Banyumas Raya
– Medio Mei lalu, Yayuk, warga Surabaya yg sedang bertandang ke Jakarta berkesempatan menikmati Transjakarta bertenaga listrik.
Perempuan berkaca mata itu bersama puluhan orang lainnya ikut pra uji mencoba bus bertenaga listrik di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
“Mungkin ini solusi buat Jakarta agar lebih ramah lingkungan,” kata dia yg disiarkan TV, Sabtu (18/6/2019).
Soal polusi udara, jagat maya sempat riuh membahas soal Jakarta yaitu salah sesuatu kota dengan pencemaran terburuk di dunia pada akhir Juni lalu.
Jakarta disebut menempati peringkat empat setelah Dubai, New Delhi, dan Santiago, berdasarkan data hasil pemantauan AirVisual pada Selasa (25/6/2019). Pagi itu, indeks kualitas udara Jakarta mencapai angka 164, atau masuk dalam kategori tak sehat (151-200)
Yayuk yg mengenakan kerudung putih itu mengaku senang dapat coba kendaraan bertenaga listrik. Apalagi, di Surabaya, kota domisilinya, belum ada bus berteknologi listrik.
Berbeda dengan armada Transjakarta yg berbahan bakar minyak ataupun gas, bus bertenaga listrik tak memiliki knalpot sebagai saluran pembuangan sisa pembakaran.
Bus juga beroperasi nyaris tanpa suara karena tak ada proses pembakaran bagi menghasilkan tenaga. Bus bergerak mengandalkan tenaga listrik yg tersimpan dalam baterai.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ketika itu memang akan coba bus bertenaga listrik bagi dioperasikan di Ibu kota. Sebagai langkah awal, pra uji mencoba digelar di kawasan wisata Monas.
Direktur Operasional Transjakarta, Daud Joseph, menjelaskan kegiatan tersebut bagi mengenalkan angkutan massal berbasis teknologi listrik kepada masyarakat.
Penggunaan kendaraan bertenaga listrik yaitu sesuatu di antara sekian langkah bagi mengurangi polusi udara Jakarta.
Komitmen pemerintah
Upaya merealisasikan kendaraan bertenaga listrik di Tanah Air kembali digaungkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, di Yogyakarta, pada Juni lalu.
Saat itu, Nasir menghadiri Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ke-55. Pada kesempatan itu, ia bersama Rektor UNY, Sutrisna Wibawa, launching kendaraan bertenaga listrik “Garuda UNY”.
Menristekdikti Mohamad Nasir dan Rektor UNY Sutrisna Wibawa launching Mobil Listrik Garuda UNY karya inovatif Mahasiswa Fakultas Teknik UNY dalam rangka Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ke- 55 (21/6/2019).Tampaknya pemerintah memang serius mewujudkan kendaraan bertenaga listrik. Bahkan, Menristekdikti menargetkan Indonesia bisa memproduksi massal kendaraan bertenaga listrik pada 2025.
“Saat ini inovasi di bidang kendaraan listrik harus selalu ditingkatkan. Saya berharap pada tahun 2025 nanti, kami telah dapat memproduksi secara massal,” kata Nasir dalam (25/6/2019).
Harapan itu tidak sekedar ucapan manis yg keluar dari mulut seorang pejabat. Pemerintah menggelontorkan Rp 100 miliar setiap tahun bagi mendukung riset kendaraan listrik hemat energi dan menciptakan kendaraan bebas polusi.
Sejumlah universitas diajak meneliti dan mengembangkan kendaraan bertenaga listrik guna mewujudkan green economy di masa depan.
Jejak langkah pemerintah dalam mewujudkan kendaraan bertenaga listrik memang tidak sebentar. Masih butuh sesuatu tarikan napas panjang lagi supaya dapat membuka jalan untuk industri bagi akan memproduksi kendaraan bertenaga listrik secara massal.
Tantangan
Pemerintah masih perlu berkolaborasi dengan sektor industri buat menyiapkan kebutuhan suku cadang. Adapun kendala buat merealisasikan kolaborasi itu adalah ketersediaan baterai.
Nasir menjelaskan, baterai memakan porsi sekitar 30 hingga 35 persen dari total biaya produksi listrik.
“Ini yg masih cukup signifikan nilainya. maka, bagaimana riset di bidang baterai harus kalian kembangkan terus,” ujar dia, sebagaimana dilansir Antaranews.com (21/6/2019).
Toyota Concept-i, kendaraan listrik yg menggabungkan teknologi kecerdasan buatan (AI/artificial intelligence) yg dipajang di Tokyo Motor Show 2017.Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Chaikal Nuryakin mengatakan, baterai yaitu komponen yg memiliki nilai cukup signifikan dalam menentukan biaya produksi kendaraan bertenaga listrik.
Dalam pengembangan kendaraan bertenaga listrik ketika ini, proses pengisian baterai masih membutuhkan waktu sekitar 8 jam.
Dengan daya baterai penuh, kendaraan bertenaga listrik diperkirakan mampu digunakan bagi aktivitas di dalam kota. Seperti halnya di China, kendaraan bertenaga listrik cuma digunakan di pusat kota.
Chaikal menyampaikan ketika ini Indonesia memiliki sumber bahan baku alias raw material baterai. Sementara itu, teknologi pembuatan baterai masih harus diambil dari luar.
Untuk itu, Indonesia dapat mengundang investor dari luar bagi mengembangkan dan memproduksi baterai buat kendaraan bertenaga listrik. Langkah itu dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan mengimpor baterai utuh.
“Paling memungkinkan ya pihak industri dari luar diminta berinvestasi di sini buat memproduksi baterai,” ujar dia kepada , Kamis (11/7/2019).
Selain dapat menekan biaya produksi, ia melanjutkan, industri dalam negeri juga dapat bergerak.
“Kita dapat milik nilai tambah lebih bagus. Dibandingkan cuma menjual raw material ke luar dan orang luar yg bagi dan tenaga kerjanya juga orang sana,” jelas Chaikal.
Dengan adanya industri baterai di dalam negeri, imbuh dia, tenaga kerja yg terserap bakal meningkat. Apabila, industri memproduksi kendaraan listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV), penyerapan tenaga kerja naik sekitar 0,21 persen.
Selain itu, Chaikal melanjutkan, Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mulai naik 0,36 hingga 0,5 persen.
“Itu lumayan positif,” ia menegaskan.
Guna memenuhi kebutuhan bahan baku baterai, Menristekdikti menyampaikan pemerintah sudah menyiapkan kawasan industri terpadu yg memproduksi baterai kendaraan bertenaga listrik.
Adapun kawasan industri tersebut berlokasi di Halmahera, Maluku dan Morowali, Sulawesi Tengah. Nasir menegaskan, pemerintah menargetkan industri pengembangan baterai buat kendaraan bertenaga listrik mampu akan berproduksi pada 2021-2022.
“Kalau nanti di Morowali dan Halmahera telah jadi, bahan baku dari situ. Maka, telah ada baterai lokal dari Indonesia. Ini mulai menghemat harga sesuatu kendaraan mobil listrik,” ujar dia.
Landasan pengembangan kendaraan bertenaga listrik
Dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah Indonesia menargetkan pengembangan kendaraan bertenaga listrik ataupun hibrida pada 2025 mencapai 2.200 unit mobil dan 2,1 juta unit sepeda motor.
Langkah-langkah yg sudah dikerjakan pemerintah selama ini, kian mendekatkan masyarakat Indonesia pada realisasi proyek kendaraan berteknologi listrik.
Chaikal Nuryakin mengatakan, target 20 persen kendaraan bertenaga listrik dari total produksi kendaraan di Indonesia sangat mungkin direalisasikan. Apalagi, ia melanjutkan, apabila pemerintah melakukan sejumlah strategi jitu.
Menurut dia, sosialisasi kendaraan berteknologi listrik perlu ditingkatkan agar masyarakat teredukasi. Misalnya, pemerintah mewajibkan para pengusaha bagi menyandingkan kendaraan bertenaga listrik dengan kendaraan konvensional di showroom kendaraan.
Ilustrasi mobil listrik.Selain itu, perlu adanya kebijakan terkait pajak dan insentif lainnya serta subsidi buat industri dalam mengembangkan kendaraan bertenaga listrik.
”Masyarakat berharap harga kendaraan listrik tak lebih dari 1,1 kali harga kendaraan dengan mesin biasa. Bentuk insentifnya juga mampu ditambahkan dengan kebijakan diskon tarif listrik atau bebas ganjil genap atau dapat lewat busway,” ujar dia.
Satu hal yg tidak kalah penting, ia melanjutkan, industri membutuhkan kepastian hukum pengembangan kendaraan bertenaga listrik. Sayangnya, sampai ketika ini, regulasi yg dijanjikan terbit awal tahun dahulu belum juga muncul.
Perjuangan mewujudkan impian memiliki kendaraan bertenaga listrik produksi dalam negeri memang belum usai. Upaya-upaya strategis mesti diambil guna mendukung pengurangan polusi udara dan penghematan energi lewat kendaraan bertenaga listrik.
India, Jepang, Thailand, Hongkong, bahkan Malaysia telah lebih lalu mengembangkan kendaraan bertenaga listrik. Untuk itu, Indonesia perlu melongok negara-negara yang lain yg sudah lebih awal bergerak dan mendukung pengembangan kendaraan bertenaga listrik dengan berbagai kebijakan.
India
Negara dengan populasi terbesar nomor beberapa dunia ini serius mengembangkan kendaraan bertenaga listrik.
(21/3/2019) melansir, jumlah penduduk negara ini mencapai 1,3 miliar pada 2017. Bahkan, PBB memprediksi jumlah populasi India bakal menyalip China pada 2027 mendatang.
Dengan populasi yg besar, India yaitu pasar otomotif terbesar kedua di Asia, setelah China. Sebagai pasar yg besar, India memiliki kebutuhan strategis.
Sejak 2013 pemerintah India menerbitkan kebijakan National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP).
India menargetkan memproduksi mobil hibrida dan listrik sebesar 6 juta hingga 7 juta unit dengan level teknologi tertentu pada 2020.
Dukungan yg diberikan pemerintah negara itu buat merealisasikan target tersebut yakni:
India memiliki program percepatan pembangunan industri otomotif berbasis listrik, dalam kerangka Faster Adoption and Manufacturing Electric/Hybrid Vehicle (FAME) sejak 2015.
Kedua, pemerintah India menargetkan 53 kota dengan populasi 1 juta jiwa lebih (konsensus 2011) mengadopsi industri kendaraan hibrida dan listrik.
Pemerintah India memberikan insentif kepada pembeli (konsumen) ke dua segmen kendaraan listrik, akan dari auto rickshaw (bajaj), sepeda motor, skuter, mobil, kendaraan niaga ringan, hingga bus.
Sepeda motor listrik EC-GODalam sembilan tahun terakhir, total tercatat 4,5 juta unit sepeda motor listrik terjual di India. Kendati demikian, pasar di India memang belum seluruhnya menerima produk kendaraan berteknologi listrik dan mobil hibrida.
Pada perkembangannya, salah sesuatu produsen otomotif lokal di India memenangkan tender pemerintah buat memasok 10.000 unit mobil listrik.
Tak hanya itu, pabrikan otomotif yang berasal Korea Selatan tengah mempertimbangkan buat merakit secara lokal mobil listriknya di India, pada 2019.
Produsen otomotif lokal pun mengumumkan sudah menyiapkan dana 600 crore setara Rp 1,2 triliun buat pengembangan kendaraan listrik di India.
Bahkan, sejumlah produsen otomotif yang berasal Jepang sudah mengumumkan kerja sama bagi mendorong penembangan mobil bertenaga listrik di India.
Malaysia
Pada 2020, pemerintah Malaysia menargetkan total populasi kendaraan bertenaga listrik yakni mobil 100.000 unit, sepeda motor 100.000 unit, dan bus 2.000 unit. Malaysia pun berambisi membangun 125.000 unit charging station.
Oleh karena itu, Malaysia memiliki kebijakan yg mendukung pengembangan kendaraan bertenaga listrik.
Pertama, pemerintah Malaysia membolehkan memberi pinjaman lunak senilai 7 miliar ringgit atau Rp 24,1 triliun buat perusahaan yg ingin mengembangkan industri kendaraan bertenaga listrik di negara itu.
Selain itu, pemerintah Malaysia memberi tax holiday atau pembebasan pajak buat perusahaan otomotif yg mau merakit lokal mobil hibrida dan listrik di Malaysia.
Pemerintah Malaysia pun menjalin kerja sama strategis dengan pabrikan kendaraan bertenaga listrik yang berasal Amerika Serikat. Malaysia mengimpor 100 unit kendaraan buat melakukan edukasi publik tentang kendaraan bertenaga listrik. Berbagai mobil berteknologi listrik murni pun akan meluncur di Malaysia.
Thailand
Pemerintah Thailand menargetkan mendirikan 100 stasiun pengisian baterai dengan standar industri otomotif pada 2018.
Lantas, pada 2038, Thailand menargetkan jumlah populasi kendaraan hibrida dan listrik mencapai 1,2 juta unit.
Untuk itu, pemerintah Thailand pun menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung.
Pada 2016-2017, memperkenalkan 20 bus listrik publik dan mengimpor 5.000 unit mobil listrik dengan kebijakan pembebasan pajak.
Langkah-langkah tersebut dikerjakan sebagai upaya sosialisasi pada masyarakat. Dengan edukasi tersebut, pemerintah Thailand berharap masyarakat paham tentang teknologi kendaraan bertenaga listrik, sebelum mau beralih menjadi pengguna.
Thailand memasang target investasi 600 miliar baht atau setara Rp 255, 8 triliun pada 2017. Investasi tersebut dialokasikan bagi mengembangkan proyek kendaraan hibrida dan listrik.
Ilustrasi mobil listrik Thailand.Pemerintah Negeri Gajah Putih itu juga membolehkan 100 persen kepemilikan lokal. Selain itu, Thailand membebaskan keharusan penyerapan konten lokal (komponen) serta kewajiban ekspor kendaraan.
Guna mendukung pengembangan kendaraan bertenaga listrik, Thailand membebaskan transaksi memakai nilai mata uang asing.
Iklim investasi juga dibuat semenarik mungkin dengan memberikan tax holiday pada Pajak Penghasilan Perusahaan. Kebijakan yang lain yg mendukung yakni penurunan impor duty (bea masuk) buat barang modal (permesinan) dan bahan baku mentah.
Bahkan, pemerintah Thailand membebaskan pajak sama sekali khusus buat impor bahan baku mentah yg nantinya diekspor.
Pada 2018, salah sesuatu pabrikan otomotif yang berasal Eropa sudah mengumumkan berinvestasi buat memproduksi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) di Thailand.
Salah sesuatu perusahaan otomotif yang berasal Jepang akan mengimpor mobil listrik murninya bagi dijual ke konsumen di Thailand. Produsen otomotif ini memanfaatkan insentif pajak yg diberikan pemerintah Thailand.
Nah, melihat upaya-upaya strategis negara-negara yang lain dalam mengembangkan kendaraan bertenaga listrik, bukan tidak mungkin Indonesia juga mengambil langkah-langkah serupa.
Kepastian hukum dan kebijakan yg kondusif untuk investor ketika ini sangat dinanti demi pengembangan kendaraan berteknologi listrik. Dengan begitu, Indonesia bukan hanya sebagai penonton, tapi juga dapat menikmati manfaat ekonomi dengan adanya industri kendaraan bertenaga listrik.
Sumber: http://otomotif.kompas.com
BanyumasRaya.com
