Banyumas Raya
JAKARTA, — Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menolak gugatan permohonan pengujian kembali terkait penggunaan fitur Global Positioning System ( GPS) pada telepon seluler ketika berkendara maupun mengemudi kendaraan bermotor.
Gugatan ini dilayangkan Toyota Soluna Community, diwakili oleh Ketua Umum Sanjaya Adi Putra, yg melihat bahwa penggunaan GPS ketika ini sudah dibutuhkan dalam berbagai kegiatan berkendara termasuk bagi kebutuhan transportasi online.
Para pemohon meminta peninjauan ulang Pasal 106 Ayat 1 dan Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yg mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
Frasa penuh konsentrasi diperluas menjadi memakai telepon seluler dan diperluas terhadap penggunaan fitur GPS.
Dihubungi pada Rabu (30/1/2019), Adi mengungkapkan, pihaknya menghargai apa yg telah diputuskan MK sebab sudah melalui dengar pendapat berbagai ahli. Namun, dirinya merasa dilema dengan keputusan tersebut.
Baca juga: Butuh GPS, Rush-Terios Terbaru Tak Perlu Lihat Ponsel
“Kami hargai hasil keputusan MK. Tapi keputusan ini menyisakan dilema sebab ketika ini GPS telah menjadi hal utama dan kebutuhan. Terlebih buat yg mencari nafkah melalui ojek online,” ucap Adi.
Adi mengungkapkan, pihaknya mengajukan uji materi karena melihat perkembangan zaman. Terutama pada frasa “mengganggu konsentrasi” yg dapat ditafsirkan beragam.
“Tidak mengganggu konsentrasi itu parameternya apa. Berbeda dengan texting while driving, itu jelas berbahaya dan tak dianjurkan. Tapi kalau GPS sebagai petunjuk sebenarnya malah mampu tidak mengurangi konsentrasi di jalan,” ucap Adi.
Pihak pabrikan kendaraan bermotor bahkan telah menanamkan fitur navigasi pada head unit bawaan mereka. Saat ini bahkan ada fitur mirrorlink bagi menyamakan tampilan layar monitor head unit dengan tampilan telepon genggam pengemudi.
Baca juga: GPS Mobil Bikin Frustrasi?
“Saat ini bahkan telah ada GPS dengan suara. Prosesnya memang harus memasukkan tujuan ketika kendaraan berhenti, dulu jalan. Tapi ini kan bukan serta merta tak diperbolehkan. Perlu lihat masalah per perkara dan tergantung penindak di lapangan. Masalahnya apakah ada ukurannya bahwa orang yg seperti apa yg mengganggu konsentrasi? Bicara dengan penumpang saja telah terhitung mengganggu sebenarnya,” ucap Adi.
Pihak komunitas mengajukan peninjauan ulang karena melihat pemberitaan di media online nasional yg mengungkapkan pihak kepolisian mulai menilang pengemudi ojek online yg memakai GPS ketika berkendara pada Maret 2018 lalu.
Ilustrasi wazeDiketahui, Majelis Hakim MK yg diketuai Anwar Usman menilai permohonan tak beralasan secara hukum sehingga MK menolak gugatan tersebut. MK beralasan dalam UU LLAJ sudah dijelaskan peraturan mengemudi secara wajar meskipun disadari bahwa materi muatannya masih sederhana dan belum dapat menjangkau semua aspek perilaku berkendara yg tak tertib, termasuk penggunaan GPS.
MK memahami penggunaan GPS mampu menolong pengemudi mencapai tempat tujuan. Namun, penggunaan GPS dapat merusak konsentrasi pengendara karena pengemudi melakukan beberapa aktivitas sekaligus. Frasa penuh konsentrasi bertujuan buat melindungi kepentingan umum yg lebih luas akibat perilaku mengemudi yg konsentrasinya mampu terganggu.
Namun, penggunaan GPS mampu dibenarkan seandainya secara segera tak mengganggu konsentrasi. Oleh karena itu, penindakannya dikembalikan kepada petugas apabila menemukan tindakan pengendara yg tak fokus dan mengganggu keselamatan pengguna jalan yang lain atau penerapannya harus dilihat secara kasuistis.
Pada Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yg mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tak wajar dan melakukan kegiatan yang lain atau dipengaruhi oleh suatu kondisi yg mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan mampu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000.
Sumber: http://otomotif.kompas.com
BanyumasRaya.com
