Banyumas Raya
JAKARTA, – Kuasa hukum pribadi calon presiden petahana Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra percaya pihaknya dapat mematahkan tuduhan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bahwa Cawapres Kiai Haji Ma’ruf Amin melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Tim kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf mulai menjawab secara resmi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi nantinya.
“Karena ini (tudingan BPN) dikemukakannya di dalam perbaikan permohonan mereka di MK, maka secara resmi ini juga mulai kita jawab dalam tanggapan informasi kalian selaku pihak terkait dalam persidangan di MK,” ujar Yusril kepada , Selasa (11/6/2019).
Baca juga: Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Sebut Maruf Amin Diduga Langgar UU Pemilu
Yusril mengaku, telah mempunyai bantahan dan argumentasi hukum yg sistematis atas tudingan tersebut. Tinggal menunggu persidangan saja buat mengatakan argumentasi itu.
Mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu percaya tuduhan BPN mulai ditolak majelis hakim konstitusi nantinya.
“Yang perlu diketahui publik sekarang adalah, argumentasi tuduhan pemohon tersebut bakal kalian patahkan di sidang MK. Tenang saja,” ujar Yusril.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebelumnya menilai, tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengada-ada dalam mengatakan permohonan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.
Baca juga: TKN: Maruf Amin Tak Langgar UU Pemilu, Dalil BPN Mengada-ada
TKN menegaskan, cawapres Ma’ruf Amin tak melanggar UU Pemilu seperti yg dituduhkan tim hukum Prabowo-Sandiaga.
Tim Hukum Prabowo-Sandi sebelumnya mengajukan perbaikan permohon sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK.
Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya menambahkan dua poin permohonan sengketa, salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran UU Pemilu oleh Ma’ruf Amin.
Tim Hukum BPN mempersoalkan jabatan Ma’ruf sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.
Baca juga: Jawab BPN, KPU Sebut Seluruh Paslon Sudah Penuhi Syarat Termasuk Maruf Amin
Ma’ruf Amin dianggap melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa ketika pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha punya negara atau badan usaha punya daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.
Namun, menurut Bambang, nama Ma’ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yg dimuat dalam website resmi kedua bank punya penerintah itu.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
