Realisasi DP 0 Rupiah Terburu-buru

Banyumas Raya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta langsung melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama buat pembangunan proyek rumah DP nol Rupiah di Rorotan, Jakarta Utara. Ini yaitu lokasi kedua setelah sebelumnya dikerjakan di Jalan H. Naman Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Namun, pelaksanaan ground breaking ini masih menuai banyak pertanyaan. Pasalnya, Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yg mulai mengatur mekanisme pendaftaran bagi mendapatkan hunian ini tidak kunjung siap. Bahkan rencananya baru mulai ada pada April 2018.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus menyayangkan tak adanya komunikasi dengan pihak legislatif terkait rencana pembangunan hunian tersebut. Padahal masih banyak pertanyaan yg belum dijelaskan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno terkait hunian vertikal tersebut.

Dia mencontohkan, apakah nantinya rumah DP 0 Rupiah tersebut mulai bisa dimiliki oleh warga nantinya. Mengingat, tanah di mana hunian yg mulai mendapat sokongan APBD tersebut yaitu punya Pemprov DKI Jakarta.

“Paling utama adalah dari Gubernur dan Wakil Gubernur ngomong apa adanya, sebetulnya bagaimana sih kondisinya DP 0 Rupiah? Memiliki rumah dan dapat diagunkan? Kalau mampu bilang bisa, kalau enggak bilang enggak. Kalau enggak nanti kayak rumah susun sewa saja,” katanya kepada merdeka.com, Senin (26/2).

Ground breaking hunian DP 0 rupiah 2018 Merdeka.com/Imam Buhori

Bestari mengingatkan, partai politik yg duduk di DPRD DKI Jakarta masih banyak mempertanyakan rencana tersebut. Bahkan dia mengingatkan, telah ada komunikasi antar fraksi membahas mengenai pola kepemimpinan Anies-Sandi.

“Gak ada komunikasi, makanya nanti ada upaya politiklah. Menyikapi beginian gak mampu grasak grusuk. Tinggal tunggu meledak, tunggu waktu,” ujarnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga menyoroti rencana pembiayaan rumah DP 0 rupiah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Karena seandainya cicilan itu dapat mencapai 20 tahun dan sangat tak logis seorang kepala daerah menjabat sampai kurun waktu 20 tahun.

“Gubernur mungkin perlu buka aturan lagi. Kepala daerah dilarang menganggarkan program melampaui masa jabatannya,” tegasnya.

Dia menyampaikan ini didasari Permendagri No. 21/2011 sebagai perubahan kedua Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tepat Pasal 54A ayat (6) yg berbunyi Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

“Permendagri itu memang menyebut penganggaran kegiatan tak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah. Kepala daerah gak mampu bikin program yg pembiayaannya sampai 20 tahun,” ujar Pras.

Ground breaking hunian DP 0 rupiah 2018 Merdeka.com/Imam Buhori

Untuk diketahui, Sandiaga menjelaskan, rumah DP 0 rupiah kedua mulai mulai dibangun dengan luas tanah 1,3 hektar dan tanah ini punya swasta yakni PT Nusa Kirana. Khusus rumah DP 0 Rupiah ini nantinya mulai berbentuk rumah tapak.

Dijelaskan PT Nusa Kirana yg juga yaitu pengembang pembangunan rumah tersebut. Dalam perencanaan rumah tapak tersebut mulai dibangun lahan berukuran 5×9 meter atau 45 meter persegi.

“Total tanahnya 1,3 hektar, kemarin aku waktu tiba ada perubahan-perubahan sedikit unit, supaya dapat ditambah unit,” jelas dia.

Sebelumnya, Pemprov telah meresmikan pembangunan DP Nol Rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dengan total 703 unit yg pengerjaannya ditargetkan selesai dalam 1,5 tahun dengan luas lahan 1,4 hektar.

Terdiri 20 lantai dengan 703 unit, 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Rumah-rumah ini nantinya mulai diberikan pada warga yg berpenghasilan di bawah 7 juta rupiah, harga per unitnya bagi yg tipe 36 adalah 320 juta rupiah, tipe 21 harganya 185 juta rupiah. [fik]

Sumber: http://www.merdeka.com
BanyumasRaya.com