Banyumas Raya
JAKARTA, – Selama masa kampanye Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) RI banyak menerima laporan sumir yg tak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tak mampu diproses.
“Bawaslu tak menindaklanjuti laporan karena tak memenuhi syarat sehingga subjek hukumnya tak kena,” ujar Kepala Bagian Laporan Pelanggaran Pemilu Bawaslu RI Yusti Erlina dalam diskusi “Penegakan Hukum versus Kriminalisasi” di Jakarta, Jumat (22/2/2019), dikutip dari Antara.
Baca juga: Bawaslu Putuskan Rudiantara Tak Bersalah soal Yang Gaji Kamu Siapa
Yusti Erlina menuturkan, terdapat banyak perbedaan dalam undang-undang yg mengatur Pemilu 2019 dan Pemilu 2014 sehingga pelapor keliru memahami.
Pelapor, ucap dia, harus memahami terlebih dulu isi UU Nomor 7 Tahun 2017 bagi memastikan terdapat sanksi pidana dari kasus yg dilaporkan.
“Ada orang yg cuma membaca larangan saja, memang karena banyak hal yg mampu diperdebatkan seperti pasal karet,” kata Yusti.
Baca juga: KPU dan Bawaslu Ingatkan Menteri yg Kampanye Harus Cuti
Ia menegaskan, Bawaslu independen dalam menerima laporan dengan lingkungan yg didesain buat tak berbuat curang karena pengambilan keputusan tak cuma Bawaslu, melainkan juga kejaksaan dan kepolisian.
Dalam kesempatan itu, jaksa muda pidana umum Heru Saputra menyampaikan seandainya yg dilaporkan bukan tindak pidana, maka Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) tak bisa dijadikan tindak pidana.
“Memang ada orang yg salah tafsir misalnya soal kampanye meeting umum yg sekarang belum ada jadwalnya,” kata dia.
Baca juga: KPU dan Bawaslu Ingatkan Menteri yg Kampanye Harus Cuti
Sejauh ini, Gakkumdu sudah menerima sekitar 70 laporan, tapi cuma 45 laporan yg ditindaklanjuti oleh Gakkumdu.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
