Tangani Sengketa Pilpres, Hakim MK Diingatkan Kedepankan Integritas

Banyumas Raya

JAKARTA, – Harapan mulai lembaga peradilan yg bersih dan adil serta terbebas dari praktik suap masih selalu digantungkan. Demikian pula harapan terhadap Mahkamah Konstitusi yg mulai menggelar sidang sengketa hasil pemilu.

Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril mengatakan, masyarakat berharap 9 hakim konstitusi yg mulai mengadili masalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) buat calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 mengedepankan integritas.

“Jika ada yg melanggar integritas dan menjurus dalam perilaku koruptif dalam masalah ini, maka pertaruhannya adalah Pemilu 2019,” ujar Oce kepada , Kamis (13/6/2019).

Baca juga: Ketum Sebut Golkar Akan Bahas Jatah Kursi Menteri Usai Putusan MK

Menurut Oce, melalui penyelesaian sengketa pemilu, MK juga ikut berperan menjaga kualitas hasil pemilihan umum.

Jika hakim konstitusi memamerkan integritas, maka hasil putusan mulai kredibel dan diterima oleh masyarakat.

Hakim-hakim MK diminta belajar dari pengalaman M Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.

Kedua hakim yg diberi amanah sebagai penjaga konstitusi itu justru mencederai kepercayaan publik karena terlibat perkara korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pernah mengadili mantan Ketua MK M Akil Mochtar. Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu.

Baca juga: Jumat Besok, Seluruh Komisioner KPU Bakal Hadir di Sidang Pendahuluan Sengketa Pilpres di MK

Pertama, Pilkada Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp 3 miliar dan Kalimantan Tengah Rp 3 miliar. Kemudian, Pilkada Lebak di Banten Rp 1 miliar, Pilkada Empat Lawang Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS. Selain itu, Pilkada Kota Palembang sekitar Rp 3 miliar.

Atas perbuatan itu, Akil dihukum penjara seumur hidup. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yg diajukan Akil Mochtar dan menyatakan Akil tetap mendapatkan hukuman seumur hidup.

Pendapat yg sama juga dinyatakan Mahkamah Agung. MA menolak kasasi yg diajukan Akil dan tetap menguatkan hukuman penjara seumur hidup.

Patrialis adalah Hakim Konstitusi kedua yg berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar 10.000 dollar AS dan Rp 4.043.000, atau sama dengan jumlah suap yg diterima Patrialis.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com