Di tengah rentetan bencana yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, pemerintah kembali dihadapkan pada kebutuhan anggaran pemulihan yang begitu besar.
Tekanan publik terus menguat, situasi di lapangan mendesak, dan kini sorotan tertuju pada langkah cepat pemerintah dalam menata ulang keuangan negara demi memulihkan wilayah yang porak-poranda.
Pada sebuah rapat penting yang digelar Minggu malam 7 Desember 2025, peta kebutuhan dana akhirnya diungkap secara gamblang kepada Presiden Prabowo Subianto.
Estimasi Pemulihan: Angka yang Menggetarkan Meja Rapat
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan estimasi total kebutuhan anggaran pemulihan bencana di wilayah Sumatera yang mencapai Rp 51,82 triliun.
Angka ini bukan sekadar hitungan kasar, melainkan perincian yang telah dijumlahkan kementerian terkait, terutama Kementerian Pekerjaan Umum.
Kepala BNPB Suharyanto melaporkan langsung besaran ini kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas mengenai penanganan bencana di tiga provinsi.
“Secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan yang dilakukan, dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian Bapak Presiden, Rp 51,82 triliun,” kata Suharyanto, dikutip Selasa (9/12/2025).
Aceh Jadi Fokus Terbesar: Beban yang Paling Berat
Dari total kebutuhan tersebut, Aceh yang mengalami kerusakan terparah menjadi provinsi dengan kebutuhan dana terbesar, mencapai Rp 25,41 triliun.
Angka ini sontak menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai pertanyaan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun akhirnya buka suara.
Menurutnya, urusan teknis mengenai besaran anggaran rehabilitasi merupakan ranah Presiden dan BNPB. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan kekurangan dana.
Purbaya menegaskan bahwa telah tersedia ruang fiskal hingga Rp 60 triliun untuk mendukung penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera dan semuanya berasal dari efisiensi, bukan pemangkasan program prioritas.
Purbaya Menenangkan Publik: “Anggarannya Ada, Jangan Khawatir”
Dalam keterangannya, Purbaya meminta seluruh pihak untuk tidak diliputi kecemasan terkait ketersediaan anggaran.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan asal memotong anggaran, melainkan melakukan penyisiran menyeluruh terhadap pos-pos yang dianggap tidak efektif.
“Jadi gak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari potongan anggaran tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang gak jelas.
Rapat gak jelas, yang jelas sih gak apa-apa ya,” tegasnya kepada awak media dikutip TribunTrends, Rabu, 10 Desember 2025. Ia juga menambahkan bahwa proses penyisiran akan dilakukan setelah struktur APBN rampung.
Pengalaman tahun sebelumnya, di mana pemotongan anggaran dilakukan terburu-buru, menjadi pelajaran penting yang tidak ingin diulang kembali.
“Jadi kita disisir. Begitu APBN-nya selesai kita sisir semuanya. Kita gak mau ngulangin lagi seperti tahun lalu, gimana kita potong aja asal potong. Untung dari situ masih ada cadangan, jadi gak usah khawatir,” tandas Purbaya.
