KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

Banyumas Raya

JAKARTA, – Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menetapkan memperpendek masa kampanye Pilkada 2020.

Dibandingkan dengan Pilkada tahun 2018 yg memiliki masa kampanye 129 hari, masa kampanye pada Pilkada 2020 dipangkas menjadi 71 hari.

“Hanya soal durasi kampanye saja yg mulai lebih pendek dibandingkan Pilkada sebelumnya,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Aturan soal masa kampanye itu tertuang dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2020.

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, PDI-P Minta Kader di Daerah Ambil Ancang-ancang

Dalam PKPU tersebut. diatur bahwa masa kampanye dilaksanakan selama 11 Juli 2020 hingga 19 September 2020.

Metode kampanye yg diberlakukan pun masih tetap sama dengan sebelumnya, merupakan rapat terbatas, meeting tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, himgga pemasangan alat peraga.

Ada pula debat terbuka antarpasangan calon serta kampanye melalui media massa.

Pemangkasan waktu kampanye Pilkada 2020 ini sendiri diketahui dikerjakan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya mengusulkan agar KPU merancang masa kampanye antara 60-70 hari.

Namun demikian, Arief menyebut, pihaknya tak dapat memperpendek masa kampanye hingga di bawah 70 hari. Sebab, hal ini berpotensi mengganggu tahapan Pilkada lain.

Baca juga: Ini Catatan Bawaslu bagi KPU Jelang Pilkada 2020

Adapun pemungutan suara Pilkada rencananya digelar tanggal 23 September 2020 di 270 wilayah di Indonesia.

Sebanyak 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Arief mengatakan, pihaknya ketika ini masih selalu menggarap Peraturan KPU lainnya yg berkaitan dengan Pilkada 2020.

Menurut dia, PKPU-PKPU Pilkada mendatang tak mulai jauh berbeda dengan PKPU Pilkada selanjutnya. Karena hingga ketika ini tak ada revisi Undang-Undang Pilkada.

“Kecuali ada faktor yang lain ya, ada fakta hukum baru yg lain. Misal ada putusan MK terkait judicial review UU, kemudian putusan Mahkamah Agung misalnya ada judicial review terhadap Peraturan KPU, maka itu mulai menyesuaikan,” ujar Arief.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com