Banyumas Raya
SEMARANG, — Presiden Joko Widodo bicara blak-blakan mengenai nasib penyuluh pertanian yg menuntut diangkat menjadi PNS. Namun, blak-blakan Jokowi tersebut justru membuatnya sempat disoraki oleh para penyuluh pertanian yg hadir.
Momen itu terjadi ketika Jokowi bertemu Tenaga Pegawai Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TPHL-TBPP) di GOR Jatidiri, Semarang, Minggu (3/2/2019).
Baca juga: Rekrutmen PPPK Akan Dibuka, Khusus bagi Tenaga Pendidikan, Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian
Awalnya, dalam acara itu Ketua TPHL-TBPP Gunadi mengatakan tuntutan kepada Jokowi agar mereka yg berjumlah 17.000 orang mampu diangkat menjadi PNS.
Setelah itu, giliran Jokowi yg bicara di atas podium. Jokowi mengaku baru tahu mengenai tuntutan penyuluh pertanian bagi diangkat sebagai PNS.
“Saya tadi tanya ke Pak Gunadi, ini sebetulnya problemnya seperti apa? Masalahnya seperti apa? Saya baru diberi tahu. Jadi kalau disuruh menjawab segera sekarang ya sulit. Wong baru diberi tahu gimana aku disuruh menjawab,” kata Jokowi.
Baca juga: Menaruh Harap pada Penyuluh Pertanian…
“Pikiran aku problem itu cuma ada di, pertama guru. Masih ada persoalan di situ. Yang kedua, bidan, juga ada persoalan di situ. Satu per sesuatu kalian selesaikan. Ternyata ada lagi di pertanian. Baru tahu saya,” kata Jokowi.
Saat itulah sebagian penyuluh pertanian yg hadir kompak menyoraki Jokowi. Suasana sempat riuh bagi dua saat. Setelah sorakan mereda, Jokowi melanjutkan pidatonya.
“Saya ngomong apa adanya. Saya itu ngomong apa adanya. Baru di sini tadi, aku saja masih minta penjelasan. Di samping aku tadi Pak Gunadi. Jadi aku tak dapat ngomong segera menyenangkan. Tidak bisa. Saya harus berbicara persoalan prosedur yg harus kami lalui,” kata dia.
Baca juga: 6.058 Penyuluh Pertanian Dikirim ke Pelosok Indonesia
Jokowi menyadari peran penyuluh pertanian sangat diperlukan. Sampai ketika ini, pemerintah bahkan masih kekurangan penyuluh pertanian lapangan sebanyak 40.000 orang.
“Kalau itu mampu diisi oleh Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian ya aku alhamdulillah, mulai lebih baik. Itu mulai lebih baik karena Bapak Ibu sekalian telah memiliki pengalaman. Tadi Pak Gun mengatakan telah 13 tahun. Sudah milik pengalaman di lapangan, telah milik pengalaman mendampingi para petani,” tambah Jokowi.
Baca juga: Indonesia Kekurangan 28.000 Penyuluh Pertanian
Namun, Jokowi kembali mengingatkan bagi mengangkat para penyuluh pertanian sebagai PNS memerlukan payung hukum. Payung hukum ini mampu lewat Peraturan Presiden, Keputusan Presiden.
Kendati demikian, Jokowi mulai melihat terlebih lalu apakah undang-undangnya memungkinkan atau tidak.
“Saya ngomong blak-blakan lho ya. Saya enggak pengin ngomong manis-manis di depan Bapak Ibu sekalian. Setelah aku buka nanti undang-undangnya tak memungkinkan, kan sulit,” kata dia.
Baca juga: Mentan Minta Penyuluh Pertanian Melek Teknologi dan Media Sosial
Jokowi berjanji pada Senin (4/2/2019) besok ia mulai memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi membicarakan persoalan ini. Ia menargetkan, pada Rabu telah dapat memberi kejelasan terkait nasib para penyuluh pertanian.
“Tapi jangan dipaksa aku menjawab sekarang. Itu saja,” kata dia.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
