampah Turun Menjadi Rp10,8 Miliar
Selain mengembangkan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, Pemkab Banyumas juga berupaya meningkatkan efisiensi biaya pengelolaan sampah.
Sadewo menyebutkan, anggaran operasional yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp30 miliar kini menjadi sekitar Rp10,8 miliar pada 2026.
Penurunan kebutuhan anggaran tersebut menjadi salah satu hasil dari pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih terdesentralisasi.
Pemerintah daerah juga menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan dan lembaga untuk mengembangkan teknologi pengolahan serta memperluas pemanfaatan produk hasil daur ulang.
Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya mengandalkan pembiayaan APBD, tetapi juga didorong melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Banyumas Kembangkan Sampah Plastik Menjadi Produk Bernilai Ekonomi
Ke depan, Pemkab Banyumas berencana memperluas inovasi pengolahan sampah plastik menjadi berbagai produk yang memiliki nilai jual.
Produk yang dikembangkan antara lain bahan bangunan dan komponen untuk kebutuhan rumah tangga.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperluas pasar produk daur ulang sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah.
Model pengelolaan sampah Banyumas juga mulai menarik perhatian sejumlah daerah dan pihak dari luar negeri yang ingin mempelajari sistem serupa.
Peluang replikasi tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa pendekatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah.
Zero Waste to Money, Sampah Bukan Sekadar Beban
Sadewo menegaskan bahwa arah kebijakan pengelolaan sampah di Banyumas adalah membangun sistem yang mampu mengubah sampah menjadi sumber pendapatan.
Melalui konsep Zero Waste to Money, sampah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan yang membutuhkan biaya penanganan.
Sebaliknya, sampah yang dipilah dan diolah dengan tepat dapat menjadi bahan baku produk daur ulang, kompos, hingga bahan bakar alternatif.
Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap konsep tersebut dapat terus dikembangkan untuk mengurangi beban anggaran daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Keberhasilan pengelolaan sampah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi sirkular, yaitu sistem ekonomi yang memaksimalkan pemanfaatan kembali sumber daya dan mengurangi limbah.
