Mohon tunggu, konten utama Anda akan muncul dalam 5 detik...
JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Kabar tersebut mencuat di tengah meningkatnya dinamika politik dan hukum yang melibatkan Gibran, termasuk usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI.
Informasi mengenai penyerahan surat tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11/2026). Ia membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengundurkan diri dan menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri ketika bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pembicaraan itu, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikannya.
Poin Penting Berita :
ToggleGibran Sebelumnya Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Prasetyo Hadi menjelaskan, dalam pertemuan dengan Presiden, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri untuk merespons dinamika yang berkembang.
Namun, Prabowo memberikan sejumlah saran agar Gibran tetap menempuh jalur hukum dan memperoleh kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Gibran kemudian meminta waktu untuk membuktikan dokumen tersebut melalui proses hukum, termasuk dengan menempuh langkah yang tersedia di lembaga peradilan.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Gibran menyatakan menghormati kritik dan masukan masyarakat. Ia juga menyampaikan tidak ingin persoalan yang berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Budi Arie Benarkan Surat Diserahkan kepada Presiden
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.
Budi Arie juga membenarkan informasi bahwa penyerahan surat dilakukan ketika Gibran bertemu Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Meski demikian, informasi tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh tahapan administratif dan konstitusional yang harus ditempuh agar pengunduran diri Wakil Presiden diproses secara resmi.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri Gibran. Karena belum ada dokumen resmi yang diterima, MPR belum dapat mengambil langkah kelembagaan terkait kabar tersebut.
DPR Bahas Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Kabar pengunduran diri Gibran muncul bersamaan dengan perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengajukan usulan HMP terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Usulan tersebut berkaitan dengan perkembangan putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Pimpinan DPR kemudian menindaklanjuti usulan tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Pembahasan ini menjadi salah satu perkembangan politik yang turut menjadi perhatian publik.
Pengajuan HMP sendiri belum berarti Gibran telah diberhentikan dari jabatannya. Proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden memiliki tahapan konstitusional tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden?
Pengunduran diri Wakil Presiden memiliki konsekuensi ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran diterima dan diproses hingga menimbulkan kekosongan jabatan, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR.
Selanjutnya, MPR akan memilih salah satu calon untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.
Mekanisme pengunduran diri ini berbeda dengan proses pemakzulan. Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan harus melalui prosedur konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Status Jabatan Gibran Masih Menunggu Proses Resmi
Kabar penyerahan surat pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional. Namun, masyarakat perlu membedakan antara pernyataan mengenai penyerahan surat, penerimaan surat oleh lembaga terkait, dan proses resmi pengakhiran jabatan.
Pernyataan Budi Arie telah mengonfirmasi kabar penyerahan surat kepada Presiden. Di sisi lain, Ketua MPR sebelumnya menyatakan belum menerima surat tersebut.
Karena itu, status administratif dan konstitusional pengunduran diri Gibran masih perlu dipastikan melalui keterangan resmi Presiden, Wakil Presiden, serta MPR.
Perkembangan selanjutnya akan menentukan bagaimana proses pengisian jabatan Wakil Presiden dijalankan apabila pengunduran diri tersebut benar-benar diproses sesuai ketentuan konstitusi.
