Banyumas Raya
JAKARTA, – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan peraturan menteri terkait pemecatan pegawai negeri sipil (PNS) yg divonis bersalah karena masalah korupsi.
Peraturan menteri itu berisi sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian (PPK) yg lambat melakukan pemecatan terhadap PNS koruptor.
“Sanksi mampu berupa pemecatan sekretaris daerah, atau segera kepada PPK itu sendiri,” ujar aktivis ICW Egi Primayogha di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (12/4/2019).
Baca juga: Sebanyak 800.000 Orang Tanda Tangan Petisi Pecat PNS Koruptor yg Masih Digaji
Menurut Egi, peraturan menteri itu mampu ditindaklanjuti segera oleh menteri atau kepala badan di tingkat nasional.
Sementara, di tingkat daerah kepada bupati, wali kota atau gubernur.
Egi mengatakan, berdasarkan hasil audiensi, pihak Kemendagri merespon dengan baik desakan ICW mengenai pemecatan PNS koruptor.
Menurut Egi, Kemendagri mengupayakan pemecatan selesai pada 30 April 2019.
Baca juga: MA Diminta Proaktif Dukung Percepatan Pemecatan PNS Koruptor
Menurut data yg diperoleh ICW, per Januari 2019, terdapat 1.466 PNS koruptor yg belum dipecat. Padahal, putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap.
“Pasca permendagri itu, Mendagri harus benar-benar memastikan bahwa peraturan ditaati oleh PPK di tingkat pusat dan daerah,” kata Egi.
Infografik: Koruptor Berstatus PNS, Peringkat Berdasarkan Daerah Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
