Banyumas Raya
PRESIDEN keenam RI yg juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam sebuah surat yg dibacakan oleh Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, Kamis (28/2/2019), menilai Pilpres 2019 sebagai ajang pilpres paling keras sejak reformasi.
Penilaian SBY ini didasarkan polarisasi masyarakat yg sangat tajam, lebih tajam dibandingkan pilpres-pilpres sebelumnya.
“Pemilu memang keras. Tapi tidak sepatutnya menimbulkan perpecahan dan disintegrasi. Diperlukan tanggung jawab dan jiwa besar kami semua. Utamanya para elite dan pemimpin bangsa,” kata SBY.
Pilpres 2019, begitu pula Pilpres 2014, membuat masyarakat terbelah antara pendukung Jokowi dan Prabowo. “Perang” antarpendukung terjadi di berbagai media sosial, menguras energi dan tenaga. Perang pendukung tidak lagi sehat karena telah melupakan akal sehat, dan tidak jarang hingga memutus silaturahmi.
Panasnya suhu politik yg melahirkan polarisasi tajam di masyarakat tidak dapat dipungkiri sebagai akibat dari tindakan para elite politik.
Dari cara berkampanye yg dilakukan, khususnya narasi-narasi kampanye yg dibangun, tampak bahwa para elite seakan memaknai politik kontestasi pilpres sebagai ajang perang bagi menjatuhkan dan menegasikan (meniadakan) kubu lawan demi kepentingan pragmatis merebut kekuasaan.
Padahal, pilpres sejatinya yaitu ajang (atau diistilahkan ‘pesta’) demokrasi yg menjunjung nilai kompetisi dan saling menghormati. Di sesuatu sisi kompetisi atas ide dan gagasan guna mewujudkan masa depan bangsa yg lebih baik, di sisi yang lain menjaga martabat masing-masing dengan saling menghormati.
Pemaknaan politik pilpres oleh para elite tersebut setidaknya tercermin dari strategi, atau setidaknya diksi, yg diadopsi. Istilah “Perang Total”, misalnya, digunakan oleh TKN Jokowi-Ma’ruf bagi merebut kemenangan dalam persentase optimal.
“Totalitas jadi hal yg kami dengungkan,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko, seperti dikutip.
Politik negasi dalam pilpres dan tajamnya polarisasi masyarakat yg ditimbulkan mulai dibahas pada panggung Satu Meja The Forum yg ditayangkan secara segera di TV, Rabu (6/3/2019).
Memaknai pesta demokrasi
Di Indonesia, istilah “pesta demokrasi” sudah melekat atau dipertukarkan dengan “Pemilu” di berbagai tingkatannya, akan dari pilkada, pileg, hingga pilpres.
Pengertian pesta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada perayaan dan bersuka ria. Pesta selayaknya disambut dengan suka ria, bukan sebaliknya dengan perasaan mencekam dan menegangkan.
Istilah “pesta demokrasi” diperkenalkan Presiden Soeharto. Presiden RI kedua tersebut menyematkan julukan itu ketika berpidato di pembukaan Rapat Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia di Jakarta, Senin 23 Februari 1981.
“Pemilu harus dirasakan sebagai pesta poranya demokrasi, sebagai penggunaan hak demokrasi yg bertanggung jawab dan sama sekali tak berubah menjadi satu yg menegangkan dan mencekam,” kata Soeharto.
Pemilu di Indonesia yg pertama kali dijuluki “pesta demokrasi” adalah Pemilu 1982.
Ironis memang. Pesan demokrasi yg disampaikan oleh penguasa orba yg dicap sebagai diktator ini terasa sangat relevan kini.
Pilpres yg seharusnya menjadi pesta demokrasi yg dirayakan dengan suka ria seakan berubah menjadi siklus mencekam dan menegangkan lima tahunan karena politik adu domba para elite yg membuat masyarakat terpolarisasi.
Tantangan rekonsiliasi
Tantangan terbesar buat seorang presiden terpilih sejatinya bukan lah mewujudkan janji-janji kampanye, melainkan merangkul segala rakyat buat bergerak seiring seirama dalam mewujudkan visi kampanye presiden terpilih. Banyak pemimpin dunia yg gagal melakukannya.
Di Indonesia, masyarakat yg terbelah sejak Pilpres 2014 seakan selalu berlangsung hingga Pilpres 2019. Polarisasi tersebut bahkan semakin tajam pada Pilpres 2019 ini seperti diungkapkan oleh SBY.
Bagaimana mewujudkan rekonsiliasi pada masyarakat yg terpolarisasi mulai dibahas mendalam pada panggung Satu Meja The Forum, Rabu malam ini.
Siapa pun presiden terpilih nanti, semoga benar-benar seorang negarawan yg dapat mengatasi tantangan ini. Dan semoga pilpres berikutnya benar-benar menjadi ajang pesta demokrasi.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
